Jejak Politik Meliuk PAN

Dalam posisinya sebagai partai pendukung pemerintah dan terlebih sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, PAN tetap dapat menjadi determinan politik.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Mulfahcri Harahap (kedua dari kiri) mendaftar sebagai bakal calon ketua umum PAN, Sabtu (8/2/2020). Jelang Kongres PAN, bursa ketua umum mulai bergairah di lapisan elite partai menantang sang petahana, Zulkifli Hassan.

Meskipun tidak sekalipun berada dalam papan atas partai-partai pemenang pemilu, kiprah politik PAN tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan kelenturan politiknya, semenjak Pemilu 1999, PAN paling piawai dalam menjaga stabilitas proporsi penguasaan pemilih di negeri ini. Ia juga kerap menjadi aktor penentu dalam panggung politik di negeri ini.

Tanggal 10-12 Februari 2020, PAN kembali akan berkongres di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seperti yang sudah terberitakan, pada kongres kelima tersebut, selain menjadi ajang evaluasi kinerja partai, agenda pemilihan ketua umum partai menjadi yang dinanti.

Pada ajang pemilihan ketua umum, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN periode saat ini, akan kembali bertarung. Ia berupaya mempertahankan kekuasaannya dari para pesaing yang tidak lain para tokoh politik yang berada di sekitar kekuasaannya. Sosok Dradjad H Wibowo, misalnya, pesaing yang kini menjadi anggota Dewan Kehormatan PAN. Begitu pula terdapat Asman Abnur dan Mulfachri Harahap yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Jumlah peminat calon ketua umum kali ini relatif banyak. Dengan jumlah tersebut, sudah cukup mengindikasikan persaingan yang kompetitif.

PAN kerap menjadi aktor penentu dalam panggung politik di negeri ini.

Becermin pada sejarah pemilihan ketua umum PAN, sampai sejauh ini tidak pernah terjadi jabatan ketua umum mampu dipertahankan kedua kali. Saat menjadi ketua umum periode 2015-2020, Zulkifli Hasan merebut kekuasaan dari ketua umum sebelumnya, HM Hatta Rajasa. Saat itu, dalam Kongres IV PAN di Bali, Zulkifli menguasai 292 suara, unggul tipis 6 suara dari petahana Hatta Rajasa.

Saat dinobatkan sebagai ketua umum, Hatta Rajasa menggantikan Soetrisno Bachir (2005-2010). Hatta Rajasa saat itu dikenal sebagai Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2009-2014). Selanjutnya, pada Pemilu Presiden 2014, ia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, dalam pemilu tersebut pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dikalahkan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sesaat kemudian, ia pun harus merelakan jabatan ketua umum PAN kepada Zulkifli Hasan.

Ketua umum PAN sebelumnya, Soetrisno Bachir, juga hanya sekali menjabat. Ia menggantikan M Amien Rais (1998-2005) yang menjadi ketua umum sejak partai itu dideklarasikan, 23 Agustus 1998. Dengan demikian, jika Zulkifli Hasan pada kongres mendatang kembali mempertahankan jabatannya, ia menjadi catatan baru bagi sejarah kepemimpinan PAN.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Ekonom sekaligus anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad H Wibowo, memasuki Sekretariat DPP PAN, Jakarta Sabtu (8/2/2020). Ia mendaftar sebagai bakal calon ketua umum PAN periode 2020-2025.

Di samping pemilihan ketua umum, agenda yang juga bakal menyedot perhatian dalam kongres terkait dengan posisi politik partai terhadap pemerintahan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sebagaimana yang diekspresikan dalam Pemilu Presiden 2019, garis kebijakan politik PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sejalan dengan kekalahan Prabowo-Sandi, PAN harus merumuskan kembali orientasi dukungan politiknya apakah menjadi partai yang beroposisi terhadap pemerintahan ataupun menjadi partai pendukung pemerintahan.

Seperti umumnya partai-partai politik di negeri ini, pilihan untuk berelasi dengan rezim penguasa pemerintahan menjadi penting. PAN sendiri dikenal cukup piawai dalam memosisikan kebijakan partainya. Dalam periode awal kepemimpinan Zulkifli, misalnya, PAN jelas bukan menjadi partai pendukung pemerintahan. Konsekuensi dukungan terhadap ketua umum sebelumnya, Hatta Rajasa, dalam Pemilu Presiden 2014, praktis membuat PAN berseberangan dengan pemerintahan. Sebelum mengakhiri jabatannya, Hatta Rajasa bahkan masih tetap bersikukuh bahwa PAN tetap bersama-sama Koalisi Merah Putih. Ia meyakini, untuk membangun bangsa tidak harus berada di dalam pemerintahan.

