Pengingkaran atas Konstitusi

Belum semua putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi pembuat undang-undang. Padahal, sesuai UUD 1945, putusan MK bersifat final, selain pertama dan terakhir.

Sejak berdiri tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003, hingga Desember 2019, MK menerima 3.005 permohonan, yang mayoritas, 1.317 perkara, merupakan pengujian terhadap UU. MK menyelesaikan juga permohonan perselisihan hasil pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden, serta sengketa kewenangan lembaga negara. MK hingga Desember 2019 merampungkan 2.849 perkara.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Penyampaian Laporan Tahunan 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sidang berisikan paparan kinerja MK yang menjadi bagian dalam upaya MK untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dn lembaga peradilan konstitusi. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019, MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. Perkara terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) mendominasi dengan jumlah 1.317 perkara, kemudian disususl oleh Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berada diurutan kedua yakni 982 perkara, dan diurutan ketiga adalah perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) sebanyak 671 perkara.

Dari permohonan yang diputus itu, sebanyak 397 perkara atau sekitar 13,93 persen dikabulkan. Sisanya, 1.005 perkara (45,81 persen) ditolak, 1.004 perkara (34 persen) tak bisa diterima, 60 permohonan (2,11 persen) gugur, 171 perkara (5,75 persen) ditarik kembali, 25 perkara (2 persen) berhenti pada putusan sela, 11 perkara (1 persen) bukanlah wewenang MK, dan 30 perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Dari penelitian yang dilakukan tiga dosen Universitas Tri- sakti, Jakarta, terhadap 109 putusan MK, yang diputuskan pada periode 2003-2018, terungkap 54,12 persen, atau 59 putusan, dipatuhi semua oleh para pihak. Sebaliknya, enam putusan (5,5 persen) dipatuhi sebagian, 24 putusan (22,01 persen) tidak dipatuhi, dan 20 putusan (18,34 persen) belum diidentifikasi secara jelas (Kompas, 29-30/1/2020). Walaupun tak banyak putusan MK yang belum dipatuhi, tetapi menjadi pertanyaan, sebab konstitusi menjamin putusan MK bersifat final dan tak ada upaya hukum untuk mengubahnya.

Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011, yang mengubah UU No 24/2003, memastikan putusan MK bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Tak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK itu mencakup kekuatan hukum mengikat (final and binding) pula.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Majelis hakim yang diketuai Hakim Konstitusi Aswanto (tengah) menggelar sidang lanjutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (21/12020). Sidang hari itu berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Pada perkara bernomor 66/PUU-XVII/2019 tersebut pihak pemohon menyampaikan bahwa UU Perubahan Ketiga UU MD3 dibentuk dengan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Tatib DPR. Rancangan UU Perubahan Ketiga UU MD3 tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas Prioritas tahun 2019.

Ketua MK Anwar Usman bergembira terhadap temuan tiga dosen itu, yang menunjukkan mayoritas putusan MK dipatuhi oleh pembuat UU, yakni pemerintah dan DPR. Putusan yang tak dipatuhi itu seluruhnya terkait dengan pengujian atas UU. Namun, di depan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (28/1/2020), Ketua MK memprihatinkan pula masih adanya ketidakpatuhan pada putusan MK. Dia menyebutnya sebagai pengingkaran atas konstitusi, dan bertentangan dengan doktrin negara hukum. UUD tidak berarti apa-apa jika tak ditaati pemangku kepentingan.

Tidak sepenuhnya ketidakpatuhan pada putusan MK itu menggambarkan sisi negatif pembuat UU. Jika putusan MK itu langsung menyatakan tak berlakunya sebuah UU, atau sebuah ayat atau pasal, tentu lebih mudah diwujudkan. Namun, jika putusan itu mengubah pasal atau ayat dalam sebuah UU, atau mengubah norma hukum yang selama ini berlaku, ada proses yang harus dijalani pembuat UU, termasuk melibatkan masyarakat. Tentu saja hal ini akan memakan waktu.

Keterbukaan antarlembaga negara dalam legislasi ini penting sehingga terbangun sikap saling percaya dan menghargai kewenangan masing-masing. Bukan saling meniadakan.