Inggris Minta Model Perjanjian Dagang UE-Kanada

London berkeras tidak mau mengikuti aneka peraturan UE setelah keluar dari organisasi negara-negara Eropa itu. PM Irlandia Leo Varadkar mengingatkan, tidak mudah bagi Inggris mendapat perjanjian dagang seperti UE-Kanada.

PHOTO BY OLIVIER HOSLET / POOL / AFP

Pegawai sekretariat Komisi Eropa mencopot bendera Inggris dari gedung sekretariat di Brussels, 31 Januari 2020. Mulai 1 Februari 2020, Inggris bukan lagi anggota Uni Eropa

Inggris menginginkan kesepakatan dagang, seperti yang diterapkan Uni Eropa dengan Kanada. Apa pun keinginan London, hal itu tidak akan mudah dicapai dalam perundingan selama 10 bulan sejak Maret 2020.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, pilihannya bukan keluar dari Uni Eropa (UE) dengan atau tanpa kesepakatan. "Pertanyaannya adalah menyetujui hubungan dagang dengan UE, seperti dengan Kanada atau Australia," ujarnya, Senin (3/2/2020), di London.

Model Australia berarti akan ada serangkaian tarif dan aneka hambatan dalam perdagangan London-Brussels. Hal itu menyulitkan karena 44 persen ekspor Inggris ditujukan ke UE. Anggota UE adalah tetangga terdekat Inggris. Sementara model Kanada memberi pembebasan tarif untuk hingga 98 persen komoditas perdagangan di antara UE dan Inggris.

Baca juga: Peluang Baru Selepas Brexit

UE menyepakati Kesepakatan Ekonomi dan Perdagangan Terpadu (CETA) dengan Kanada pada 2016. Sampai sekarang kesepakatan itu masih menunggu ratifikasi parlemen masing-masing.

(PHOTO BY TOLGA AKMEN / AFP)

Seorang pengunjuk rasa anti-Brexit memegang bendera UE di dekat Gedung Parlemen di London pada (30/1/2020). Inggris akan meninggalkan Uni Eropa secara resmi pada 31 Januari 2020.

Namun, apa pun keinginan London, tidak akan mudah mencapainya dalam perundingan selama 10 bulan sejak Maret 2020. UE-Kanada butuh bertahun-tahun untuk merundingkan CETA. Sementara London berkeras semua perundingan harus selesai pada Desember 2020.

UE-Inggris butuh perjanjian dagang setelah Inggris keluar dari UE sejak 1 Februari 2020. London berkeras tidak mau mengikuti aneka peraturan UE setelah keluar dari organisasi negara-negara Eropa itu.

Baca juga: Asa Inggris dan Masa Transisi Brexit

Bahkan, Johnson sejak awal menunjukkan posisi keras soal perundingan dagang. ”Kami mau kesepakatan perdagangan bebas, tetapi tidak dengan harga mahal. Tidak ada kebutuhan bagi kami soal kesepakatan dengan UE. Kita akan mengembalikan sepenuhnya kendali perbatasan dan keimigrasian, aturan subsidi dan kompetisi, perlindungan data dan lelang,” tuturnya.

Sulit

PM Irlandia Leo Varadkar mengingatkan, tidak mudah bagi Inggris mendapat perjanjian dagang seperti UE-Kanada. ”Masalahnya, Inggris bukan Kanada. Secara geografis, Anda (Inggris) bagian dari Benua Eropa. Kita berbagi laut dan ruang udara. Perekonomian kita sangat tersambung,” ujarnya.

KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, memberikan keterangan pers tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada Jumat (31/1/2020) di Jakarta.

PM Irlandia Leo Varadkar mengingatkan, tidak mudah bagi Inggris mendapat perjanjian dagang seperti UE-Kanada. ”Masalahnya, Inggris bukan Kanada. Secara geografis, Anda (Inggris) bagian dari Benua Eropa. Kita berbagi laut dan ruang udara. Perekonomian kita sangat tersambung,” ujarnya.

Ketua tim perunding UE, Michel Barnier, mengatakan bahwa UE siap menawarkan kesepakatan dagang yang ambisius sebagai pilar kemitraan. Hal itu termasuk tarif dan kuota nol persen. Walakin, itu tergantung persetujuan Inggris atas jaminan jelas dan mangkus untuk memastikan persaingan tetap bebas dan adil.

Seluruh ekspor Inggris ke UE wajib memenuhi aturan UE dan diperiksa. ”Pengusaha harus beradaptasi dengan fakta baru ini,” kata Barnier.

Brussels juga akan meminta akses ke perairan Inggris bagi para nelayan UE. Akses itu menjadi syarat dalam perundingan bagi akses ekspor Inggris ke UE. ”Permintaan ini demi kepentingan nelayan Inggris dan UE soal akses perairan dan pasar,” ujar Barnier. (AP/REUTERS)