Akan tetapi, tidak berapa lama menjabat, secara mengejutkan Zulkifli membalikkan arah dukungan PAN. Sejak 2 September 2015, PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah. PAN meninggalkan Koalisi Merah Putih yang hanya tersisa Gerindra, Golkar, dan PKS.

Keputusan PAN sontak mengagetkan. Namun, sebagai suatu strategi politik, pilihan tersebut tergolong jitu. Di tengah polarisasi kekuatan politik yang menempatkan Koalisi Merah Putih sebagai oposisi dari pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, masuknya PAN membuat kekuatan politik pemerintah semakin kuat, terutama di parlemen.  Sebagai bagian dari pemerintahan, PAN pun memperoleh kursi kementerian dalam kabinet Jokowi-Kalla. Artinya, pemerintah dan PAN sama-sama diuntungkan.

Menelusuri garis politik PAN selama ini, tampak jelas jika pemilihan ketua umum dan pilihan garis kebijakan partai terhadap pemerintahan menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan. Sebenarnya, selama ini PAN cenderung berupaya menjadi bagian dari pemerintahan. Sekalipun risiko kekalahan politik berkali-kali dialami, namun dalam lain kesempatan upaya membawa partai dalam lingkar kekuasaan tetap menjadi pilihan.

Oleh karena itu, hasil kongres kali ini yang juga akan menentukan relasi politik dengan pemerintahan yang berkuasa menjadi krusial. Posisi politik saat ini yang berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan apakah posisi berseberangan tersebut akan tetap dipertahankan ataupun mengulang garis sejarah PAN yang dekat dengan kekuasaan akan ditentukan.

Namun menariknya, sebagaimana yang ditunjukkan selama ini bahwa strategi politik PAN yang lentur dan manuver politik yang meliuk terbukti membuat partai ini berhasil  mempertahankan besaran konstituennya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais memberikan arahan saat Rapat Kerja Wilayah III PAN Jawa Timur, Minggu (12/1/2020), di Surabaya. Beberapa waktu ini suara kritik Amien Rais cenderung minim di tengah sikap politik PAN terhadap pemerintah yang cenderung akomodatif.

Jika dicermati, dari seluruh partai politik yang berkontestasi sejak reformasi politik 1998, PAN menjadi salah satu dari sedikit partai yang tidak pernah menghadapi badai penurunan pemilih. Jika partai-partai papan atas pemenang pemilu, seperti PDI-P, Golkar, dan Demokrat, hanya mampu bertahan tidak lebih dari dua kali pemilu dan selanjutnya ditinggalkan pemilihnya, tetapi tidak bagi PAN.

Strategi politik PAN yang lentur dan meliuk terbukti membuat partai ini berhasil  mempertahankan konstituennya.

Sejak pertama kalinya PAN mengikuti pemilu (Pemilu 1999), capaian partai ini cenderung menunjukkan peningkatan (grafik 1). Terdapat tren penurunan hingga Pemilu 2009. Akan tetapi, dari sisi proporsi tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut justru beralih menjadi grafik peningkatan pada periode pemilu selanjutnya (grafik 2).

Bagi setiap partai, upaya mempertahankan stabilitas penguasaan pemilih jelas bukan persoalan yang ringan. Pada sisi inilah prestasi PAN berkilau.

Namun, di sisi lain, kemampuan meningkatkan sebanyak mungkin jumlah pemilih juga menjadi persoalan bagi partai ini. Semua tampaknya berpulang pada karakteristik kepartaian yang sudah menjadi ciri khas PAN, partai menengah dengan konstituen kalangan menengah perkotaan.

Dengan posisi konstituen berasal dari kalangan menengah terpelajar, posisi sebagai partai programmatic lebih cocok melekat. Kekuatan dalam melahirkan program tertentu yang secara konsisten diperjuangkan  lebih cocok bagi partai ini ketimbang mengandalkan kekuatan sosok pemimpin partai.

