Pengembang Khawatir Anggaran Subsidi Rumah Habis pada April 2020
›
Pengembang Khawatir Anggaran...
Iklan
Pengembang Khawatir Anggaran Subsidi Rumah Habis pada April 2020
Anggaran subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan hanya cukup untuk membangun 86.000 unit rumah tahun ini. Dengan tingginya permintaan, jumlah itu ditaksir habis terserap pada April 2020.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Para pengusaha properti mengingatkan pemerintah soal kemungkinan anggaran pembiayaan perumahan habis sebelum pertengahan tahun 2020. Mereka menyarankan pemerintah mengubah formula pembiayaan agar dengan bisa membiayai lebih banyak unit rumah atau mencari sumber pembiayaan lain.
Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 11 triliun. Jumlah itu untuk 102.500 unit rumah. Namun, dari jumlah itu, sebesar Rp 1,2 triliun di antaranya telah disalurkan pada Desember 2019 untuk 11.745 unit rumah. Dengan demikian, dana yang tersisa diperkirakan hanya cukup untuk membiayai sekitar 86.000 unit tahun ini.
Selain itu, pemerintah menganggarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 600 miliar untuk 150.000 unit rumah. Adapun skema subsidi rumah yang lain, yakni Subsidi Selisih Bunga (SSB), tidak dianggarkan karena bukan merupakan dana bergulir dan membebani fiskal pemerintah.
Dalam jumpa pers Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Properti di Jakarta, Kamis (23/1/2020), para pengusaha properti atau pengembang memperkirakan anggaran FLPP untuk 86.000 unit akan habis pada April 2020. Sementara anggaran tahun ini idealnya untuk 300.000 unit.
“Sebetulnya masih ada beberapa solusi untuk menambah kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari anggaran FLPP,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso.
Solusi yang dimaksud adalah membagi konsumen menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah konsumen dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta. Mereka diberi bunga 5 persen untuk tenor 20 tahun sebagaimana skema FLPP saat ini. Sementara konsumen dengan penghasilan Rp 4-5 juta mendapatkan bunga 8 persen untuk 20 tahun. Dengan demikian, jumlah rumah yang dapat dibiayai semakin banyak.
Cara lainnya adalah mengalihkan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti subsidi gas, ke FLPP yang merupakan dana bergulir. Anggaran subsidi bantuan uang muka (SBUM) juga dapat dialihkan menjadi FLPP yang diperkirakan dapat membiayai sampai 100.000 unit rumah. Sumber pembiayaan lainnya adalah dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida, tahun lalu, pembiayaan rumah subsidi untuk semua skema dapat membiayai sampai 180.000 unit. Namun, tahun ini anggaran hanya tersedia bagi 86.000 unit.
“Kami telah mengusulkan formula penghitungan baru untuk FLPP. Misal ada yang mendapat bunga 5 persen, ada yang 7 persen. Hal itu akan menambah jumlah unit yang dapat dibiayai. Sampai saat ini pemerintah masih tenang-tenang saja,” kata Totok.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja berpendapat, sekitar 70 persen pengguna FLPP adalah pekerja yang bekerja di pabrik. Mereka juga terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Namun demikian, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan terikat aturan mengenai imbal hasil bunga yang dinilai terlalu tinggi. “Pekerja yang peserta BPJS Ketenagakerjaan menikmati atau menggunakan dana FLPP. Alangkah baiknya ini bisa diganti dana BPJS Ketenagakerjaan,” kata Endang.
Demikian pula realokasi subsidi gas ke pembiayaan perumahan juga dinilai lebih tepat. Selain dana tidak habis karena merupakan dana bergulir, FLPP memiliki wujud nyata, yakni rumah, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat berharap agar pemerintah mau melibatkan banyak pihak, termasuk pengembang, untuk mencari solusi masalah ini. Sebab, di sisi lain, perumahan yang merupakan bagian dari sektor properti memiliki dampak ikutan di sektor industri lainnya yang bermuara dapat mendorong ekonomi.