Perjuangan Palestina menggunakan forum Dewan Keamanan PBB guna menghadang proposal perdamaian Timur Tengah usulan AS kian berat. Indonesia tetap teguh mendukung Palestina.
Oleh
Kris Mada dan Elok Dyah Messwati
·5 menit baca
PHOTO BY JOHANNES EISELE / AFP
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengangkat peta perubahan wilayah Palestina terkait proposal perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump di forum sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (11/2/2020).
JAKARTA, KOMPAS -- Palestina dilaporkan menarik permintaan mereka agar digelar voting atas rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang dimotori Indonesia dan Tunisia, guna menolak proposal perdamaian Timur Tengah usulan Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, Indonesia terus teguh dan melakukan aneka cara.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina. “Perjuangan bangsa Palestina tidak menjadi lebih mudah. Jalan akan terjal, akan tetapi saya kira kalau bicara mengenai keadilan, prinsip itu harus dilaksanakan,” ujarnya sesuai bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (11/2/2020), di Jakarta.
Retno datang ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk berkonsultasi tentang sejumlah hal, salah satunya isu Palestina. "Perjuangan besar memerlukan persatuan di antara kita untuk mendukung perjuangan itu sendiri,” ujarnya.
Salah satu bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina adalah pengusulan rancangan resolusi DK PBB soal konflik Palestina-Israel, yang belakangan batal diminta Palestina.
Kompas/Wawan H Prabowo
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, hak Palestina harus dibela. Sebab, pembelaan itu adalah amanat konstitusi Indonesia. “Kami mengapresiasi Ibu Menlu yang tidak pernah jenuh membela warga Palestina,” ujarnya.
Ia menyebut, persatuan Arab adalah senjata utama untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Tanpa persatuan, perjuangan Palestina tidak akan mudah.
Dukungan kurang
Mengutip sumber beberapa diplomat, kantor berita AFP melaporkan, pencabutan permintaan Palestina itu dilakukan setelah diperkirakan pendukung rancangan resolusi DK PBB tersebut tidak akan mencapai sembilan dari 15 anggota DK PBB. Rancangan resolusi harus didukung sekurangnya sembilan anggota untuk bisa digelar voting di DK PBB.
Meski saat voting rancangan resolusi itu bisa diveto AS, pendukung kuat Israel, langkah ini bisa memberi tekanan diplomatik pada AS dan Israel. Rencananya, jika diveto AS di DK PBB, rancangan resolusi itu akan dibawa ke sidang Majelis Umum PBB, seperti dalam isu pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel, Desember 2017. Saat itu, Palestina meraup dukungan melimpah saat voting di Majelis Umum PBB.
AFP/KHALED DESOUKI
Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperlihatkan gambar peta perkembangan wilayah Palestina dari periode ke periode dalam sidang darurat Liga Arab untuk membahas proposal damai Amerika Serikat di markas Liga Arab di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2/2020).
Pejabat senior Palestina Saeb Erekat membantah laporan yang menyebut rancangan resolusi ditarik karena kurang dukungan. Ia mengatakan, rancangan resolusi itu masih dibahas dan akan dimintakan voting setelah selesai dibahas dengan "formula yang mewakili posisi kami".
Rancangan resolusi DK PBB tersebut diusulkan Indonesia dan Tunisia, dua anggota tidak tetap DK PBB, pekan lalu. Rancangan itu untuk mengecam Israel dan AS. Kecaman dilayangkan setelah Presiden AS Donald Trump mengusulkan proposal perdamaian Palestina-Israel. Sejumlah pihak menilai, proposal Trump amat merugikan Palestina.
Koran Israel, Jerusalem Post, menyebut para anggota DK PBB dari Uni Eropa (UE) cenderung menolak atau setidaknya abstain atas rancangan resolusi itu. Kini, UE diwakili Perancis, Jerman, Belgia, dan Estonia. Adapun sejumlah negara non-Eropa berencana abstain atau tidak menyatakan pendapat atas draf resolusi itu.
