Aturan Jual Beli Bisa Direvisi

Konsumen jadi pihak yang dilindungi dalam transaksi jual beli rumah. Sikap ini juga yang diutamakan dalam rencana revisi aturan jual beli perumahan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu proyek pembangunan apartemen yang saat ini bermunculan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2019). Tren hunian vertikal yang membidik pasar kelas menengah ke atas dan kaum milenial menjadikan apartemen sebagai pilihan tempat tinggal modern.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membuka peluang merevisi aturan jual beli perumahan. Dalam revisi itu, perlindungan konsumen tetap diutamakan.

Sejak diundangkan pada Juli 2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah dipandang kalangan pengembang hanya menguntungkan konsumen.

Peraturan itu mengatur syarat pemasaran, informasi pemasaran, pembayaran, dan keharusan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB di hadapan notaris.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, Selasa (4/2/2020), di Jakarta, mengatakan, hingga kini pemerintah menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk pengembang, tentang aturan tersebut.

Sebab, kata Khalawi, pemerintah tengah mencari solusi, termasuk membuka kemungkinan merevisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 11/2019 tentang Sistem Perjanjian pendahuluan Jual Beli Rumah tersebut.

”Hal ini menyangkut dua sisi. Di satu sisi ada pengembang dan di sisi lain konsumen. Jadi, Permen PUPR itu akan dievaluasi lagi. Bisa jadi opsinya permen direvisi atau opsi lain. Kami akan mengambil yang di tengahnya,” kata Khalawi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pekerja memasang genteng pada rumah di kompleks perumahan subsidi yang dibangun di kawasan tepi Jalan Tol Trans-Jawa di Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2020). Kemudahan akses menuju jalan tol menjadi salah satu iming-iming andalan bagi pengembang perumahan untuk menggaet konsumen. Kompleks perumahan subsidi bermunculan di kabupaten itu dengan sasaran konsumen masyarakat berpenghasilan rendah serta generasi milenial yang membutuhkan tempat tinggal layak huni.

Menurut Khalawi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional sudah memberi masukan, termasuk jika Permen PUPR tersebut akan direvisi. Di satu sisi pemerintah ingin agar hak konsumen terlindungi, di sisi lain pemerintah ingin agar investasi di sektor properti tidak terhambat. Khalawi memastikan pemerintah akan mengambil jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Secara terpisah, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Arief Safari menyampaikan, Peraturan Menteri PUPR No 11/2019 itu merupakan terobosan dalam perlindungan konsumen.

Pada 2019, BPKN menerima 1.510 pengaduan, yang 90 persen di antaranya terkait perumahan. Dari pengaduan itu, sekitar 67 persen di antaranya terkait legalitas.

”Peraturan ini memperkuat sekaligus solusi bagi konsumen di bidang perumahan. Sementara, Undang-Undang No 20 tentang Rumah Susun belum ada aturan turunan berupa peraturan pemerintah. Jadi permen nomor 11 ini terobosan untuk perlindungan hak konsumen,” kata Arief.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto aerial kawasan hunian baru yang menguruk areal persawahan di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Sektor perumahan masih menarik bagi penyedia pembiayaan. Apalagi, masih ada kekurangan 11,4 juta rumah dan tambahan kebutuhan 800.000 rumah per tahun. Segmen pasar properti menengah ke bawah masih berjaya. Pembelinya adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan rumah untuk dihuni yang sebagian besar merupakan keluarga muda. Lahan terbangun di Jabodetabek meluas. Daya dukung lingkungan memburuk. Dibutuhkan kendali penataan ruang yang optimal.

Menurut Arief, BPKN tetap memperhitungkan kemungkinan adanya kesulitan yang dihadapi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, kata Arief, Permen PUPR tersebut akan melindungi konsumen sekaligus memastikan agar pengembang bertindak profesional. Selain itu, PPJB di hadapan notaris juga memberi kedudukan hukum lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian bawah tangan. BPKN telah memberi tanggapan, termasuk masukan untuk beberapa pasal yang ditolak untuk direvisi jika akan dilakukan revisi. (NAD)