Hanya saja, pada umumnya partai-partai politik yang mampu meraup dukungan besar dan menjadi pemenang pemilu di negeri ini bersandar pada kekuatan sosok pemimpinnya. Apabila dikaitkan dengan tipologi kepartaian yang dibangun oleh Gunter dan Diamond (2003), cenderung bersifat personalistic parties dan dalam praktik kepartaian cenderung menerapkan model clientelistic parties. PDI-P, Demokrat, atau Gerindra menjadi contoh partai yang terbangun dengan bersandar pada kekuatan elite partai dan bersifat patron-klien.

Keberhasilan partai-partai semacam ini dalam menghimpun para pemilihnya berlangsung sejauh elemen-elemen klientelisme masih terbangun. Jika elemen kekuatan klientelisme luruh, dengan sendirinya dukungan menyusut.

Model klientelisme tidak terlalu berbekas pada PAN. Semenjak didirikan, sosok Amien Rais memang menonjol. Begitu pula di dalam perjalanan partai dua dekade terakhir. Akan tetapi, sekalipun pengaruh Amien Rais terbilang dominan, khususnya dalam proses penentuan kebijakan politik partai, tidak serta-merta mendudukkannya sebagai satu-satunya patron. Pasalnya, Amien Rais tidak cukup mampu berperan sebagai patron ekonomi bagi kehidupan partai dan para konstituen partai. Merujuk pada pemikiran Tomsa dan Ufen (2013), elemen klientelisme yang tidak simetris, di mana sebagai patron memiliki status politik, sosial, ataupun ekonomi  yang harus lebih tinggi dari kliennya tidak terbangun.

Itulah mengapa, dengan posisi sebagai partai kalangan menengah, ketimbang bersandar pada daya tarik ketua umum, posisi strategis PAN tidak lain lebih berperan sebagai partai yang menawarkan gagasan, pemroduksi isu-isu,  yang diwujudkan dalam program-program kerja kepartaiannya.

Kiprah politik PAN selama ini telah membuktikannya. Semenjak awal berkiprah, inisiatif membentuk kekuatan ”Poros Tengah” dalam pemilihan presiden 1999, misalnya, menjadi sumbangan PAN dalam kepemimpinan Amien Rais dalam mendudukkan KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kekuatan ini pula yang ditunjukkan tatkala melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR, 21 Juli 2001.

Sebelumnya, gagasan politik membangun sistem federalisme dengan pemberian otonomi yang luas terhadap daerah dikenalkan. Tidak terwujud, namun cita-cita memberikan otonomi daerah beberapa tahun selanjutnya dilakukan.

Begitupun selanjutnya, di tahun 2010 PAN kembali melontarkan wacana Konfederasi Partai sebagai solusi dari ketidaksesuaian format pemerintahan yang didasarkan sistem presidensial dan di sisi lain menerapkan sistem multipartai. Bagi PAN, konfederasi partai yang intinya merupakan koalisi partai bersifat permanen ini menjadi jalan tengah yang mendorong lancarnya pemerintahan tanpa mengabaikan keterwakilan masyarakat yang tersalurkan pada keberadaan beragam partai politik.

Dari sisi strategi penghimpunan dukungan, langkah-langkah taktis PAN pun tidak dapat diremehkan. Dalam ancaman keterpurukan akibat perpecahan internal yang memilah kubu Soetrisno Bachir dan Fuad Bawazier pada Kongres PAN II, April 2005, ide menempatkan barisan pesohor layar kaca, seperti Dede Yusuf, Ikang Fawzi, Marini Zumaris, Mandra, dan Wulan Guritno, sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2009, berhasil memperkecil penurunan suara dukungan. Belakangan inisiatif ini pun menjadi bagian dari strategi setiap partai politik dalam menguasai pemilih.

Semua ide dan gagasan PAN, sekalipun tidak terwujud seutuhnya, terbukti mampu memberikan warna baru dalam dialektika perpolitikan negeri ini. Inilah hakikat keberadaan politik PAN. Oleh karena itu, sekalipun tidak pernah berada pada papan atas partai politik, PAN tetap menjadi partai penentu. Begitu pula di dalam posisinya sebagai partai pendukung pemerintah dan terlebih sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, PAN tetap dapat menjadi determinan perpolitikan.  (LITBANG KOMPAS)