Ikuti Arahan Presiden soal Polemik Cabang Tambahan

Semua pihak diminta mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait polemik 10 cabang olahraga tambahan di PON Papua. Dalam dua kali rapat terbatas di Istana Negara, tidak ada pembahasan soal cabang tambahan itu.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pembangunan arena akuatik untuk Pekan Olahraga Nasional ke-XX di Papua dari 20 Oktober hingga 2 November 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemuda dan Olahraga mengimbau semua pihak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait polemik 10 cabang olahraga tambahan di PON Papua 2020. Dalam dua kali rapat terbatas, Presiden berinstruksi agar penyelenggara fokus pada 37 cabang yang telah ditentukan sebelumnya.

”Dalam rapat terbatas bersama Presiden beberapa waktu lalu, polemik soal cabang pada PON 2020 itu sudah clear (jelas). Hanya ada 37 cabang. Tidak ada lagi isu membahas 10 cabang lainnya,” ujar Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Gatot mengatakan, Presiden setidaknya dua kali memimpin rapat terbatas membahas persiapan penyelenggaran PON dan Peparnas 2020. Dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 26 Agustus 2019, Presiden memutuskan jumlah cabang turun dari 47 cabang menjadi 37 cabang. Tidak ada tambahan 10 cabang.

”Pengurangan (jumlah cabang) itu mempertimbangkan suasana sosial politik,. Bahkan, jumlah kluster tempat penyelenggaraan PON 2020 pun dikurangi. Kini hanya ada di empat lokasi, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Merauke,” katanya.

Pada ratas terakhir di Istana Negara pada 17 Januari 2020, ungkap Gatot, KONI memang pernah menyinggung soal 10 cabang tambahan agar tetap bisa menjadi bagian dari PON 2020. Kesepuluh cabang itu, seperti balap sepeda, bridge, golf, dansa, gateball, petanque, soft tenis, dan tenis meja, itu diusulkan digelar di luar Papua.

Namun, Presiden tidak menanggapi usulan tersebut.

Saat itu, Presiden tidak memberikan arahan tertentu mengenai 10 cabang tersebut. Ini artinya masalah (polemik cabang tambahan) sudah selesai.

Untuk semua pihak, Gatot mengatakan, harus berpegangan pada arahan Presiden itu serta tidak memaksakan menggelar 10 cabang tambahan. ”Usulan itu muncul dari pertemuan KONI se-Indonesia di Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Saat itu, mereka mendesak Kemenpora tetap menggelar 10 cabang itu sebagai bagian PON 2020,” katanya.

Menanti hasil pertemuan

Meskipun demikian, Gatot mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Mereka harus menjadi penengah dalam mendengarkan aspirasi semua pihak. Paling tidak, mereka masih menunggu hasil pertemuan Menpora Zainudin Amali dan Gubernur Papua, sekaligus Ketua PB PON, Lukas Enembe di Papua yang dijadwalkan berlangsung kemarin.

Sebelumnya, Lukas menyatakan penolakan atas digelarnya 10 cabang tambahan itu, apalagi di luar Papua. Namun, hingga kemarin malam, pertemuan itu belum terwujud karena Enembe tidak berada di kantornya. Ditemui di Papua, Zainudin berkata tetap akan berupaya menemui Gubernur Papua itu.

”Kami akan membicarakan status 10 cabang olahraga tersebut dengan Gubernur (Papua). Setelah itu, barulah kami mengumumkan terkait hasilnya kepada media,” ujar Zainudin.

Dalam kesempatan itu, Zainudin mengatakan, ia sudah meninjau sejumlah arena dan akomodasi PON 2020 di Mimika, Merauke, dan Jayapura. Dari hasil pantauan serta data Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, persiapan 28 arena PON untuk 37 cabang olahraga sudah mencapai 80 persen. ”Kami telah mendapatkan jaminan dari kontraktor bahwa pembangunan seluruh arena akan tuntas sebelum pelaksanaan PON,” katanya.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pembangunan arena akuatik untuk Pekan Olahraga Nasional XX di Papua dari 20 Oktober hingga 2 November 2020. Seluruh arena PON Papua 2020 itu diharapkan tuntas sebelum dimulainya penyelenggaraan acara olahraga itu pada Oktober mendatang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alex Kapisa mengutarakan, pihaknya berharap pembangunan tiga arena baru dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2020 segera tuntas pada Agustus mendatang. ”Kami juga telah berkoordinasi dengan seluruh pemilik hotel untuk menyiapkan akomodasi bagi atlet dan perangkat pertandingan sesuai standar KONI,” tuturnya.

Adapun Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menyampaikan, pihaknya bersama TNI siap mengamankan PON, termasuk di daerah-daerah rawan di Papua. ”Kami telah menyiapkan jumlah personel dan strategi pengamanan dalam PON. Total jumlah sementara pasukan yang telah disiapkan sebanyak 5.000 personel,” ungkap Paulus. (FLO)