Target yang dicanangkan pemerintah daerah 93 persen anak diimunisasi lengkap. Rendahnya cakupan imunisasi dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan anak pada masa mendatang.
Oleh
·3 menit baca
BANDA ACEH, KOMPAS Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak 0-9 bulan di Provinsi Aceh tahun 2019 hanya 49 persen dari sekitar 100.000 anak. Target yang dicanangkan pemerintah daerah 93 persen anak diimunisasi lengkap. Rendahnya cakupan imunisasi dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan anak pada masa mendatang.
Pengelola Program Imunisasi Seksi Surveilans dan Imunisasi (SIM) Dinas Kesehatan Aceh Helmi di Banda Aceh, Minggu (26/1/2020), menuturkan, masih banyak orangtua yang enggan anaknya diimunisasi karena ada pandangan vaksin imunisasi tidak halal.
”Penolakan dari orangtua karena takut anaknya demam setelah mendapatkan vaksinasi dan adanya rumor halal haram (vaksin),” kata Helmi. Imunisasi lengkap di antaranya meliputi hepatitis B, Bacillus Calmette Guerin (BCG), polio, DPT, Hib, dan campak rubela atau Measles Rubella (MR). Vaksin hepatitis B untuk mencegah penyakit hati yang serius, vaksin BCG untuk melindungi anak dari serangan tuberkulosis (TB) yang mematikan, dan vaksin polio untuk melindungi anak-anak dari virus yang menyebabkan gangguan pernapasan hingga kelumpuhan serius.
Adapun vaksin DPT merupakan gabungan untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Penyakit itu terkait dengan gangguan pernapasan, paru-paru, kaku otot, hingga gangguan otak serius. Adapun vaksin Hib melindungi anak dari infeksi bakteri yang bisa memicu meningitis (radang selaput otak), gangguan paru-paru basah (pneumonia), dan radang sendi serta radang pada lapisan jantung. Vaksin campak melindungi anak-anak dari serangan virus yang membuat demam, pilek, batuk kering, hingga radang pada mata.
Vaksin dasar dan lengkap diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 11 tahun. Ada pula pengulangan vaksinasi. Penolakan dari warga terhadap imunisasi menyebabkan cakupan imunisasi di Aceh tiga tahun terakhir menurun. Pada 2016, cakupan imunisasi 75 persen, tahun 2017 (70 persen), 2018 (60 persen), sedangkan 2019 (49 persen). ”Pidie terendah cakupan imunisasi (17,3 persen) dan Aceh Tengah paling tinggi (94 persen),” ujar Helmi.
Kepala Dinas Kesehatan Pidie Effendi menuturkan, rendahnya cakupan imunisasi di kabupaten itu karena polemik soal halal dan haram kandungan pada vaksin. Padahal yang diperdebatkan halal dan haram adalah vaksin MR. Namun, hal itu berdampak juga pada imunisasi dasar lengkap.
Di sisi lain, kata Effendi, pengetahuan warga terhadap pentingnya imunisasi juga kurang. ”Kami sering penyuluhan ke desa-desa, tetapi tidak banyak warga terlibat,” katanya. Dinas Kesehatan Pidie merancang untuk bersinergi dengan tokoh agama di desa-desa untuk sosialisasi imunisasi. Effendi khawatir rendahnya cakupan imunisasi di Pidie berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak.
Masa depan
Penolakan terhadap imunisasi kian kuat sejak pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang imunisasi MR tahun 2017. Vaksin MR disebutkan tidak halal karena mengandung enzim babi. Menurut Helmi, rendahnya cakupan imunisasi akan berdampak pada kualitas kesehatan anak pada masa mendatang. Penyakit seperti difteri, hepatitis, tuberkulosis, polio, tetanus, dan pneumonia dapat dicegah dengan imunisasi.
Data Badan Kesehatan Dunia (WHO), ada sekitar 450.000 kasus TB baru di Indonesia setiap tahun. Hingga tahun 2016, data itu masih dipakai. Tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa vaksin tidak halal dibolehkan dalam kondisi darurat atau terpaksa. Pada fatwa itu, MUI juga mendesak pemerintah segera memproduksi vaksin halal.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Jayusman menuturkan, cakupan imunisasi di daerah penghasil kopi itu mencapai target. Posyandu didorong menjadi ujung tombak memberi penyuluhan kepada warga. Selain itu, kata Jayusman, para pihak seperti dinas kesehatan, sekolah, lembaga sosial, dan tokoh agama juga bersinergi menyosialisasikan imunisasi. Petugas kesehatan juga turun langsung ke desa-desa memastikan anak-anak di Aceh Tengah memperoleh imunisasi lengkap. (AIN)