Wakil Tetap Israel untuk PBB Danny Danon menyebut, naskah asli rancangan resolusi itu sangat menyerang Israel dan AS. Sejumlah diplomat menyebut, AS menekan para anggota DK PBB untuk melunakkan naskah rancangan resolusi yang semula akan dibahas di sidang Selasa siang waktu New York atau Rabu dini hari WIB.
Seorang diplomat mengatakan, AS telah memberikan "tekanan yang sangat kuat" pada negara-negara lain di DK PBB, termasuk ancaman pembalasan ekonomi. Tekanan itu berimplikasi—salah satunya— pada pencopotan Dubes Tunisia untuk PBB Moncef Baati. Baati disebut tidak berkonsultasi dulu dengan kementerian luar negeri Tunisia saat mengambil sikap terkait proposal damai usulan Trump.
Beberapa hari terakhir, ada tekanan amat besar kepada anggota Dewan (Keamanan PBB).
Sumber-sumber diplomat menyebutkan, Presiden Tunisia Kais Saied khawatir bahwa cara Baati mengekspresikan dukungan pada Palestina bakal merusak hubungan Tunis dengan Washington.
“Beberapa hari terakhir, ada tekanan amat besar kepada anggota Dewan (Keamanan PBB). Upaya itu sepertinya berhasil. Palestina menyadari mereka tidak akan mendapat banyak dukungan,” kata seorang diplomat yang menolak namanya dikutip.
Kendati para anggota DK PBB tidak jadi memvoting rancangan resolusi mengecam proposal damai usulan Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dijadwalkan tetap berpidato di sidang DK PBB untuk menegaskan kembali penolakan Palestina terhadap proposal Trump.
AS disebut mengajukan rancangan berbeda dari usulan Indonesia dan Tunisia. Rancangan AS terutama menekankan pada upaya agar Palestina dan Israel berunding lagi. Beberapa tahun terakhir, Palestina menolak berunding dengan Israel. Sebab, perundingan dinilai mengarah pada pencaplokan lebih luas oleh Israel terhadap Palestina.
REUTERS/AMMAR AWAD
Pemandangan tembok pembatas Israel yang memanjang du sepanjang wilayah Abu Dis, sebelah timur Jerusalem, yang ditawarkan AS untuk dijadikan ibu kota Negara Palestina, seperti terlihat dalam foto bertanggal 29 Januari 2020.
Pekan lalu, Utusan Khusus AS untuk Konflik Palestina-Israel, Jared Kushner, memberikan taklimat kepada anggota DK PBB. Menantu Trump itu didampingi Utusan Khusus AS untuk Perundingan Internasional, Avi Berkowitz, dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Brian Hook.
Seorang pejabat AS yang menolak namanya dipublikasikan, menyatakan bahwa komunitas internasional semakin sadar bahwa hal utama adalah perundingan Palestina-Israel. “Mereka sadar ini bukan waktunya untuk resolusi yang tidak akan membawa kemajuan pada proses perdamaian. AS ingin resolusi yang mendorong para pihak berunding daripada (resolusi) yang mengkritik salah satu pihak,” kata pejabat itu.
Para diplomat meragukan apakah pemungutan suara dapat dilakukan di kemudian hari, mengingat perbedaan besar dalam posisi. Palestina telah menikmati dukungan dari Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan--yang terbaru--dukungan Uni Afrika. Semuanya menolak proposal Trump.
Namun, posisi masing-masing negara lebih rumit. Israel dan AS juga optimis memenangkan dukungan senyap dari negara-negara Arab yang secara tradisional mendukung Palestina. Sebab para raja negara-negara Arab tersebut telah bersatu dengan Israel untuk menghadapi Iran.
Duta besar Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab juga ikut menghadiri pengajuan proposal Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kemudian mengadakan pertemuan terobosan dengan pemimpin Sudan.
Netanyahu memuji proposal Trump, di mana Israel akan mempertahankan kedaulatan hingga ke perbatasan Jordania, bahkan sekalipun jika ada negara Palestina. (AFP/REUTERS)
