Wapres: Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Mataram Segera Dituntaskan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan pemerintah berusaha melakukan hal terbaik dalam membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat. Sejauh ini sudah hampir 200.000 rumah tuntas dibangun.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja mulai membangun hunian sementara bagi pengungsi terdampak gempa di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/8/2018). Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat, TNI, dan kepolisian mulai merehabilitasi rumah warga yang rusak.

MATARAM, KOMPAS — Sebanyak 155.829 rumah yang rusak pascagempa di Nusa Tenggara Barat sudah rampung dibangun kembali. Masih ada 43.179 rumah yang sedang diselesaikan. Adapun lebih dari 21.000 rumah lainnya segera dikerjakan.

Kemajuan pembangunan rumah-rumah pascagempa ini dipantau Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/2/2020). Didampingi Nyonya Wury, Wapres Amin mengunjungi lokasi rekonstruksi bangunan pascagempa di Desa Gontoran Barat, Kota Mataram. Turut mendampingi, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Wapres Amin memastikan pemerintah berusaha melakukan hal terbaik dalam membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat gempa. Wapres juga meminta masyarakat ikhlas dengan apa yang terjadi dan kembali bersemangat membangun kehidupan lebih baik lagi.

Baca juga : Siaga Bencana Merata

Sejauh ini, BNPB mencatat terdapat 226.204 rumah rusak berat, sedang, dan ringan setelah gempa bumi tektonik mengguncang NTB pada 29 Juli 2018 dan 5 Agustus 2019. Rumah-rumah yang rusak itu tersebar di tujuh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kompleks hunian sementara penyintas gempa bumi Lombok di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sekitar 16 kilometer utara Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat, seperti terlihat Minggu (15/9/2019). Banyak penyintas yang masih tinggal di hunian sementara karena hingga saat ini hunian tetap atau rumah tahan gempa yang dibangun pemerintah belum selesai.

Menurut Zulkieflimansyah, data tingkat kerusakan rumah-rumah diperbarui kembali karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan menjadi rusak berat setelah gempa besar kedua.

Komandan Resor Militer 162/Wira Bhakti Kolonel (Czi) Ahmad Rizal Ramdani menambahkan, surat keputusan untuk pengerjaan 21.000 rumah, baru terbit karena sebelumnya dilakukan pendataan dan verifikasi terlebih dahulu. Kini, anggaran dari pemerintah dalam proses pendebitan dari bank ke rekening kelompok masyarakat. Setelah itu, dilakukan kontrak dengan aplikator atau dibangun secara swadaya.

Doni mengapresiasi pengerjaan pembangunan rumah yang sudah hampir selesai sebanyak 200.000 unit ini. Pengerjaan ini dilakukan pemerintah pusat bersana TNI, Polri, dan sukarelawan. ”Sisanya akan kami percepat. Memang dalam dua bulan terakhir ada sedikit kevakuman karena terjadi pergantian dari unsur TNI. Mudah-mudahan minggu depan ada penambahan personel,” tuturnya.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Doni Monardo

Sebanyak seribu personel TNI dengan kemampuan konstruksi akan bertugas di NTB. Oleh karena itu, penyelesaian pembangunan rumah-rumah tahan gempa diharapkan segera rampung. Selain rumah, fasilitas umum yang sudah diperbaiki secara permanen antara lain 156 fasilitas pendidikan, 3 fasilitas kesehatan, 1 pasar, dan 31 fasilitas ibadah. Sebanyak 163 fasilitas pendidikan, 16 fasilitas kesehatan, dan 56 fasilitas ibadah juga sudah diperbaiki.

Baca juga: Kepala BNPB: Rumah yang Rusak Akan Dibangun

Untuk konstruksi bangunan pascagempa, anggaran yang digunakan mencapai Rp 5,8 triliun. Selain kerusakan rumah dan bangunan, gempa juga menimbulkan korban meninggal dan luka-luka. BNPB mencatat 562 orang meninggal, 1.886 korban luka, dan 34.150 orang mengungsi dalam dua kali gempa besar di NTB itu.