Wajib Militer di AS dan Kewajiban Bela Negara

Warga negara Inggris, Norman E Lewis, mengirim surat permohonan yang berisi kesediaannya dengan sukarela menjalani wajib militer AS menggantikan posisi Mohammad Ali.

Berita Kompas bertajuk ”Bersedia Gantikan Moh Ali”, 14 Februari 1967, tidak lain adalah mengenai penerimaan wajib militer di Amerika Serikat masa itu. Penerimaan digiatkan karena sedang berlangsung Perang Vietnam yang melibatkan pasukan AS.

Menurut Jennifer Mittelstadt, ahli sejarah Universitas Rutgers, New Jersey, AS, kepada Washington Post, edisi 3 Januari 2020, wajib militer (conscription) AS pertama kali diperkenalkan pada Perang Saudara (1861-1865). Sejak saat itu, wajib militer diberlakukan dalam sejumlah konflik, dari Perang Dunia II hingga Perang Vietnam.

Wajib militer di AS untuk semua pria berusia 18 tahun hingga 25 tahun. Mohammad Ali, juara dunia tinju kelas berat yang pada Februari 1967 sudah berusia 25 tahun, juga terkenal karena wajib militer dalam rangka Perang Vietnam. Namun, dia menolaknya dengan alasan sebagai khatib agama Islam yang dianutnya.

Bagi AS, wajib militer merupakan bentuk bela negara. Kewajiban bela negara merupakan hak setiap anak bangsa, tidak terkecuali sipil, termasuk Ali. Seperti pemuda AS lainnya, Ali tentu menyadari ini sebagai momok. Warga Inggris, Norman E Lewis, yang bersedia menggantikan Ali pun ditolak karena calon peserta wajib militer tak dapat digantikan.

Mittelstadt menyebutkan, wajib militer AS berakhir pada 1973 di tengah Perang Vietnam masih berlangsung akibat protes publik sebab bela negara tak hanya dalam bentuk wajib militer. Perang ini berakhir pada 1975. Meski wajib militer sudah berakhir, soal bela negara atau soal kecintaan kepada negara tetap menjadi kewajiban.

Itu sebabnya, peraturan AS tetap mengharuskan pria berusia 18 tahun meregistrasikan diri kepada agen independen yang disebut Sistem Layanan Selektif (SSS). SSS hanya meregistrasi atau mendata penduduk potensial sejak usia 18 tahun. Jika ada kebutuhan, Presiden AS dapat memobilisasi mereka setelah disetujui Kongres lewat instrumen hukum, yakni undang-undang. Wajib militer mulai diwacanakan lagi akibat menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda serta kemungkinan Perang Dunia III. (CAL)