Menhan Segera Bangun Komponen Cadangan

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri Tahun 2010 di Kompleks Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020). Saat memberikan pengarahan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan negara tak bisa ditawar atau dinegosiasikan. Beliau meminta kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja keras dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan negara.

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai, saat ini strategi pertahanan yang paling cocok dengan Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Oleh karena itu, ia bersiap-siap untuk membangun komponen cadangan.

Komponen cadangan adalah masyarakat sipil dengan kriteria tertentu yang mendapat pelatihan kemampuan militer dasar. Komponen cadangan bisa sewaktu-waktu dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan pertahanan yang ada.

”Kita kembali akan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sehingga, TNI sebagai komponen inti akan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,” kata Prabowo seusai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI, Kamis (23/1/2020), di Jakarta.

Dalam jumpa pers itu, ia didampingi Wakil Menhan Wahyu Sakti Trenggono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Staf TNI AU Marsekal Yuyu Sutisna, dan Wakil Kepala Staf TNI AD Jenderal Tatang Sulaiman. Rapim Kemenhan dan TNI dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri Tahun 2010 di Kompleks Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

"Pembentukan komponen cadangan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, yang disahkan DPR dan pemerintah pada tahun lalu"

Pembentukan komponen cadangan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, yang disahkan DPR dan pemerintah pada tahun lalu.

Menurut Prabowo, kondisi keamanan dan pertahanan yang stabil berdampak positif pada iklim investasi. Investor dapat merasa aman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

”Pertahanan adalah investasi. Negara yang kuat, pertahanannya aman, terjadi iklim yang damai. Iklim yang damai menjamin iklim ekonomi yang baik. Terkait investasi, investor akan masuk ke negara yang damai dan aman. Dengan demikian, ini satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan,” tuturnya.

Satuan baru

Sementara itu, dalam paparannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkap tentang pembentukan tiga satuan baru di lingkungan TNI, yakni Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI, dan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berfoto bersama para peserta Rapat Pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri Tahun 2010 di Kompleks Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Pembentukan tiga satuan tersebut merupakan implementasi dari TNI yang adaptif dan mampu menghadapi berbagai kompleksitas spektrum ancaman.

"Pembentukan tiga satuan tersebut merupakan implementasi dari TNI yang adaptif dan mampu menghadapi berbagai kompleksitas spektrum ancaman"

Menurut Hadi, pembentukan Koopsus TNI dilakukan seiring dengan maraknya aksi radikalisme dan terorisme. Kogabwilhan TNI ditujukan untuk mengatasi setiap potensi ancaman dan masalah yang ada di kewilayahan. Adapun pembentukan Pusinformar TNI dilakukan sebagai upaya untuk menjalin sinergi kementerian, lembaga, ataupun negara-negara kawasan dalam menghadapi kompleksitas dan permasalahan maritim yang mengemuka.

Saat ini, menurut Hadi, pihaknya masih membangun sarana-prasarana yang mendukung operasional ketiga satuan tersebut, berikut personel dan alutsistanya.

Dalam pembukaan rapim Kemenhan dan TNI, Presiden Jokowi mengingatkan TNI dan Polri agar selalu bersinergi dan saling mendukung dalam upaya memperkuat dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI. Sebab, kedaulatan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan merupakan harga mati.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, dan perwira tinggi TNI dan Polri foto bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Sebelumnya Presiden memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2019 di Istana Negara.