KONI NTT Usul Anggaran Rp 38 Miliar untuk PON di Papua
›
KONI NTT Usul Anggaran Rp 38...
Iklan
KONI NTT Usul Anggaran Rp 38 Miliar untuk PON di Papua
KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan dana Rp 38 miliar untuk persiapan dan kepesertaan dalam PON XX di Papua, 20 Oktober-2 November 2020.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·5 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan dana Rp 38 miliar untuk persiapan dan kepesertaan dalam Pekan Olahraga Nasional XX yang digelar di Papua, 20 Oktober-2 November 2020. Pada PON XX, NTT menargetkan 10 medali emas dari cabang kempo, pencak silat, dan atletik. Cabang tinju tidak menargetkan emas.
Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Daerah NTT membutuhkan dukungan biaya dari APBD karena selama ini hanya dari APBN. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTT Andre Koreh di Kupang, Selasa (4/2/2020), mengatakan, di PON Papua, NTT berencana mengirim atlet terbanyak dalam sejarah kepesertaan provinsi ini di PON selama ini. Jumlah atlet yang diterjunkan sebanyak 90 orang untuk mengikuti 11 dari 37 cabang olahraga yang dipertandingkan.
”Ini luar biasa. Karena itu, KONI NTT mengusulkan ke Pemprov dan Komisi V DPRD NTT dana senilai Rp 38 miliar. Anggaran ini termasuk bonus, persiapan atau pelatihan, transportasi, penginapan, makan-minum, dan seterusnya,” kata Koreh.
Pada PON XIX di Jawa Barat, NTT meloloskan 76 atlet untuk enam cabang olahraga. NTT berhasil meraih tujuh medali emas, tujuh perak, dan sembilan perunggu dari cabang kempo, silat, dan atletik. Saat itu NTT berada di peringkat ke-18 dari 34 provinsi.
Ini luar biasa. Karena itu, KONI NTT mengusulkan ke Pemprov dan Komisi V DPRD NTT dana senilai Rp 38 miliar. Anggaran ini termasuk bonus, persiapan atau pelatihan, transportasi, penginapan, makan-minum, dan seterusnya.
Target NTT meraih 10 emas pada PON Papua berasal dari tiga cabang, yakni enam dari kempo, dua dari silat, dan dua dari atletik. Target ini tidak berlebihan, sesuai dengan perolehan medali pada PON Jawa Barat.
Pelatihan menuju PON Papua sedang berlangsung. Pelatihan akan dimatangkan setelah anggaran yang diusulkan terealisasi. Agenda utama, pematangan pelatihan pada Januari-Maret 2020 untuk semua cabang yang telah dinyatakan lolos. Setiap cabang menyiapkan dan melakukan latihan. Pada April-Oktober 2020 dilakukan pelatihan daerah (pelatda) oleh KONI.
KONI NTT berharap pemprov memberi dukungan penuh dalam PON Papua 2020. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah wajib membiayai kegiatan olahraga, apalagi PON. Komisi V DPRD NTT mendukung penuh kegiatan itu.
Koreh mengatakan, Papua sebagai tuan rumah diprediksi bakal menjadi juara umum atau minimal masuk lima besar. Menurut dia, sudah menjadi pakem olahraga di mana-mana, tuan rumah selalu mendapat prioritas. Papua sudah bekerja maksimal menyiapkan terselenggaranya PON XX pada tahun ini.
Pada PON XIX, Jawa Barat keluar sebagai juara umum. Namun, medali emas yang diperoleh provinsi itu terlalu banyak, yakni 250 emas, terpaut jarak sangat jauh dengan peringkat kedua, 106 emas. Memang tuan rumah tetap diprioritaskan, tetapi tidak berarti semua medali emas diborong tuan rumah.
Ketua Pembinaan PPLP Daerah NTT Hermensen Ballo mengatakan, NTT tidak memasang target perolehan medali di cabang tinju dalam PON Papua. NTT meloloskan 10 petinju, terdiri dari enam putri dan empat putra. Itu semua masuk kategori elite atau senior, berusia 19-40 tahun.
Tinju NTT juga semestinya dapat diperhitungkan secara nasional. Namun, pembinaan tinju di PPLP NTT semata-mata tergantung biaya dari APBN.
”Kalau ada dukungan dana dari APBD, itu jauh lebih baik. Prestasi anak-anak akan meningkat. Anak-anak kalau diberi bonus berupa uang saku, penghargaan, dan perhatian yang besar akan berlatih serius untuk mendapatkan hasil terbaik,” tutur Ballo.
Ballo menambahkan, semua provinsi mendapatkan dukungan berupa alokasi dana APBD untuk PPLP. KONI sudah mengusulkan, tetapi belum mendapatkan tanggapan serius.
Menurut peserta Olimpiade musim panas 1996 dan 2000 itu, jumlah dana APBN untuk pembinaan di PPLP senilai Rp 2 miliar untuk 15 cabang pelatda. Dana yang ada itu sangat tidak mencukupi.
Meski demikian, pembinaan tinju di NTT tetap berjalan. NTT lima kali keluar sebagai juara umum dalam kejuaraan nasional (kejurnas) tinju PPLP/PPLPD dan sekolah khusus olahraga (SKO), yakni pada tahun 2013 dan 2015-2019. Gelar juara umum dalam kejurnas PPLP/PPLD dan SKO tahun 2014 diraih Provinsi Riau.
Atlet tinju
Potensi tinju elite dari NTT cukup besar, tetapi anggaran pelatihan terbatas. Jatah uji coba hanya satu kali di daerah. Untuk mendapatkan petinju elite minimal tiga kali melakukan uji coba, yakni dua kali di daerah dan satu kali di luar provinsi. Uji coba di luar dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan petinju saat berhadapan dengan petinju dari luar.
”Kami bangga dengan petinju yang ada. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan petinju di luar, banyak yang kurang karena kami tidak pernah try out (uji coba) ke luar. Dengan try out, pelatih bisa mengevaluasi diri dan terutama atlet bisa melihat kekurangan yang dimiliki,” kata Ballo.
Mengenai tinju profesional, Ballo mengatakan, tinju profesional sangat berhubungan dengan jasa atau pembayaran terhadap petinju. Jika bayaran memuaskan, beberapa anak NTT bisa naik ke tinju profesional.
Sementara itu, Winda Pinis, atlet kempo kategori embu beregu putri kyu kenshi, mengatakan, dirinya siap bertarung dalam PON XX di Papua. Ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat NTT.
”Kalau sudah memilih menjadi atlet kempo, harus atlet yang berprestasi. Pada PON XX di Papua, saya akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan medali emas,” katanya.
Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus, mengatakan, komisinya mendukung usulan dana Rp 38 miliar dari KONI. Dana tersebut termasuk persiapan-persiapan (pelatihan) menghadapi PON.
Mengenai anggaran APBD untuk PPLP, hal itu segera dibahas oleh DPRD provinsi. Tahun 2021, APBD harus bisa dialokasikan ke PPLP. Jika ingin berprestasi di bidang olahraga, NTT harus menyediakan dana dari APBD, jangan hanya berharap dari APBN.