NU Mendorong Kemandirian Ekonomi

Selain menguatkan ideologi keagamaan moderat, NU juga mendorong dilakukannya langkah-langkah revitalisasi menuju penguatan ekonomi nasional yang bertumpu pada upaya perwujudan keadilan sosial.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Rais Aam  Syuriyah  Pengurus Besar NU Miftachul Akhyar, Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj, Ketua SC Muktamar NU 2020 Yahya Cholil Staquf, dan Ketua OC Muktamar NU 2020 Robikin Emhas menghadiri Peluncuran Koin Muktamar NU 2020 di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (31/1/2020). Koin Muktamar NU 2020 merupakan iuran sukarela dari warga NU untuk mendanai pelaksanaan Muktamar NU pada Oktober 2020.

JAKARTA, KOMPAS —Nahdlatul Ulama memainkan peranan penting sebagai organisasi kemasyarakatan untuk tidak hanya mengukuhkan ideologi keagamaan yang moderat dan mencintai Tanah Air, tetapi juga membangkitkan ekonomi umat dan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi merupakan salah satu pilar penting pendirian NU.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, NU diharapkan terus menggalakkan semangat Nahdlatut Tujjar, yakni kebangkitan perdagangan kaum santri, yang merupakan salah satu pilar pendirian NU, selain penguatan pemikiran beragama yang moderat dan kecintaan kepada Tanah Air. Kemandirian ekonomi menjadi salah satu upaya NU untuk menggerakkan ekonomi umat.

Wapres mengemukakan hal itu ketika menghadiri peringatan hari lahir ke-94 NU di halaman Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jumat (31/1/2020) malam, di Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.

Menurut Wapres, pemerintah pun berkomitmen melakukan trasnformasi di bidang ekonomi. Pemihakan kepada unit usaha ekonomi kecil dan mikro menjadi salah satu prioritas pemerintah.

”Yang ingin kita bangun ialah ekonomi yang menyejahterakan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu prioritas agar pengusaha kecil dan UKM tidak menjadi pengusaha yang kerdil atau stunting,” kata Wapres.

Upaya pemberdayaan ekonomi itu antara lain dilakukan dengan pembangunan ekonomi dari bawah, bukan dari atas. ”Bukan untuk membenturkan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah, tetapi bagaimana mengembangkan kemitraan itu sehingga kesenjangan-kesenjangan itu akan sedikit demi sedikit bisa dikurangi. Ini adalah komitmen pemerintah,” kata Wapres.

Said dalam pidatonya mengatakan, NU mendorong dilakukannya langkah-langkah revitalisasi menuju penguatan ekonomi nasional yang bertumpu pada upaya perwujudan keadilan sosial. Hal ini dipandang mendesak, terutama saat melihat persaingan ekonomi global yang ketat.

”Kebijakan-kebijakan jangka pendek yang bersifat afirmatif, yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat, masih perlu dilakukan. Namun, lebih dari itu, rancang bangun pengelolaan sumber alam dan anggaran negara harus berpihak kepada kalangan mustadh’afin (budget pro poor),” kata Said.

Kegelisahan masyarakat

Negara dalam hal ini pemerintah, menurut Said, tidak punya pilihan lain mengingat saat ini masih banyak sektor-sektor ekonomi strategis yang pengelolaannya dikuasai segelintir orang. Sektor perbankan, misalnya, data OJK menyebutkan, 33,5 persen aset perbankan di Indonesia masih dikuasai asing. Pemberian ruang kepada bank asing yang cukup luas berpotensi memiliki implikasi pada kecilnya kontribusi perbankan pada perekonomian domestik.

”Kenyataan yang sering dijumpai, akses perbankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak mudah, berbeda dengan pelaku usaha besar. Selain persoalan bankable atau tidaknya, hal lain adalah mengenai pemihakan,” kata Said.

Persoalan lain, seperti kenaikan iuran BPJS kelas III, pembatasan subsidi elpiji 3 kilogram, serta rencana impor garam, menurut Said, juga menjadi kepedulian NU. ”Terus terang hal ini menjadi keresahan masyarakat. NU berpendapat, pemerintah perlu lebih signifikan hadir di tengah kegelisahan masyarakat di bidang perekonomian itu,” katanya.

Terkait pengembangan ekonomi dan kemandirian ekonomi umat secara khusus, NU dalam persiapan menghadapi Muktamar ke-34 di Lampung akan mengambil tema ”NU Mandiri Indonesia Bermartabat”. Pilihan tema itu diambil dengan mempertimbangkan tiga embrio pendirian NU. Pertama, Tahswirul Afkar sebagai pergerakan di bidang dinamisasi pemikiran. Kedua, Nahdlatut Tujjar sebagai pergerakan di bidang revitalisasi ekonomi. Ketiga, Nahdlatul Wathan sebagai pergerakan di wilayah internalisasi ideologi yang berwawasan kebangsaan dan nasionalisme.

Sementara itu, khusus peringatan harlah ke-94 NU, tema yang diambil ialah ”Kemandirian NU untuk Perdamaian Dunia”. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Andi Nazmi, kemandirian merupakan jati diri NU. Momentum peringatan harlah NU ingin dijadikan pemantik bagi tumbuhnya kemandirian ekonomi bangsa yang lebih luas. Dalam mempersiapkan Muktamar NU ke-34, NU menggelar gerakan ”Koin Muktamar”.