Identifikasi Masalah agar Tidak Berulang di Pilkada 2020

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

MAGELANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kekuatan TNI/Polri tengah berupaya mengidentifikasi masalah terkait pemilihan, yang pernah terjadi di 21 kota/kabupaten yang tahun ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dengan upaya tersebut, diharapkan nantinya bisa disusun upaya antisipasi secara dini agar masalah tersebut tidak kembali berulang.

Demikian dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ditemui seusai acara rapat pimpinan TNI/Polri di Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2020).

Masalah-masalah sebelumnya yang berpotensi menjadi masalah baru misalnya  gesekan yang sebelumnya terjadi pada pemilihan kepala desa, ataupun masalah yang terjadi pada pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden, seperti adanya kasus sebagian masyarakat belum terdata sebagai pemilih.

Residu, sisa masalah yang belum terselesaikan di daerah-daerah sekitar juga berpotensi memunculkan masalah baru di pilkada serentak pada tahun ini.

Selain itu, Ganjar mengatakan, pihaknya juga berupaya mengidentifikasi adanya isu-isu lokal dan masalah terkait pemilihan yang terjadi di daerah sekitarnya.

”Residu, sisa masalah yang belum terselesaikan di daerah-daerah sekitar juga berpotensi memunculkan masalah baru di pilkada serentak pada tahun ini,” ujarnya.

Baca juga : PDI-P Targetkan Kembali Jadi Pemenang Pemilu dan Pilkada Serentak

Tidak hanya melakukan pendataan dan pengamatan pada kondisi nyata di lapangan, Ganjar mengatakan, pihaknya, termasuk jajaran TNI/Polri, juga melakukan pengamatan pada kondisi virtual, yang terjadi di media sosial, saat ini. Hal ini dilakukan dalam bentuk patroli cyber.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Suasana rapat pimpinan TNI/Polri Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Atria, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2020). Rapat ini antara lain membahas soal pengamanan pilkada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan, dalam skala nasional, Jawa Tengah menduduki peringkat kedua jumlah pilkada terbanyak setelah Sumatera Utara, yang tahun ini akan menyelenggarakan pilkada di 23 kota/kabupaten. Mengingat hal tersebut, maka pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah perlu mendapatkan perhatian, dan didukung oleh berbagai pihak.

Sempat khawatir

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, Yulianto mengatakan, pihaknya sempat khawatir Jawa Tengah akan terdampak pada panasnya situasi politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, pada akhirnya, situasi tetap tenang dan pemilihan berjalan lancar.

Kami sungguh berterima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah yang sudah bersikap dewasa dalam politik.

Kekhawatiran juga sempat muncul pada pemilu dan pemilihan presiden di 2019. Sebab, sebelum ajang pemilihan, situasi politik juga sempat tegang, mencekam, termasuk adanya hoaks di dunia maya. Namun, kekhawatiran akan adanya masalah tersebut tidak terjadi.

”Kami sungguh berterima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah yang sudah bersikap dewasa dalam politik,” ujarnya.

Saat ini, Yulianto mengatakan, KPU tengah melakukan proses pembentukan badan ad hoc, seperti Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, di bulan Februari ini juga akan dimulai tahapan penyerahan syarat dukungan untuk calon perseorangan di setiap kota/kabupaten.

Baca juga : Aspek Kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 Perlu Perbaikan

”Bulan ini (Februari), kita sudah bisa mengetahui apakah ada kota/kabupaten yang memiliki calon perseorangan atau tidak,” ujarnya.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel, mengatakan, saat ini 21 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang akan melaksanakan pilkada tahun ini, semuanya dinyatakan sebagai daerah yang rawan terjadi masalah.

Menyikapi potensi tersebut, pihaknya akan menyiagakan kekuatan pasukannya untuk mengawasi dan mengamankan setiap tahapan pilkada.