Pipa Cirebon-Semarang Pengaruhi Harga Gas Bumi

Keberadaan jaringan pipa gas memengaruhi harga. Rencana membangun pipa gas Cirebon-Semarang segera direalisasikan Rekayasa Industri.

KOMPAS/PRADITYA MAHENDRA YASA

Instalasi jaringan pipa gas Semarang-Gresik milik PT Pertamina Gas di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2019). Distribusi gas melalui jaringan pipa tersebut akan berlanjut hingga Ungarang dan Kendal yang merupakan kawasan industri.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan pipa transmisi yang menghubungkan Cirebon di Jawa Barat dengan Semarang di Jawa Tengah diperkirakan akan memengaruhi harga gas bumi. Pembangunan pipa gas sepanjang 255 kilometer itu dikerjakan PT Rekayasa Industri setelah terbengkalai sejak 2006. Sementara, di Sumatera masih ada ruas yang belum terhubung pipa gas.

Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Fansurullah Asa, keberadaan pipa transmisi itu bisa menurunkan harga gas menjadi 6 dollar AS per juta British termal unit (MMBTU). Ia menyinggung amanat penurunan harga gas seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Pemerintah tengah mengkaji berbagai pilihan untuk menurunkan harga gas yang terjangkau industri.

”Jaringan pipa gas ini harus bisa menurunkan harga gas menjadi 6 dollar AS per MMBTU. Secara ringkas, harga gas ditentukan di hulu yang punya porsi sampai 70 persen, sedangkan sisanya ada di niaga dan distribusi,” ujar Fanshurullah, Rabu (5/2/2020), di Jakarta.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, harga tertinggi gas bumi untuk sektor industri di Jawa bagian barat 8,24 dollar AS per MMBTU. Adapun harga tertinggi di Jawa bagian timur adalah 8,2 dollar AS per MMBTU. Secara rata-rata di Indonesia, harga gas di hulu berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sekitar 5,4 dollar AS per MMBTU.

Kompas/Priyombodo

Menteri ESDM Arifin Tasrif (kiri) berbincang dengan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa (tengah) dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelum menyampaikan capaian kinerja 2019 dan program 2020 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Pembangunan pipa gas untuk ruas Cirebon-Semarang sudah dilelang sejak 2006 yang dimenangi PT Rekayasa Industri. Namun, akibat pasokan gas yang belum jelas, pembangunan pipa terbengkalai. Setelah melewati serangkaian proses, Rekayasa Industri berkomitmen menuntaskan pembangunan ruas pipa tersebut dalam 24 bulan.

”Peletakan batu pertama pembangunan ruas pipa akan dilakukan pada Jumat (7/2/2020) pekan ini dan harus selesai selambatnya pada 7 Februari 2022,” kata Fanshurullah.

Direktur Utama Rekayasa Industri Yanuar Budinorman mengatakan, pengerjaan pembangunan pipa transmisi itu menelan biaya 269 juta dollar AS. Kapasitas pipa didesain untuk mengalirkan gas hingga 500 standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebagai pemilik pipa, pihaknya akan memungut ongkos 0,36 dollar AS per MMBTU untuk biaya pengangkutan.

”Kami berkomitmen menyelesaikan pengerjaan pipa gas tersebut tepat waktu. Kami cukup berpengalaman dalam proyek semacam ini,” ujar Yanuar.

SUMBER: KEMENTERIAN ESDM

Realisasi lifting minyak dan gas bumi sejak 2014 sampai 2018 dan target lifting 2019.

Harga gas untuk industri akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Hal itu bermula dari penerbitan Perpres No 40/2016. Dalam perpres itu, jika harga gas tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas lebih tinggi dari 6 dollar AS per MMBTU, menteri dapat  menetapkan harga gas tertentu.

Penetapan dikhususkan untuk pengguna gas bumi bidang industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Industri yang sudah menikmati penurunan harga gas adalah pupuk, petrokimia, dan baja. Adapun oleokimia, keramik, kaca, dan sarung tangan karet segera menyusul.

Dalam rapat kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR, penurunan harga gas untuk sektor industri lainnya diharapkan bisa terealisasi pada Maret tahun ini.

Baca juga: Harga Gas Energi Sudah Bisa Turun pada Maret 2020

Skenario pemerintah untuk menurunkan harga gas adalah mengurangi bagian negara di hulu, mewajibkan produsen gas memenuhi alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO, serta membebaskan swasta mengimpor gas di kawasan yang belum terhubung infrastruktur gas.

Sebelumnya, pengajar Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, salah satu upaya menurunkan harga gas melalui efisiensi pada mata rantai pasok gas di dalam negeri. Namun, perlu evaluasi dan kajian lebih dalam mengenai distribusi gas pada setiap kawasan tertentu.