Pelajaran dari Timor Timur

Menjelang Timor Timur masuk wilayah Indonesia, Pemerintah Sementara Timor Timur membuat surat keputusan yang menetapkan pembubaran semua partai politik

KOMPAS/KARTONO RYADI

Perundingan antara Portugal dengan Indonesia di Kantor Departemen Luar Negeri, Pejambon Jakarta, Jum\'at 29 Agustus 1975. Pihak Portugal diketuai  Almeida Santos (tengah-kanan) dan pihak Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja.  "Rembug itu belum menghasilkan apa pun, karena Santos belum mengetahui perkembangan terakhir di Timor-Timur, dan perlu konsultasi dulu dengan pihak Australia, pihak Pemerintah Portugal, dan Pementahan Portugal di Timor-Timur," kata .Mochtar.

Jika ada pertanyaan tentang topik yang banyak diberitakan di Orde Baru, Timor Timur jadi salah satunya. Dengan memakai kata kunci Timor Timur, ditemukan 252 berita atau artikel di Kompas pada 1976. Sementara pada 1975 ada 365 berita atau artikel dan pada 1999 melonjak menjadi 2.536 berita atau artikel atau rata-rata setiap hari ada tujuh berita atau artikel.

Salah satu berita yang muncul tentang Timor Timur pada 1976 adalah pada 4 Februari. Berita itu berisi pembubaran partai-partai politik (parpol) di daerah itu, yang diikuti dengan pembentukan Korps Karyawan Pemerintah Sementara Timor Timur.

Pembubaran parpol itu merupakan langkah selanjutnya dari operasi Seroja yang dimulai di Timor Timur pada Desember 1975. Operasi militer itu digelar satu hari setelah Presiden Soeharto menerima kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) kala itu Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger.

Dunia internasional selalu mempertanyakan klaim Indonesia atas wilayah itu. Sementara di Timor Timur, aksi penolakan terhadap Indonesia tak pernah padam.

Setelah pembubaran parpol di Timor Timur, sejumlah langkah konsolidasi dilakukan Indonesia di daerah itu, yang berpuncak pada dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada Juli 1976. Namun, ini bukan berarti masalah Timor Timur selesai. Dunia internasional selalu mempertanyakan klaim Indonesia atas wilayah itu. Sementara di Timor Timur, aksi penolakan terhadap Indonesia tak pernah padam.

”Ini ibarat kerikil dalam sepatu,” kata Menteri Luar Negeri (saat itu) Ali Alatas tentang Timor Timur. Saat menjabat presiden, BJ Habibie menawarkan jajak pendapat di Timor Timur. Saat hasil jajak pendapat itu diumumkan 4 September 1999, ternyata 78,5 persen rakyat Timor Timur menyatakan memilih merdeka.

Menyikapi hal ini, MPR pada 19 Oktober 1999 mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor V Tahun 1999 yang isinya adalah mengakui hasil jajak pendapat itu dan menyatakan Timor Timur bukan lagi bagian dari Republik Indonesia. Kini Timor Timur telah menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste. Di tengah hubungan baik RI-Timor Leste yang kini terjalin, masa lalu yang terjadi adalah pelajaran berharga bagi kedua negara. (NWO)