Pemerintah Susun Peta Jalan Investasi Hijau demi Kredit Karbon

Indonesia sedang berfokus menggarap kredit karbon. Untuk menopangnya, Indonesia berkomitmen untuk memelihara sumber daya alam penyerap emisi karbon di sektor kelautan dan perikanan, serta kehutanan.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kabut asap menyelimuti Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/10/2019). Pengendara harus berhati-hati dalam berkendara. Bahkan, jarak pandang sempat kurang dari 50 meter. Hal ini disebabkan adanya kebakaran di wilayah Palembang dan Ogan Komering Ilir yang asapnya juga mengarah ke Palembang.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang menyusun peta jalan investasi hijau. Peta jalan itu guna menopang rencana Indonesia melakukan perdagangan karbon dan investasi berbasis kredit karbon.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam seperti hutan mangrove, gambut, rumput laut, dan terumbu karang yang dapat berkontribusi 75 persen karbon kredit dunia. Potensi perdagangan karbon dan kredit karbon itu senilai 82 miliar dollar AS hingga 100 miliar dollar AS.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Kamis (20/2/2020), mengatakan, Indonesia sedang berfokus menggarap kredit karbon. Untuk menopangnya, Indonesia berkomitmen memelihara sumber daya alam penyerap emisi karbon di sektor kelautan dan perikanan serta kehutanan.

Di sektor kelautan dan perikanan, misalnya, upaya yang dilakukan adalah memelihara rumput laut, hutan bakau, dan terumbu karang. Adapun di sektor kehutanan, upaya yang ditempuh adalah memelihara 160 juta hektar kawasan hutan dan memperbaiki kawasan hutan yang rusak.

”Potensi sumber daya alam itu menyumbang kredit karbon yang besar terhadap dunia. Kontribusinya sebesar 75 persen terhadap dunia,” kata Luhut seusai rapat koordinasi tentang ”Strategi Natural Capital dan Persiapan Green Investment di Papua dan Papua Barat” di Jakarta.

Potensi sumber daya alam itu menyumbang kredit karbon yang besar terhadap dunia. Kontribusinya sebesar 75 persen terhadap dunia.

Rapat koordinasi itu antara lain dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, dan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu.

Kredit karbon berbentuk sertifikat atau izin yang dapat diperdagangkan atau diinvestasikan ke dalam proyek-proyek pembangunan ekonomi hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Satu kredit karbon setara dengan 1 ton karbon dioksida.

Pasar karbon dunia ini cukup prospektif. Sebab, negara yang menghasilkan emisi karbon melebihi ketentuan harus memberikan sejumlah insentif kepada negara yang bisa menyerap karbon. Hal itu bisa dilakukan dengan membeli kredit karbon atau berinvestasi melalui kredit karbon.

Menurut Luhut, pemerintah akan membuat peta jalan investasi hijau. Formatnya saat ini sedang disusun. Yang akan didorong dalam investasi hijau itu antara lain tidak ada lagi penebangan hutan, serta penanaman pohon yang bisa berkontribusi menambah oksigen dan mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bidang kemiskinan.

”Konsep itu akan diumumkan dalam Indo-Pacific World Economy Forum di Jakarta pada Juli 2020. Konsep itu juga akan dipromosikan dalam Konferensi Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia, November 2020,” ujarnya.

Baca juga : Seruan Global untuk Menurunkan Emisi

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Penyelam mengidentifikasi kondisi beserta kelimpahan karang dan ikan pada sekitar Pulau Hatta di Banda Naira, Maluku Tengah, Selasa (5/11/2019). Kondisi karang di Pulau Hatta sebagai kontrol atau pembanding dari kondisi pada perairan di Taman Wisata Perairan Laut Banda Naira serta Kawasan Konservasi Perairan Ay dan Rhun. Kegiatan dari Coral Triangle Center ini juga menyurvei kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Gubernur Maluku sejak 2016 mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan Ay dan Rhun seluas total 47.968,74 hektar.

Pendanaan

Indonesia, lanjut Luhut, juga telah meminta Bank Dunia membantu dalam program pembiayaan pelaksanaan peta jalan investasi hijau itu. Skema pendanaan akan berbentuk pendanaan campuran (blended finance). Pemerintah juga akan melibatkan perbankan nasional, antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI, DBS, dan CIMB Niaga.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun aturan tentang perdagangan karbon. ”Perpres kita buat. Orang beli kredit karbon dari Indonesia. Nanti, Indonesia yang atur pasar,” kata Luhut.

Mari Elka Pangestu, yang menjabat Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia per Maret 2020, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia untuk menggarap kredit karbon. Ia menilai, pertumbuhan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dicapai bersamaan.

”Dulu orang melihat kalau kita peduli pada lingkungan akan menurunkan pertumbuhan. Padahal, itu bukan trade off, tetapi bisa mencapai dua-duanya, dengan cara membangun infrastruktur yang berkelanjutan atau tidak merusak hutan. Kita bisa mendapat kredit karbon. Banyak cara agar kita bisa mencapai dua-duanya,” katanya.

Baca juga : Terumbu Karang Spermonde Butuh Penyelamatan Segera

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua dari kanan), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua dari kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri), serta masyarakat menanam vertiver atau akar wangi di Desa Pasirmadang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020). Vertiver dinilai mampu menjaga tanah karena memiliki akar yang panjang sampai 3-4 meter. Selain vertiver, tanaman keras ataupun tanaman produksi lainnya akan ditanami di wilayah ini.

Mari menambahkan, pembangunan berkelanjutan merupakan agenda besar Bank Dunia. Seluruh proyek atau agenda yang didukung Bank Dunia harus selalu memiliki dampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

”Pendanaannya, kan, berskema blended finance, dari multilateral dan komersial. Kalau ada komitmen pemerintah, akan jauh lebih mudah mengundang swasta dan komersial masuk,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI Bob Tyasika Ananta mengemukakan, BNI selama ini telah mendukung investasi hijau. Salah satunya dengan mengikuti standar pembiayaan yang mendorong investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (green financing).