Ronny Sompie Dicopot, Anggota DPR: Pemberhentian Menuai Pertanyaan Publik

Imbas keterlambatan informasi terkait buronan KPK Harun Masiku, Ronny Sompie dicopot dari jabatan dirjen imigrasi. Pemberhentian menuai pertanyaan publik. DPR berencana mempertanyakannya ke Menkumham Yasonna Laoly.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F Sompie di sela-sela Festival Keimigrasian 2020 di Jakarta, Sabtu (18/1/2020). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberhentikan Ronny dari jabatan dirjen imigrasi, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Perkara suap pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Franky Sompie diberhentikan dari jabatannya demi mempermudah penyelidikan terkait kesimpangsiuran informasi keimigrasian Harun yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemberhentian Ronny disampaikan langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly seusai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/1/2020) sore.

”Untuk supaya terjadi hal-hal yang betul-betul independen dalam penelitian, supaya jangan ada conflict of interest (konflik kepentingan) nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdik (Sistem dan Teknologi Keimigrasian),” kata Yasonna.

Seperti diketahui, Menkumham telah membentuk tim independen untuk menyelidiki penyebab keterlambatan sistem informasi keimigrasian Harun Masiku. Keterlambatan itulah yang mengakibatkan munculnya kesimpangsiuran informasi kepulangan Harun ke Tanah Air.

Baca juga: Anomali Sosok Harun Masiku

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Pada awalnya, Ditjen Keimigrasian menyampaikan bahwa berdasarkan data pelintasan, tanggal 6 Januari 2020, Harun masih berada di Singapura. Bahkan, Sompie sempat menyatakan terus mengawasi pergerakan Harun di Singapura.

Namun, pekan lalu, informasi itu dianulir jajaran Ditjen Keimigrasian dengan menyatakan bahwa pada 7 Januari 2020 Harun sudah kembali ke Tanah Air. Keterlambatan sistem informasi keimigrasian dijadikan alasan munculnya kesimpangsiuran data pelintasan Harun Masiku.

Baca juga: Imigrasi Ubah Informasi Terkait Buron KPK Harun Masiku

Yasonna melihat ada kejanggalan dalam pemberian informasi pelintasan Harun. Karena itulah, ia membentuk tim independen untuk menyelidiki duduk persoalan yang terjadi. Tim independen merupakan gabungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, dan Ombudsman RI.

Pertimbangan mempermudah kerja tim independen itulah yang menjadi alasan pencopotan Sompie. Pemberhentian juga diputuskan untuk menghindari konflik kepentingan dalam penyelidikan.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono (dua dari kiri) dan Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang (dua dari kanan), di Jakarta, Rabu (22/1/2020), menyampaikan perubahan informasi terkait pelintasan buronan KPK Harun Masiku, tersangka suap kepada bekas anggota KPU Wahyu Setiawan. Mereka menyebutkan Harun sudah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari 2020. Padahal, sebelumnya pihak Imigrasi berkukuh Harun masih berada di luar negeri.

”Jadi, difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay? Mengapa data itu tersimpan di PC (komputer) Terminal 2, sementara di Terminal 3 tidak ada masalah,” tutur Yasonna.

Senin siang, Yasonna sudah menunjuk Inspektur Jenderal Kemkumham Jhoni Ginting sebagai Pelaksana Harian Dirjen Imigrasi untuk menggantikan Sompie. Selain itu, Yasonna memberhentikan Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi yang dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan sistem informasi imigrasi.

Baca juga: Tim Gabungan Bentukan Kemenkumham Terkait Harun Masiku Tak Relevan

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, menjelaskan, pencopotan Dirjen Imigrasi memicu pertanyaan di publik. Menurut dia, pencopotan tersebut belum menyelesaikan persoalan di Kemenkumham.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR dari PDI-P, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). Ini terkait terlambatnya informasi pelintasan Harun Masiku, politisi PDI-P yang menjadi buronan KPK dalam kasus tersebut.

”Keputusan Yasonna memberhentikan Sompie belum menyelesaikan persoalan yang ada di keimigrasian yang menjadi bawahan Menkumham. Publik harus tahu seterang-terangnya apa yang terjadi karena ini persoalan keluar masuknya orang dari dalam dan luar negeri. Kalau Harun Masiku saja tak terdeteksi atau tak jelas informasinya, bayangkan jika orang lain yang membahayakan bisa bebas keluar masuk negeri tanpa pantauan pihak keimigrasian,” paparnya.

Baca juga: Ombudsman Bakal Sampaikan Kesimpulan Dugaan Maladministrasi Kepulangan Harun Masiku

Menurut Hinca, Komisi III DPR berencana memanggil Kemenkumham untuk menjelaskan kasus Harun Masiku. Dalam rapat, dia berjanji akan mempertanyakan apakah Yasonna bermaksud cuci tangan dengan memberhentikan Sompie sebagai Dirjen Imigrasi.

”Nantinya akan saya tanyakan terkait hal tersebut dalam rapat dengan Kemenkumham. Selain itu, terkait adanya desakan pemberhentian Yasonna sebagai Kemenkumham, saya rasa itu merupakan ranahnya Presiden,” ucapnya.