Perempuan dan anak menghadapi berbagai persoalan sejak dalam keluarga, di desa, hingga di tingkat lebih atas. Salah satu faktor yang memperburuk situasi ini adalah lemahnya kepemimpinan perempuan, bahkan sejak dari desa.
Tiga dari kanan ke kiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur Andriyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Darmawati, dan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari saat menyanyikan Bagimu Negeri di Festival Kepemimpinan Perempuan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/2/2020).
SURABAYA, KOMPAS--Perempuan dan anak sudah menghadapi berbagai persoalan sejak tingkat keluarga. Pemecahan masalah ini kerap sulit dipecahkan karena kepemimpinan perempuan sejak tingkat rukun tetangga dan desa masih kurang.
Jika perempuan memimpin sejak di tingkat desa, berbagai persoalan yang membelit perempuan dan anak bakal lebih mudah dicegah dan diatasi. “Untuk itu, saya berharap semakin banyak perempuan yang mampu memimpin dari tingkat desa,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pada Festival Kepemimpinan Perempuan dan Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/2/2020).
Namun, untuk mewujudkan harapan itu, perlu kerja keras. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, perempuan yang menjadi kepala desa hanya 5 persen dari 78.000 desa. Dengan kata lain, hanya 1 di antara 20 kepala desa adalah perempuan. Kondisi ini masih jauh dari harapan minimal keterwakilan perempuan dalam politik di berbagai bidang yang ditargetkan 30 persen pada 2024.
“Sebenarnya sudah banyak ruang bagi perempuan untuk mengambil peran penting dalam kepemimpinan, tetapi belum dimanfaatkan optimal akibat kendala psikologis, kultural, dan politik,” kata Bintang.
Misalnya, perempuan yang ingin menjadi kepala desa tidak bisa sekadar cerdas, tetapi harus memiliki modal sosial, ekonomi, dan politik. Hambatan lain, masih kuat budaya patriarki yang menjunjung kelakian.
Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari, persentase ideal 50 persen kepemimpinan perempuan diyakini mampu menjamin perlindungan martabat perempuan dan anak. Untuk mencapainya, kita perlu merevisi regulasi agar lebih adil.
Sehari sebelumnya, saat membuka Festival Kepemimpinan Perempuan di Asrama Haji Sukolilo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kepemimpinan perempuan sejak dari desa akan membantu mengatasi jurang kemiskinan. “Kepemimpinan perempuan perlu digalakkan sejak dari desa atau satuan terkecil, yakni keluarga,” ujarnya.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Anggota perwakilan daerah berswafoto saat Festival Kepemimpinan Perempuan dan SDG\'s dan Kongres Nasional V di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2020).
RUU Ketahanan Keluarga
Terkait RUU Ketahanan Keluarga, Bintang Darmawati menyatakan RUU yang diusulkan beberapa anggota DPR itu baru sebatas draf. Pemerintah masih akan mengkaji lebih jauh isinya. "Pemerintah pasti akan mengkaji dulu, apakah yang akan diatur dalam RUU tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPPA, yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak," katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2Fcfdc40a1-986e-463a-87f5-9af02de04eed_jpg.jpg){kind=logo}
