Nasib Andre Rosiade Tunggu Keputusan Partai

Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra memeriksa Andre Rosiade selama hampir tiga jam terkait penggerebekan PSK di salah satu hotel di Padang. Andre juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Andre Rosiade

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra memeriksa Andre Rosiade selama hampir tiga jam terkait penggerebekan pekerja seks komersial di salah satu hotel di Padang, Sumatera Barat, yang melibatkan Andre. Di tempat terpisah, Andre dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR karena diduga melanggar kode etik anggota DPR dalam perkara yang sama.

Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra memeriksa Andre di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Selasa (11/2/2020). Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Ada setidaknya 20 anggota MKP Gerindra yang menghadiri sidang pemeriksaan Andre. Pemeriksaan terutama untuk mengklarifikasi kejadian penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) tersebut.

”Klarifikasi itu artinya dia (Andre) harus menceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir, apa yang sebenarnya terjadi di sana (Padang), tidak dari berita-berita dan media sosial,” ujar Ketua MKP Gerindra Mutanto Juwono seusai sidang pemeriksaan Andre.

Sebagaimana diberitakan, pada Minggu (26/1/2020), Andre bersama polisi menggerebek N (27), pekerja seks komersial, dan AS (24), mucikari, di salah satu hotel di Padang. Penggerebekan ini kemudian disoroti negatif oleh publik karena selain dinilai penggerebekan bukan tugas anggota DPR, juga karena ada indikasi penggerebekan itu sudah direncanakan.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra Mutanto Juwono memberikan keterangan kepada wartawan seusai sidang pemeriksaan Andre Rosiade di kantor Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Mutanto menekankan, agenda sidang MKP Gerindra hanya sebatas mengklarifikasi peristiwa itu pada Andre. Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dibahas bersama tim advokasi partai. Kemudian hasilnya akan diserahkan kepada DPP Partai Gerindra. Keputusan dalam kasus Andre nantinya akan diambil DPP Gerindra. ”Kami enggak berani menyimpulkan. Nanti partai yang akan mengambil keputusan,” ucapnya.

Dalam memeriksa kasus Andre, Mutanto mengatakan, pihaknya berhati-hati. Alasannya, Andre menjabat anggota DPR. ”Ini kader utama di DPR. Kami juga hati-hati,” kata Mutanto.

Wakil Ketua Bidang Advokasi Gerindra Hendarsam Marantoko mengatakan, jika terbukti bersalah, sanksi teguran hingga pemecatan bisa dijatuhkan kepada Andre.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, pemeriksaan Andre oleh MKP Gerindra baru sebatas meminta klarifikasi. Setelah klarifikasi dilakukan, selanjutnya partai akan menentukan tindakan selanjutnya terhadap Andre.

Baca juga: Partai Gerindra Tak Pertimbangkan Andre Rosiade pada Pilkada

Menepis tudingan

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Andre Rosiade.

Sementara itu, Andre menyatakan sikap taat, loyal, dan patuh pada apa pun keputusan MKP Gerindra. Ia juga menepis tudingan yang menyebut keterlibatannya dalam kasus penggerebekan PSK itu tidak sesuai kapasitasnya sebagai anggota legislatif.

Menurut dia, fenomena sosial yang menyimpang itu juga menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Barat. Apalagi, informasi soal masalah prostitusi daring di Padang itu dikeluhkan masyarakat. ”Jadi, saya tidak menyalahgunakan kewenangan saya,” ujarnya.

Andre pun membantah kabar bahwa dirinya ikut dalam penggerebekan PSK tersebut. Penggerebekan dilakukan tim Cyber Crime Polda Sumatera Barat.

”Pihak polisi kirim tim Cyber Crime Polda Sumatera Barat untuk bertemu dengan saya dan saya perkenalkan masyarakat yang melapor dengan pihak polda. Jadi, kewenangan apa yang saya salahi? Yang menangkap itu polisi, bukan saya anggota DPR,” kata Andre.

TWITTER

Akun twitter Andre Rosiade

Dilaporkan ke MKD

Dalam perkara penggerebekan PSK itu, Andre tidak hanya menghadapi pemeriksaan oleh partainya. Besar kemungkinan Andre juga akan diperiksa Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Ini setelah Jaringan Aktivis Indonesia melaporkan Andre karena diduga melanggar kode etik DPR. Pelaporan dilakukan pada Selasa siang.

”Kami sudah menuangkannya dalam berkas, dan kami serahkan kembali kepada MKD untuk segera diproses. Kami berharap MKD segera memanggil pihak kepolisian, khususnya Polda Sumbar, dalam sidang kode etik nanti, dan meminta keterangan mereka terkait dengan keterlibatan Andre Rosiade,” kata Ketua DPP Jaringan Aktivis Indonesia Donny Manurung.

Baca juga: Perempuan Masih Saja Jadi Korban Eksploitasi

Donny menilai tindakan Andre dalam penggerebekan PSK itu menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

”Kenapa kami melaporkan seorang anggota dewan karena semestinya anggota dewan tidak layak mengurusi hal-hal seperti itu. Seharusnya itu tugas satpol PP. Kalau memang menerima aspirasi masyarakat tentang banyaknya prostitusi, sebaiknya dilaporkan ke kepolisian,” ujarnya.