Kartu tani merupakan layanan perbankan terpadu yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, dan kartu subsidi. Dalam pelaksanaannya, Kementan bekerja sama dengan Himbara.
Oleh
Maria Paschalia Judith Justiari
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pemanfaatan Program Kartu Tani di tingkat petani tergolong masih minim. Untuk mendongkrak pemanfaatan, pemerintah mengimbau Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk meningkatkan koordinasi dengan distributor penyalur sarana produksi pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menyatakan, dari 10 juta kartu tani yang dibagikan sejak 2018, tingkat pemanfaatan oleh petani baru mencapai 30 persen.
”Intensitas koordinasi antara Himbara dan distributor untuk menggerakkan kios-kios (penjualan sarana produksi) menjadi kunci agar petani dapat menebus (sarana produksi yang dibutuhkan) dengan kartu tani,” tuturnya, saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2020). Edhy mengatakan, implementasi pemanfaatan kartu tani di daerah saat ini tak perlu lagi menunggu aba-aba dari pemerintah pusat. Aturan pelaksana ataupun petunjuk teknis telah diterbitkan.
Sebelumnya, sejumlah pejabat daerah menyatakan implementasi Program Kartu Tani masih menunggu instruksi pemerintah pusat. Pemanfaatan kartu tani daerah juga terkendala sosialisasi kepada petani (Kompas, 11/2/2020). Kartu tani merupakan layanan perbankan terpadu yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, dan kartu subsidi. Dalam pelaksanaannya, Kementan bekerja sama dengan Himbara.
Kios-kios mesti dekat dengan sawah agar petani dapat memanfaatkan kartu tani secara mudah.
Selain koordinasi antara Himbara dan distributor sarana produksi, Edhy menyatakan, ketiadaan jaringan internet di desa serta literasi keuangan di tingkat petani masih menjadi kendala. Terkait literasi ini, peran penyuluh pertanian di perdesaan menjadi penting. Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, juga berpendapat, penyuluhan dan pendampingan menjadi kunci dalam membiasakan petani dalam bertransaksi secara nontunai.
”Kartu tani berpotensi sebagai stimulus peningkatan kemampuan manajemen petani, baik secara kelompok maupun pribadi,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja menilai, pemerintah perlu meningkatkan jumlah kios sarana produksi agar semakin mudah dijangkau petani.
Apalagi di sejumlah daerah belum ada kios sarana produksi yang tergabung dalam Program Kartu Tani. ”Kios-kios mesti dekat dengan sawah agar petani dapat memanfaatkan kartu tani secara mudah,” katanya. Dalam jangka panjang, Guntur berharap kartu tani dapat terintegrasi dengan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) sehingga petani bisa mengakses pasar langsung secara dalam jaringan.