Harlah Ke-94 NU, PBNU Soroti Ketimpangan Ekonomi

Dari lima sila Pancasila, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memandang implementasi dari sila pertama hingga keempat sudah tercapai. Adapun sila kelima masih jauh panggang dari api.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Suasana peletakan batu pertama gedung baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Peringatan Hari Lahir Ke-94 Nahdlatul Ulama, Jumat (31/1/2020), menjadi momentum refleksi bagi umat nahdliyin bahwa cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api. NU pun tergerak membantu pemerintah mengatasinya.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memuji sejumlah pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, cita-cita dan pegangan hidup bangsa Indonesia dari sila pertama hingga keempat Pancasila relatif sudah bisa tercapai.

”Hanya yang sila kelima ini masih jauh panggang dari api,” kata Said Aqil saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung baru PBNU di Jakarta Pusat, Jumat. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Said Aqil menyebut, ketimpangan ekonomi terjadi di banyak daerah. Ia mencontohkan, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia bisa setara dengan apa yang dimiliki oleh 100 juta penduduk Indonesia.

Baca juga : Refleksi 94 Tahun NU

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj

Berangkat dari hal itu, penting bagi NU untuk membantu pemerintah mengatasi ketimpangan. Caranya, dengan penguatan UMKM.

Menurut dia, sebagian besar warga nahdliyin merupakan pelaku UMKM. Oleh karena itu pula, ia berharap kebijakan Presiden Jokowi bisa menyentuh dan memberdayakan para pelaku UMKM.

Selain ketimpangan ekonomi, Said Aqil juga menyoroti ketimpangan pada aspek hukum. ”Ketimpangan masih ada, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas,” katanya.

Menjawab persoalan ketimpangan ekonomi, Teten Masduki mengatakan, ada tiga strategi rencana kerja Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2020. Salah satunya, meningkatkan nilai konsumsi produk UMKM. Selain itu, dia pun mengatakan telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk memastikan percepatan pengembangan koperasi dan UMKM.

Baca juga : Masalah Menahun Disparitas Kemiskinan Desa-Kota

Adapun tiga pilar strategi nasional Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM, membangun lembaga keuangan yang aman bagi UMKM, serta koordinasi yang erat lintas sektor.

Data Susenas 2000-2018, seperti dikutip lembaga penelitian SMERU, memperlihatkan, 30 persen total kekayaan nasional dimiliki 10 persen penduduk terkaya, sementara 40 persen penduduk di lapisan terbawah hanya memiliki 16 persen total kekayaan.

Sejak tahun 2013, ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen dan jumlah orang miskin turun terus meski semakin melambat, pada 2018 menjadi kurang dari 10 persen dari hampir 12 persen. Adapun koefisien gini yang menunjukkan ketimpangan bertahan di angka 0,39, turun dari 0,41 pada 2015. Per September 2019, rasio gini kembali turun menjadi, 0,38.

Baca juga : Ketimpangan di Era Demokrasi

Indonesia mengalami masalah ketimpangan sejak 1970-an. Angka koefisien gini pernah mencapai 0,39 pada 1978, lalu menjadi 0,32 pada 1980, naik lagi menjadi 0,36 pada 1996, dan turun tajam menjadi 0,31 pada 1999. Koefisien gini menjadi indikator ketimpangan kemakmuran dengan skor 0-1, makin tinggi angka menunjukkan makin timpang.

Pesan untuk NU

Kompas/Wawan H Prabowo

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Anies Baswedan berharap NU di usianya yang ke-94 tahun bisa terus menjaga keutuhan republik dan menjadi penjaga simpul kebangsaan.

Ia juga menyampaikan pentingnya budaya untuk tak hanya dilestarikan, tetapi juga bisa dikembangkan. Oleh karena itu, dia berpesan agar NU bisa menjadi garda terdepan dalam melakukan terobosan budaya.

Baca juga : Kelas Menengah dan Ketimpangan Ekonomi

”Selama 94 tahun menjaga keutuhan republik. Tidak mungkin bisa dijaga tanpa ada kemauan yang amat serius,” kata Anies.