Alokasi Rp 5,2 Triliun Vokasi Kemnaker Belum Fokus ke Industri Digital

Dari total anggaran kementerian Rp 6,9 triliun di 2020, Rp 5,2 triliun dialokasikan untuk bidang vokasi atau pengembangan SDM. Anggaran itu termasuk untuk pelatihan, pembangunan fasilitas, peremajaan alat, dan lainnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Dirjen Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono meresmikan asrama balai latihan kerja di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/2/2020).

KENDARI, KOMPAS — Kementerian Tenaga Kerja mengalokasikan Rp 5,2 triliun, atau sekitar 76 persen dari total anggaran di 2020, untuk pengembangan sumber daya manusia. Anggaran diserahkan ke wilayah untuk membuat program sesuai perkembangan industri di daerah. Di satu sisi, tantangan teknologi digital akan terus menggerus lapangan kerja konvensional.

Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono menyampaikan, dari total anggaran kementerian yang mencapai Rp 6,9 triliun di 2020, sebanyak Rp 5,2 triliun dialokasikan untuk bidang vokasi atau pengembangan SDM. Anggaran itu termasuk pelatihan, pembangunan fasilitas, peremajaan alat, dan berbagai hal lainnya.

”Itu untuk pelatihan di seluruh Indonesia. Kami mengucurkan sesuai alokasi kegiatan yang diusulkan di tiap daerah. Nanti mereka yang akan membuat program sesuai kebutuhan wilayah. Pada intinya, untuk melatih tenaga kerja sesuai kebutuhan industri,” ujar Bambang saat meresmikan asrama balai latihan kerja (BLK) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/2/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran untuk pengembangan SDM di Kemnaker naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2019, dengan anggaran Rp 5,7 triliun, alokasi untuk vokasi sebesar Rp 4 triliun, atau sekitar 70 persen. Jumlah ini juga terus naik selama tiga tahun terakhir.

Terkait fokus pelatihan yang akan dilakukan, Bambang menuturkan, hal tersebut akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Pelatihan mesin akan banyak dilakukan di kawasan industri. Bidang yang lain disesuaikan dengan sektor industri di wilayah tertentu.

Menurut Bambang, dengan program yang dilakukan, ditargetkan akan melatih sekitar 500.000 orang selama 2020. Latihan dan sertifikasi yang dilakukan diharapkan bisa mempermudah angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Salah satu yang harus diperhatikan, kata Bambang, adalah pendekatan teknologi. Karena berdasarkan riset, sampai tahun 2030 akan ada 23 juta lapangan kerja yang hilang karena perkembangan teknologi.

”Akan tetapi, juga ada sekitar 27 juta lapangan kerja baru yang tercipta karena teknologi. Jadi, kami berharap agar daerah membuat pelatihan keterampilan berbasiskan teknologi digital,” kata Bambang.

Baca juga : Belajar Ilmu Agama dan Keterampilan Kerja di Pondok Pesantren

Meski demikian, pelatihan yang dilakukan di daerah masih bersifat konvensional dan belum merambah dunia industri digital. Padahal, sektor industri digital digadang-gadang terus berkembang dan bisa menyumbang hingga 10 persen ekonomi Indonesia pada 2025.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Dirjen Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono meresmikan asrama balai latihan kerja di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/2/2020).

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, misalnya, yang membuka pelatihan 14 program pada awal 2020 ini, tidak ada yang membuat pelatihan sektor industri baru ini, baik pembuatan konten maupun pemasaran di ranah digital.

La Ode Haji Polondu menuturkan, pihaknya masih fokus untuk pengembangan keahlian, dan kejuruan. Meski demikian, pihaknya memiliki program teknologi informasi yang mencakup enam bidang pelatihan.

”Saat ini kami buka pelatihan 15 bidang dengan 240 peserta. Target kami untuk memberi soft skill kepada pencari kerja, dan bisa diserap ke dalam industri yang ada saat ini,” ucapnya.

Di Sulawesi Tenggara, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,26 persen pada 2018, atau sekitar 39.000 orang. Jumlah ini cenderung turun dari tahun ke tahun meski pada 2016 mengalami kenaikan signifikan.

Sektor jasa, perdagangan, pertambangan, dan industri pengolahan adalah sektor yang menyerap cukup banyak tenaga kerja.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra Saemu Alwi menuturkan, pihaknya fokus pada program pemagangan yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan etika kerja.

”Tahun ini ada 20 paket dengan jumlah 200 orang. Programnya itu berjalan selama lima bulan, dengan fokus pada peningkatan SDM tenaga kerja,” kata Saemu.

Selama ini, ujar Saemu, program kejuruan yang disusulkan sesuai kebutuhan wilayah. Usulan program kejuruan tersebut akan dinilai berdasarkan sejumlah aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Jika sesuai syarat, dan ada perusahaan yang bersedia menampung pemagangan, akan disetujui.