Pengiriman masker dari Indonesia diperlukan karena masker sulit ditemukan di China. Warga Indonesia di China tercatat 243 orang, 100 orang di antaranya berada di Wuhan, tempat virus korona muncul.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
Kompas
Petugas medis mengecek suhu badan penumpang mobil di luar kota Yueyang, Provinsi Hunan, China, yang berada dekat perbatasan Provinsi Hubei, Selasa (28/1/2020). Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia akan mengirimkan 10.000 masker untuk warga negara Indonesia di China, Rabu (29/1/2020) besok, guna melindungi diri dari infeksi virus korona.
JAKARTA, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan mengirimkan 10.000 masker N95 untuk warga negara Indonesia yang berada di China, khususnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, tempat virus korona pertama muncul. Pengiriman bantuan masker untuk mengatasi ketiadaan stok masker di hampir seluruh wilayah di China.
Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/1/2020), menuturkan, pengiriman 10.000 masker merupakan respons cepat atas permohonan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing untuk menanggulangi wabah virus korona jenis baru di kawasan Wuhan dan sekitarnya.
”Ada 10.000 masker untuk WNI, dikirim besok,” katanya.
Sebelumnya, KBRI Beijing mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membagikan masker kepada semua WNI di China. Namun, stok masker tersebut tidak tersedia di hampir seluruh wilayah di China. Oleh karena itu, dalam surat resmi, KBRI Beijing memohon bantuan kepada BNPB untuk mengirim masker dari Indonesia.
Dalam surat yang dikirim dari Beijing, 27 Januari 2020, tersebut, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk China Djauhari Oratmangun mengatakan, masker tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat dan mahasiswa Indonesia di seluruh China. Upaya ini untuk melindungi dari infeksi virus korona hingga situasi krisis mereda.
Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, pengiriman bantuan bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu status darurat, terlebih untuk kasus yang terjadi di Wuhan tersebut.
Itu sesuai dengan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
”Saya minta BNPB harus bisa mempersiapkan diri karena amanah undang-undangnya termasuk bencana non-alam, termasuk pandemik merupakan tanggung jawab BNPB. Termasuk diperkuat dengan Inpres No 4/2019. Saya minta tidak perlu menunggu status,” kata Doni.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menuturkan, warga negara Indonesia yang berada di China saat ini tercatat 243 orang. Dari jumlah itu, 100 orang di antaranya berada di Wuhan.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Monitor komputer memperlihatkan gambar hasil pengukuran suhu tubuh penumpang yang tiba di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (22/1/2020). Pascawabah virus korona, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya memperketat pengawasan terhadap penumpang dari luar negeri, khususnya dari China, di Bandara Juanda.
Komunikasi serta koordinasi terus dilakukan antara pemerintah yang diwakilkan oleh KBRI Beijing dan WNI yang tinggal di Wuhan. Pemenuhan logistik, seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari, terus dipantau. Pemerintah pun memberikan bantuan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari KBRI Beijing, Retno menyampaikan, kebutuhan logistik yang tersedia saat ini masih bisa untuk mencukupi hingga tiga-lima hari mendatang. Selain itu, masih ada toko yang buka sehingga kebutuhan yang diperlukan masih bisa dibeli meski harganya lebih mahal.
Selain itu, opsi evakuasi juga disiapkan pemerintah. Koordinasi dengan otoritas Pemerintah China terus dilakukan untuk memenuhi aturan yang berlaku, seperti aturan terkait karantina, baik sebelum maupun sesudah evakuasi dilakukan.
”Jadi, intinya pemerintah memberikan perhatian besar (kepada WNI di China). Kita berusaha secara maksimal untuk memberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan keperluan yang mereka butuhkan,” ujar Retno.
