Presiden AS Donald Trump akan mengumumkan proposal damai Palestina-Israel. Palestina menolak proposal yang hanya menyetujui negara Palestina tanpa militer dan kedaulatan itu.
Oleh
Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir
·3 menit baca
Presiden AS Donald Trump akan mengumumkan proposal damai Palestina-Israel. Palestina menolak proposal yang hanya menyetujui negara Palestina tanpa militer dan kedaulatan itu.
KAIRO, KOMPAS —Presiden AS Donald Trump diberitakan akan mengumumkan proposal damai Palestina-Israel, yang kerap disebut dengan ”Transaksi Abad Ini”, Selasa (28/1/2020). Sebelum itu, detail proposal tersebut rencananya akan diungkapkan kepada dua tokoh Israel, PM Benjamin Netanyahu dan Pemimpin Partai Biru-Putih Benny Gantz, yang diundang datang ke Washington DC, AS.
Trump juga diberitakan beberapa hari terakhir ini mencoba berbicara lewat telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menjelaskan ”Transaksi Abad Ini”. Abbas menolak menerima telepon dari Trump itu.
Hubungan Palestina-AS putus total sejak AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan kemudian memindahkan kantor Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei 2018.
Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeinah, Minggu, mengancam akan membubarkan pemerintah otoritas Palestina sebagai reaksi atas proposal Trump. Kepala Juru Runding Palestina Saeb Erekat mengatakan kepada AFP bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memegang hak ”keluar dari perjanjian sementara” dari Kesepakatan Oslo jika Trump mengumumkan proposal itu.
Trump seperti diberitakan harian Israel, Maariv, menelepon Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi dan Raja Abdullah II dari Jordania untuk meminta agar Mesir dan Jordania tak menolak atau minimal netral terhadap proposalnya.
Negara tanpa daulat
Harian terkemuka Israel, Yedioth Ahronoth, dan stasiun televisi Israel saluran 7, Minggu (26/1), membocorkan isi ”Transaksi Abad Ini” yang dirancang Trump. Di antara isi proposal itu, yakni akan ada masa transisi atau pendahuluan selama empat tahun. Masa transisi ini untuk mengantisipasi Presiden Abbas dan pimpinan Palestina saat ini menolak proposal Trump. Diharapkan, pengganti Abbas setelah masa empat tahun bersedia menerima proposal itu.
Proposal Trump menyebutkan berdirinya negara Palestina tanpa militer dan kedaulatan di atas tanah seluas 70 persen wilayah Tepi Barat dengan ibu kota Suafat—sekitar 6-8 kilometer—timur laut kota Jerusalem. Beberapa distrik di Jerusalem Timur, yang berpenduduk mayoritas Arab, berada di bawah naungan negara Palestina dan akan disambungkan dengan Suafat melalui jalan khusus atau jembatan atau terowongan bawah tanah.
Palestina diberi hak untuk menamakan kota Suafat yang disambungkan dengan distrik Arab di Jerusalem Timur dengan nama Jerusalem Arab dan diklaim sebagai ibu kotanya.
Kompleks Masjid Al Aqsa dan Gereja Al-Qiyamah di Jerusalem Timur berada di bawah kedaulatan negara Israel, tetapi manajemen dan administrasi ditangani bersama oleh Palestina-Israel. Negara Palestina kelak tidak memiliki militer,
tidak menguasai teritorial udara dan perbatasan, serta tak memiliki hak menjalin kesepakatan dengan negara asing. Negara Palestina juga harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Palestina juga akan mendapat tanah pengganti di Gurun Negev dan sebagian tanah di Galilee (Israel utara) dari sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat yang akan berada di bawah kedaulatan negara Israel. Adapun sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat, yang akan menjadi bagian dari negara Israel, adalah tanah yang kini terdapat permukiman Yahudi.