Irfan Fokus Harga Tiket, Triawan Prioritaskan Transparansi
›
Irfan Fokus Harga Tiket,...
Iklan
Irfan Fokus Harga Tiket, Triawan Prioritaskan Transparansi
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra akan fokus menangani permasalahan harga tiket pesawat. Sementara Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf lebih menekankan pentingnya transparansi dalam korporasi.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebagai pimpinan baru, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra akan fokus menangani permasalahan harga tiket pesawat. Salah satu cara penanganan harga tiket yang mahal itu melalui kolaborasi dengan korporasi lain.
Pada dua tahun terakhir, kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu momok bagi masyarakat pengguna, utamanya menjelang periode Ramadhan dan Lebaran serta Natal dan Tahun Baru. Tahun lalu, pemerintah sampai turun tangan membentuk kebijakan untuk mengendalikan harga tersebut.
Irfan mengaku mendapat pesan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menangani persoalan harga tiket pesawat. ”Kami akan mempererat kolaborasi dengan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pertamina (Persero), dan sebagainya,” katanya saat dihubungi awak media di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Irfan ditetapkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu. Irfan menggantikan posisi I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara).
Ari Askhara dicopot dari jabatannya setelah kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton terungkap. Untuk sementara, dia digantikan Fuad Rizal sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Garuda Indonesia.
RUPSLB juga menetapkan Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama Garuda Indonesia. Dia menggantikan Sahala Lumban Gaol.
Selain dengan perusahaan-perusahaan pelat merah di industri penerbangan, Irfan berencana membina hubungan baik dengan maskapai lain yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kompetisi yang sehat dan berdampak positif pada pembentukan harga tiket pesawat.
”Saya tidak setuju dengan adanya kartel,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tiket angkutan udara turut berkontribusi pada inflasi sepanjang Januari-April 2019. Andil tarif angkutan udara terhadap inflasi kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara berturut-turut 0,02 persen (Januari 2019), 0,03 persen (Februari 2019), 0,03 persen (Maret 2019), dan 0,03 persen (April 2019) (Kompas, 6/5/2019).
Untuk mengatasinya, pemerintah membuat kebijakan jangka pendek. Pemerintah memberikan diskon 50 persen pada tarif batas atas penerbangan murah (low cost carrier) domestik setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan jam penerbangan pukul 10.00-14.00 waktu setempat (Kompas, 1/7/2019).
Selain itu, pemerintah juga meminta perusahaan-perusahaan di industri penerbangan, seperti PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan AirNav Indonesia bekerja sama. Tujuan kerja sama ini ialah meningkatkan efisiensi dalam operasional penerbangan sehingga dapat menurunkan harga tiket pesawat di tingkat konsumen (Kompas, 20/6/2019).
Dalam menentukan kebijakan internal korporasi yang berorientasi pada harga tiket pesawat yang terjangkau bagi masyarakat, Irfan tetap berkomitmen untuk mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.
”Kebijakan itu juga akan memperhatikan aspek keberlanjutan bisnis dan profit bagi Garuda Indonesia agar korporasi tidak ’berdarah-darah’,” ujarnya.
Berdasarkan laporan keuangan triwulan III-2019 Garuda Indonesia, pendapatan usaha korporasi tumbuh 10,3 persen dibandingkan dengan triwulan III-2018 menjadi 1,347 miliar dollar Amerika Serikat. Jumlah penumpang Garuda Indonesia turun 20,6 persen secara tahunan pada triwulan III-2019, sedangkan tarif penumpang naik 23,2 persen.
Transparansi
Triawan Munaf lebih menekankan pentingnya transparansi dalam korporasi. Perbaikan kinerja internal akan memengaruhi citra Garuda Indonesia.
”Transparansi, pengelolaan korporasi yang baik, serta penegakan akhlak dan moral menjadi nomor satu,” ujarnya.
Transparansi, pengelolaan korporasi yang baik, serta penegakan akhlak dan moral menjadi nomor satu.
Untuk menguatkan korporasi, Irfan akan mengedepankan dialog internal. Dialog ini diharapkan berbuah pada kekompakan pembuatan kebijakan Garuda Indonesia yang menyangkut pelayanan kepada konsumen.
Dengan kekompakan ini, kepercayaan pelanggan terhadap Garuda Indonesia akan semakin tumbuh. ”Jika kita melayani penumpang dengan rasa hormat, kita berharap penumpang juga akan respek (pada Garuda Indonesia),” katanya.
Pemulihan citra Garuda Indonesia dapat berbarengan dengan pemulihan bisnis. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, berpendapat, Garuda Indonesia juga mesti meninjau ulang anak-anak bisnisnya dalam rangka efisiensi bisnis.
Meskipun demikian, Nailul menyatakan, pemulihan bisnis Garuda Indonesia juga turut bergantung dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Hal ini disebabkan ketatnya regulasi yang mengatur industri penerbangan.