Kebijakan Politik Bangkitkan Daerah Usai Terkena Bencana

Prefektur Fukushima pernah didera gempa dan tsunami. Tiga dari enam reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Daiichi, meledak. Sebanyak 4.105 orang tewas. Mereka bangkit lewat kebijakan politik kebencanaan.

KYODO NEWS VIA AP

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi di Tomiokamachi, Prefektur Fukushima, Jepang, pada 10 Agustus 2006. Badan pengaturan kebijakan nuklir Jepang mengadopsi laporan yang menyatakan bahwa negara itu memasuki era penonaktifan reaktor nuklir besar-besaran, Senin (2/9/2019).

FUKUSHIMA, KOMPAS — Kebijakan politik kebencanaan sangat penting untuk mendorong masyarakat dan daerah bangkit dari bencana. Tindakan itu dimulai dengan meningkatkan kesadaran publik hingga menghadirkan regulasi  yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Pada 3 Maret 2011, Prefektur Fukushima didera gempa berkekuatan M 9 yang diikuti tsunami setinggi 10-15 meter. Tiga dari enam reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi meledak. Sebanyak 4.105 orang tewas dan kerugian mencapai 599,4 miliar yen (sekitar Rp 74 triliun). Sebanyak 164.865 warga dalam radius 30 kilometer diungsikan. Seluruh hasil bumi berupa sayuran, buah-buahan, dan hewan ternak dari Fukushima tidak bisa dikonsumsi karena kadar radiasi berbahaya. Padahal, produk nabati dan hewani merupakan pemasok utama pendapatan prefektur itu.

Menurut Wakil Direktur Divisi Keamanan Tenaga Nuklir Prefektur Fukushima Miura Shuniji, setelah bencana, pemerintah pusat di Tokyo memerintahkan evakuasi masyarakat di wilayah berbahaya. Proses evakuasi itu pun berjalan lancar sehingga memudahkan pemerintah daerah dan pusat untuk segera melakukan pencegahan dampak meluas dari bencana itu.

”Setiap tahun kami selalu melakukan simulasi evakuasi yang penting diketahui masyarakat apabila terjadi bencana. Lebih khusus karena Fukushima memiliki PLTN yang membuat kami wajib memberikan pemahaman yang baik kepada publik,” kata Miura yang ditemui di Gedung Fukushima International Association, Fukushima, Kamis (6/2/2020).

KOMPAS/M ZAID WAHYUDI

Rumah-rumah dibiarkan terbengkalai dan ditumbuhi ilalang yang terletak di radius kurang dari 5 kilometer dari PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, Selasa (27/11/2018). Pemerintah masih melarang rumah-rumah di kawasan itu dihuni karena masih tingginya paparan radiasi akibat meledaknya  beberapa reaktor PLTN pada peristiwa tsunami 11 Maret 2011.

Setelah pemahaman yang baik diberikan kepada masyarakat, pemerintah selanjutnya membentuk regulasi untuk meredam efek buruk yang bertambah akibat bencana itu. Miura mengatakan, pemerintah pusat di Tokyo memberikan sejumlah prosedur yang harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi Fukushima pasca bencana, di antaranya, untuk memastikan dampak buruk PLTN tidak meluas serta hasil pertanian dan peternakan dari Fukushima kembali bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

Meskipun mengalami multibencana yang belum pernah dialami negara lain, Fukushima berhasil meredam kadar radiasi di seluruh wilayah. Apabila pada 2011 kadar radiasi dalam angka bahaya, yaitu 2,74 mikrosiever per jam, pada Juli 2019, kadar radiasi di Fukushima tinggal menyisakan 0,16 mikrosiever per jam.

Alhasil, hasil bumi Fukushima sudah bisa dikonsumsi secara luas di Jepang dan diekspor ke luar negeri. Di sisi lain, mayoritas masyarakat sudah bisa kembali bermukim di rumahnya yang berjarak sekitar 30 kilometer dari PLTN itu. Kini, lokasi yang diisolasi hanya di dalam radius 20 kilometer dan menyisakan 42.705 warga masih dievakuasi dari permukimannya. Sementara itu, kata Miura, proses penyelesaian evakuasi total PLTN Fukushkma Daiichi diperkirakan membutuhkan sekitar 30 tahun.

Bahan makanan

Wakil Direktur Divisi Hubungan Internasional Prefektur Fukushima Oshima Yasunori menuturkan, untuk menghilangkan efek radiasi di Fukushima, pemerintah pusat dan daerah menjalankan sejumlah regulasi ketat untuk mengembalikan kualitas terbaik dari bahan makanan. Pertama, memindahkan tanah di lahan pertanian yang terkontaminasi zat radioaktif sesium. Kemudian, membersihkan batang pohon dari kontaminasi zat radioaktif itu.

Kompas

Kamp Yanome merupakan barak pengungsian bagi para korban kebocoran di PLTN Fukushima Daiichi. Warga sekitar Fukushima mulai mengungsi di kamp dari tahun 2011 dan memperoleh bantuan hidup dari PT Tepco sebagai pengelola PLTN. Gambar diambil 21 September lalu.

Selain itu, Fukushima juga memberlakukan aturan ketat untuk setiap hasil pertanian dan peternakan sebelum bisa diperjualbelikan.

Direktur Jenderal Departemen Promosi Keamanan Agrikultur Pusat Teknologi Agrikultur Fukushima Kusano Kenji mengungkapkan, pasca Maret 2011, pihaknya membuka Departemen Analisis yang bertugas melakukan penilaian dan pemantauan terhadap hasil peternakan dan pertanian di seluruh Fukushima. Produk unggulan dari Fukushima di antaranya buah persik, mentimun, dan daging sapi.

”Seluruh petani di setiap kota dan desa mengirimkan hasil pertanian atau produknya untuk dites. Apabila produk mereka lolos tes keamanan, maka produk itu bisa diperjualbelikan,” ujar Kusano.

Ia memastikan, setiap produk makanan dari Fukushima tidak boleh melebihi kadar radioaktif sesium 100 becquerel per kilogram yang sesuai dengan standar makanan Jepang, sedangkan standar di Uni Eropa dan Amerika Serikat bahan makanan maksimal memiliki kadar radioaktif sesium 1.250 becquerel per kilogram dan 1.000 becquerel per kilogram.