Indonesia mengingatkan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan yang benar dan berlaku terhadap rakyat Palestina. Diingatkan pula, DK PBB masih berutang pada Palestina.
Oleh
BENNY D KOESTANTO/MH SAMSUL HADI
·4 menit baca
AFP/SPENCER PLATT
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) menyampaikan pernyataan di Sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (11/2/2020).
NEW YORK, RABU —Indonesia mengingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Dewan Keamanan (DK) PBB, agar melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina. Hal itu disampaikan langsung Wakil Tetap RI untuk PBB Dubes Dian Triansyah Djani saat Presiden Palestina Mahmoud Abbas hadir dan menyampaikan pernyataan di Sidang DK PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Selasa (11/2/2020).
Dalam pernyataan yang dikirim Perwakilan Tetap RI di New York, pada forum tersebut, Triansyah mengingatkan bahwa DK PBB berutang kepada rakyat Palestina untuk menemukan solusi berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina yang sangat memprihatinkan. Ia juga menegaskan posisi Indonesia yang jelas dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
”Indonesia konsisten pada penyelesaian two-state solution dan mengecam berbagai tindakan Israel yang terus menduduki wilayah Palestina yang dapat berdampak pada upaya mencapai perdamaian,” demikian pernyataan Indonesia yang disampaikan Triansyah di forum Sidang DK PBB itu.
”Perkenankan saya menyampaikan kembali solidaritas dan dukungan penuh pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina,” kata Triansyah kepada Presiden Mahmoud Abbas di forum itu.
KEMLU RI
Menlu RI Retno LP Marsudi dalam pertemuan di markas DK PBB di New York, AS, Rabu (22/5/2019), menegaskan, perlu segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina.
Triansyah juga menekankan perlunya memulai kembali dialog dan negosiasi multilateral yang kredibel di antara pihakpihak terkait. Ia menggarisbawahi bahwa apa pun solusi praktis dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.
Sidang DK PBB tersebut digelar dengan agenda mendengarkan langsung pernyataan Presiden Abbas mengenai proposal perdamaian Palestina-Israel yang diajukan Presiden AS Donald Trump, 28 Januari lalu. Proposal itu dikritik banyak pihak karena terlalu berpihak pada Israel dan sangat merugikan Palestina. Sejumlah organisasi internasional, seperti Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika telah menolak proposal tersebut.
Pertemuan tersebut digelar berkat dorongan Indonesia dan Tunisia sebagai pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat menteri Liga Arab dan OKI, pekan lalu. ”Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah yang dapat menimbulkan keprihatinan banyak pihak serta memengaruhi stabilitas kawasan dan belahan dunia lainnya,” ujar Triansyah.
Selain dihadiri Abbas, pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Terkait isu tersebut, Guterres menegaskan kembali posisi PBB mengenai konflik Palestina-Israel solusi dua negara sesuai dengan berbagai resolusi Majelis Umum dan DK PBB.
DOK KEMENLU RI
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani menyampaikan dukungan kepada Palestina dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Palestina di New York, AS, Selasa (22/1/2020)
Roti ”keju Swiss”
Dalam pernyataannya, Abbas meminta dunia harus menolak proposal perdamaian Timur Tengah yang diusung Presiden AS Donald Trump. Abbas menyebut rencana itu sebagai pemaksaan dari luar yang tidak dapat membawa perdamaian abadi di wilayah itu.
Ia menyebut rencana itu ibarat roti ”keju Swiss” yang ditawarkan kepada warga Palestina. Namun, tawaran itu hanya akan membatasi kedaulatan Palestina. ”Saya ingin mengatakan kepada Donald Trump bahwa rencananya tidak dapat mencapai perdamaian dan keamanan karena membatalkan legitimasi internasional,” kata Abbas di Sidang DK PBB.
Sambil berpidato, Abbas memperlihatkan peta besar Palestina dan Israel, sebagaimana ditegaskan oleh Trump saat mengumumkan proposal damai pada 28 Januari lalu. ”Itu membatalkan semua hak Palestina. Ini tidak memenuhi aspirasi solusi dua negara,” katanya.
Jika Anda memaksakan, perdamaian itu tidak akan bertahan lama.
Abbas menegaskan bahwa perdamaian yang dipaksakan tidak akan abadi hasilnya. ”Jika Anda memaksakan, perdamaian itu tidak akan bertahan lama, hal itu tidak akan bertahan lama,” katanya. ”Apa yang memberi Anda hak untuk menambahkan tanah ini?”
Abbas meyakini perdamaian antara Palestina dan Israel tetap dapat dicapai. Syaratnya adalah kemitraan yang adil di antara kedua pihak. ”Saya datang untuk membangun kemitraan yang adil. Kesepakatan ini bukan kemitraan internasional. Proposal ini dari satu negara, didukung oleh negara lain untuk diberlakukan.”
Palestina menarik permintaan mereka agar digelar voting atas rancangan resolusi DK-PBB guna menolak proposal perdamaian Timur Tengah usulan Presiden AS Donald Trump. Rancangan tersebut dimotori Indonesia dan Tunisia.
Pencabutan permintaan Palestina itu dilakukan setelah diperkirakan pendukung rancangan resolusi DK-PBB tidak akan mencapai sembilan dari 15 anggota DK-PBB, sesuai aturan yang berlaku.
SAID KHATIB / AFP
Warga Palestina mengendarai gerobak untuk mengangkut karung-karung berisi bantuan makanan yang dipasok oleh Badan Bantuan Sosial dan Pekerja PBB (UNRWA) di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Selasa (25/6/2019).
Dukungan Olmert
Setelah menyampaikan pidato di Sidang DK PBB, Abbas bertemu dengan mantan PM Israel Ehud Olmert. Olmert, PM Israel periode 2006-2009, menyebut Abbas sebagai mitra untuk mewujudkan perdamaian. Ia menolak upaya-upaya PM Israel Benjamin Netanyahu mengabaikan Abbas dalam proses perdamaian.
Olmert tidak mengkritik proposal Trump, yang membuka jalan bagi aneksasi Israel terhadap banyak wilayah di Tepi Barat, tetapi menekankan bahwa negosiasi apa pun harus melibatkan Abbas, sosok yang dinilai moderat di Palestina.
”Dia orang yang suka perdamaian, menolak teror, dan karena itu dialah satu-satunya mitra yang bisa kita andalkan,” kata Olmert kepada wartawan, disaksikan Abbas di sebelahnya. ”Memang akan butuh waktu, tetapi negosiasi-negosiasi ini akan terjadi dan mitra Israel dalam negosiasi itu adalah Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina."
Abbas, pengganti Yasser Arafat tahun 2005, menyebut Olmert dengan panggilan ”temanku yang terhormat”. Ia menyatakan ingin menyampaikan pesan kepada rakyat Israel. ”Kami ingin mewujudkan perdamaian melalui cara-cara damai dan negosiasi,” kata Abbas. ”Kami tegaskan lagi, kami menolak dan tak ingin kekerasan.”
