Keberadaan mantan caleg PDI-P, Harun Masiku, menjadi diskusi serius. Komisi III DPR mencecar pimpinan KPK terkait kasus suap yang melibatkan mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan KPK dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota Komisi III DPR terkait keberadaan mantan calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku, tersangka kasus suap yang melibatkan mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Pimpinan KPK juga diduga bersekongkol dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menutupi keberadaan Harun.
Hal tersebut terjadi pada saat rapat dengar pendapat antara pimpinan KPK dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mempertanyakan mengapa pimpinan KPK hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan Harun.
”Tolonglah agar Harun tidak terus disembunyikan dan segera ditangkap. Jangan sampai ada kesan bahwa Harun berasal dari partai penguasa sehingga KPK menjadi lumpuh,” katanya.
Benny menduga, pimpinan KPK bekerja sama dengan Menkumham Yasonna Laoly untuk menutupi keberadaan Harun. Menurut dia, dugaan ini terlihat ketika pimpinan KPK dan Menkumham sama-sama menyatakan bahwa Harun sedang berada di luar negeri pada beberapa minggu yang lalu.
”Ketika itu, pimpinan KPK dan Menkumhan menyampaikan informasi bahwa Harun sedang berada di luar negeri. Padahal, menurut pemberitaan salah satu media, Harun sudah kembali sejak tanggal 7 Januari 2020. Lalu, hal tersebut baru dibenarkan oleh Dirjen Imigrasi beberapa hari kemudian,” ujarnya.
Menurut Benny, ketidakmampuan untuk menangkap Harun sangat kontradiksi dengan kinerja pimpinan KPK di era sebelumnya. Ia menjelaskan, pada era sebelumnya tidak ada tembok yang sulit ditembus bagi KPK untuk menangkap tersangka korupsi. ”Menurut saya, kasus ini perlu dijadikan momentum bagi pimpinan KPK untuk membuktikan bahwa lembaga ini independen dan tidak dibawah tekanan penguasa,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mempertanyakan proses penggeledahan Kantor DPP PDI-P yang menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, penggeledahan ini juga menimbulkan kesan aneh bagi publik.
”Siapa yang membocorkan proses penggeledahan tersebut dan mengapa proses penggeledahan ini diumumkan? Apakah kebocoran informasi ini dilakukan oleh internal KPK atau ada oknum lain yang melakukannya?” kata Desmond.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini pencarian Harun masih terus dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara detail bagaimana proses pencarian Harun. ”Saya tidak ingin menyampaikan bagaimana prosesnya karena publik hanya ingin tahu bagaimana hasilnya. Namun, saya punya keyakinan bahwa HM akan tertangkap, tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya.
Menurut Firli, tim KPK sudah mengunjungi sejumlah daerah untuk mencari tahu keberadaan Harun, seperti di Sumatera Selatan dan Sulawesi. Namun, belum ada titik terang terkait keberadaan Harun. ”Selain itu, kami tidak memiliki kepentingan untuk menutupi keberadaan Harun. Bahkan, jika ada yang menutupi keberadaannya akan kami proses karena itu merupakan upaya untuk menghalangi proses hukum,” ucapnya.
Firli juga membantah telah bekerja sama dengan Menkumham untuk menutupi keberadaan Harun. Ia menjelaskan bahwa selama proses hukum berjalan tidak sekali pun ia menyampaikan pernyataan bahwa Harun berada di luar negeri. ”Informasi keberadaan Harun di luar negeri itu disampaikan oleh Kemenkumham sehingga hal tersebut bisa diklarifikasi kepada Kemenkumham,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan, menyayangkan pernyataan Benny yang menyinggung PDI-P seakan menutupi keberadaan Harun. Menurut dia, partainya sudah kooperatif untuk menjalani proses hukum dalam kasus ini. ”Kita bisa lihat bahwa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto telah memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK pada Jumat (24/01/2020) lalu,” katanya.
Trimedya juga menyinggung bahwa semua partai pernah mengalami kasus korupsi sehingga tidak boleh ada seorang anggota pun yang merasa partainya paling bersih. Selain itu, ia pun merasa keberatan dengan pernyataan Benny yang cenderung tendensius dengan tujuan untuk menyerang partai tertentu.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyarankan agar KPK segera menemukan keberadaan Harun. Ia berpendapat, kasus Harun ini seakan menyandera parpol tertentu. ”Ada parpol yang seakan tersandera karena kasus ini, apalagi muncul dugaan bahwa Menkumham ikut menutupi keberadaan Harun. Namun, menurut saya, kasus ini masih abu-abu sehingga KPK perlu segera mencari tahu keberadaan Harun agar publik tidak bertanya-tanya,” ucapnya.