Transformasi agar Produktif dan Kompetitif

Transformasi ekonomi tak boleh berhenti agar Indonesia bisa kompetitif dan produktif. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan, antara lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

THE WORLD ECONOMIC FORUM

Grafik 12 komponen pembentuk Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index/GCI) 2019 negara Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mesti produktif dan kompetitif jika ingin memperbaiki perekonomian. Produktivitas dan daya saing bergantung pada peningkatan atau pembenahan di berbagai faktor. Oleh karena itu, transformasi ekonomi tak boleh berhenti.

”Sumber daya manusia dan infrastruktur itu penting. Birokrasi harus direformasi. Regulasi harus disederhanakan. Ekonomi harus ditransformasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di Jakarta, pekan lalu.

Indonesia, tambah Sri Mulyani, memiliki banyak pekerjaan rumah, antara lain meningkatkan kualitas pendidikan. ”Mau PISA score test, human capital index, atau mau dihitung dengan cara lain, kita harus yakin bahwa SDM Indonesia masih belum pada kapasitas maksimal untuk peningkatan produktivitas dan daya saing,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, ekonomi Indonesia tidak mungkin produktif dan kompetitif jika tidak didukung kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik. ”(Faktor) Ketiga, yang membuat Indonesia kalah produktif dan kalah daya saing adalah karena birokrasi. Makanya, kita terus mereformasi birokrasi di pusat ataupun daerah,” ujarnya.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Tahun 2020

Menurut Sri Mulyani, pihaknya terus mencari peranti untuk memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi. Salah satu instrumen untuk mereformasi birokrasi adalah melalui insentif bagi daerah agar memberi pelayanan lebih baik.

Sementara transformasi ekonomi juga mesti dilakukan karena Indonesia masih didominasi sektor-sektor yang berkaitan dengan komoditas, termasuk pertambangan dan pertanian.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengajak pengusaha bersama-sama mendukung omnibus law. Namun, ia mengakui, belum bisa membayangkan reaksi masyarakat atas undang-undang sapu jagat itu.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah, terutama dalam omnibus law. ”Omnibus law cipta kerja, bukan cipta lapangan kerja. Cipta kerja, sekarang. Dan juga omnibus law perpajakan yang sudah dibikin dan dibuat oleh pemerintah kerangkanya, dan melibatkan kami, semua dunia usaha, untuk memberikan masukan sehingga dalam implementasinya dapat berjalan baik,” kata Rosan.