Mensos Juliari P Batubara: Kita Berdayakan Warga Miskin
›
Mensos Juliari P Batubara:...
Iklan
Mensos Juliari P Batubara: Kita Berdayakan Warga Miskin
Menteri Sosial Juliari P Batubara terus melanjutkan berbagai program bantuan untuk warga miskin di Indonesia. Dia menargetkan, jumlah anggaran dan keluarga penerima bantuan berkurang seiring menurunnya angka kemiskinan.
Oleh
M Zaid Wahyudi & Sonya Helen Sinombor
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menteri Sosial Juliari P Batubara
Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Salah satu tumpuan utama pembangunan manusia itu adalah peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk kelompok atau populasi marjinal.
Kesejahteraan itu tak hanya diukur dari tingkat ekonomi masyarakat, tetapi juga sejauh mana masyarakat mampu mengoptimalkan potensinya. Dalam konteks ini, Kompas mewawancarai Menteri Sosial Juliari P Batubara di kantor Kementerian Sosial, kawasan Salemba, Jakarta, Jumat (7/2/2020) pagi. Berikut kutipan wawancaranya:
Apa yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemsos) untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia?
Kemsos memastikan semua program kesejahteraan sosial berjalan dan dirasakan manfaatnya. Kemsos memiliki beberapa pilar program. Untuk pilar program perlindungan sosial, ada Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan sembako. Untuk pilar pemberdayaan sosial, ada pemberdayaan masyarakat.
Ke depan, kedua pilar akan digabung. Mulai 2021, setiap tahun ditargetkan ada 1 juta keluarga dari 15 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) tergraduasi (tak butuh lagi bantuan). Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah kondisi rumah penerima.
Mereka yang tergraduasi berarti sudah sejahtera. Kesejahteraan itu jadi syarat membentuk manusia unggul.
Bagi penerima bansos yang tergraduasi, apa langkah berikutnya?
Mereka diarahkan berwirausaha serta bisa mengakses fasilitas pinjaman lunak perbankan ataupun lembaga nonbank. Bagi yang tidak bisa mengakses layanan bank, Kemsos mendorong mereka membentuk kelompok usaha bersama (KUBe) sampai mereka bisa memulai usaha hingga mereka memiliki kepercayaan diri dan mandiri hingga menjadi manusia unggul.
Pemberdayaan itu akan dilakukan agresif hingga ke depan Kemsos tak lagi dicap sebagai kementerian yang bagi-bagi bantuan saja. Program bansos tetap akan dijalankan, tetapi jumlah penerimanya akan terus dikurangi.
Kompas
Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan sembako menjelang perayaan Natal Nasional 2019, di sekitar Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).
Bagaimana memastikan bansos tepat sasaran?
Memastikan tepat 100 persen jelas sulit karena penerima PKH saja ada 10 juta keluarga. Hal yang bisa dilakukan adalah meminimalkan penyalahgunaan.
Protes penerima bansos yang tidak tepat sasaran selalu ada, tetapi harus dicek. Mereka yang komplain juga harus dinilai obyektif. Jika data mereka ada di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tapi mereka tidak menerima bansos, itu salah pemerintah.
Pemerintah kabupaten/kota juga sudah diminta memperbarui data penerima. Namun, data itu tetap disesuaikan dengan DTKS. Untuk alokasi BPNT, mulai 2020 ada pengurangan 400.000 penerima manfaat, yaitu dari 15,6 juta menjadi 15,2 juta keluarga akibat koreksi data.
KOMPAS
Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju, Juliari Peter Batubara menegaskan bahwa Kementrian Sosial bukan sekadar perihal pembagian bantuan untuk rakyat, namun juga mengenai pembentukan SDM Indonesia yang unggul.
Bansos diharapkan menekan kemiskinan. Saat penduduk miskin turun, kenapa anggaran dan penerima bansos justru naik?
PKH dan BPNT memang turut menekan angka kemiskinan. Namun, ada kontribusi program dan peluang ekonomi lain yang menurunkan kemiskinan. Variabelnya banyak.
Bagaimana Kemsos menilai bansos yang digunakan sebagai alat kampanye politik pihak tertentu?
Saya tidak ada urusan dengan politik. Tugas saya memastikan anggaran bansos tersalurkan dengan jumlah bantuan dan penerima yang jelas.
Saya tidak ada urusan dengan politik. Tugas saya memastikan anggaran bansos tersalurkan dengan jumlah bantuan dan penerima yang jelas.
Memang ada sejumlah pihak yang menggunakan bansos sebagai alat kampanye dan itu tidak ada sanksi. Kemsos hanya mengimbau, kalaupun memberikan bansos, cantumkan logo Kemsos.
Terkait pemberdayaan sosial, bagaimana Kemsos memberdayakan kelompok marjinal agar juga menjadi manusia unggul?
Kemsos memiliki 39 balai rehabilitasi sosial. Balai itu sebenarnya bisa melayani penerima manfaat lebih besar, tapi anggaran terbatas. Karena itu, Kemsos baru meminta realokasi anggaran ke DPR sebesar Rp 1,33 triliun untuk menambah penerima manfaat dan revitalisasi balai.
Di balai-balai itu, penerima manfaat bisa dilatih hingga memiliki kemampuan dan bisa diserap industri atau bekerja mandiri. Selain itu, Kemsos juga terus menyosialisasikan kewajiban badan usaha dan swasta untuk merekrut penyandang disabilitas sebagai pekerja.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menteri Sosial Juliari P Batubara saat diwawancarai wartawan Kompas di Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (7/2/2020) pagi.
Bagaimana dengan penanganan bencana?
Bencana adalah masalah bersama, bukan hanya tanggung jawab Kemsos. Peran pemerintah daerah juga besar, tapi sering kali anggaran penanggulangan bencana mereka sangat kecil, kurang 1 persen dari APBD, walau di daerah mereka rutin mengalami bencana.
Dalam penanganan bencana, Kemsos melakukan intervensi terhadap korban terdampak. Sebelum bencana, Kemsos memastikan petugas dan sukarelawan siaga. Saat berlangsung dan sesudah bencana, bantuan untuk korban harus dipastikan.
Apa target lima tahun ke depan?
Sederhana saja, keluarga prasejahtera semakin sedikit. Program-program bansos semakin sedikit. (ILHAM KHOIRI/EVY RACHMAWATI)
