Setelah Keluar dari UE, Inggris Siap Potong Gaji Imigran
›
Setelah Keluar dari UE,...
Iklan
Setelah Keluar dari UE, Inggris Siap Potong Gaji Imigran
Perubahan yang diusulkan akan membuat lebih sulit bagi warga negara UE untuk bekerja di Inggris pasca-Brexit. Warga non-UE diharapkan mendapatkan manfaat lebih maksimal dibanding ketika Inggris masih menjadi anggota UE.
Oleh
BENNY DWI KOESTANTO
·4 menit baca
LONDON, RABU — Pemerintah Inggris harus memotong ambang gaji bagi migran menjadi senilai 25.600 pound sterling atau sekitar 33.650 dollar AS per tahun untuk menopang kondisi ketenagakerjaan di negeri itu pasca-Brexit. Kajian satu unit khusus yang ditugaskan Pemerintah Inggris mengingatkan, rencana perbaikan sistem imigrasi dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara itu.
Dengan Inggris meninggalkan Uni Eropa (UE) pada Jumat (31/1/2020), Pemerintah Inggris memperkenalkan perombakan kontrol perbatasan terbesar dalam beberapa dekade. Hal itu bakal juga mengakhiri prioritas yang diberikan kepada migran dari UE dibandingkan dengan mereka yang berasal dari negara lain.
Perubahan yang diusulkan akan membuat lebih sulit bagi warga negara UE untuk bekerja di Inggris pasca-Brexit. Pada saat yang sama, warga yang bukan dari UE diharapkan mendapatkan manfaat lebih maksimal dibanding ketika Inggris masih di UE. Maka, hal yang direkomendasikan adalah dengan menurunkan jumlah yang harus mereka hasilkan.
Komite Penasihat Migrasi (MAC), sebuah badan independen yang memberikan saran kepada Pemerintah Inggris, merekomendasikan penurunan ambang gaji umum minimum bagi migran terampil dengan jumlah pendapatan 4.400 pound sterling setahun dari 30.000 pound sterling setahun.
”Rekomendasi kami itu kemungkinan akan mengurangi pertumbuhan populasi dan ekonomi Inggris di masa depan dibandingkan dengan kebebasan mobilitas, dengan menggunakan keterampilan dan ambang gaji,” kata Ketua MAC Alan Manning. ”Tidak ada sistem yang sempurna dan ada efek-efek yang sulit dihindari.”
Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk membantu memandu kebijakan imigrasi baru di bawah kendali Perdana Menteri Boris Johnson. Kebijakan itu akan diterapkan mulai awal tahun depan.
Juru bicara Johnson mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan laporan itu dengan hati-hati sebelum menjabarkan lebih rinci sistem barunya. ”Pemerintah akan memperkenalkan sistem imigrasi berbasis poin yang lebih tegas dan lebih adil mulai tahun 2021 dengan menyambut warga dari seluruh dunia sambil mengurangi migran berketerampilan rendah dan menurunkan jumlahnya secara keseluruhan,” katanya.
Pemerintah Inggris akan memperkenalkan sistem imigrasi berbasis poin yang lebih tegas dan lebih adil mulai tahun 2021 dengan menyambut warga dari seluruh dunia.
MAC ditugaskan untuk menetapkan ambang gaji baru bagi migran dan merancang sistem imigrasi berbasis poin berdasarkan yang digunakan di Australia. Kebijakan itu akan diberlakukan begitu kebijakan dan aturan tentang kebebasan bergerak bagi warga negara UE berakhir. Jika pemerintah ingin menggunakan sistem berbasis poin, hal itu juga harus memungkinkan aturan bagi pekerja terampil yang tidak memiliki tawaran pekerjaan.
Laporan itu menilai, sepatutnya terdapat persyaratan gaji minimum yang berbeda untuk profesi bergaji tinggi tertentu. Guru dan petugas kesehatan direkomendasikan harus mendapat manfaat dari ambang gaji yang lebih rendah berdasarkan skala gaji nasional.
Manning mengatakan, proposal itu akan mengarah pada peningkatan yang sangat kecil dalam PDB per kapita dan produktivitas, sekaligus relatif kecil dalam upaya meningkatkan keuangan publik. Di saat tuntutan pada layanan kesehatan yang dikelola pemerintah, sekolah, dan perumahan akan sedikit mereda, akan ada peningkatan tekanan pada sektor perawatan sosial.
Bagi migran yang sangat terampil—mereka yang digambarkan memiliki bakat luar biasa, seperti musisi dan ilmuwan—para penasihat merekomendasikan sistem yang lebih terbuka, dengan mengatakan batasan saat ini pada visa mereka dirasakan terlalu ketat.
Negosiasi dagang
Media BBC mencatat, prioritas pertama Pemerintah Inggris saat ini adalah menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan UE. Inggris menginginkan akses sebanyak mungkin untuk barang dan layanannya ke UE.
Namun, pemerintah telah menjelaskan bahwa Inggris harus meninggalkan serikat pabean dan pasar tunggal serta mengakhiri keseluruhan yurisdiksi Pengadilan Eropa.
Waktunya tergolong singkat. UE dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyetujui mandat negosiasi formal ketika semua 27 negara anggota yang tersisa dan Parlemen Eropa harus sepakat. Itu berarti pembicaraan formal mungkin baru dimulai pada bulan Maret. Pemerintah Inggris sendiri telah mengesampingkan segala bentuk perpanjangan terkait periode transisi.
Jika tidak ada kesepakatan perdagangan yang disepakati dan diratifikasi pada akhir tahun, Inggris menghadapi prospek adanya tarif ekspor ke UE. Johnson berpendapat, karena Inggris sepenuhnya selaras dengan aturan UE, negosiasi harus dilakukan dengan mudah.
Namun, para pengkritik menunjukkan, Inggris ingin memiliki kebebasan untuk menyimpang dari aturan UE sehingga dapat melakukan kesepakatan dengan negara lain. Hal itu diproyeksikan akan membuat negosiasinya lebih sulit. (REUTERS)