Menhub: Pelaksana Proyek Kereta Cepat Wajib Menjaga Komunikasi dengan Masyarakat Sekitar
›
Menhub: Pelaksana Proyek...
Iklan
Menhub: Pelaksana Proyek Kereta Cepat Wajib Menjaga Komunikasi dengan Masyarakat Sekitar
Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan sejumlah gesekan dengan masyakarat di sekitar lokasi proyek. Untuk meminimalkan potensi konflik, pelaksana proyek wajib menjalin komunikasi dengan warga.
Oleh
MELATI MEWANGI
·3 menit baca
PURWAKARTA, KOMPAS — Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan sejumlah gesekan dengan masyakarat di sekitar lokasi proyek. Untuk meminimalisasi potensi konflik, pengelola proyek diminta menjalin komunikasi yang baik dengan warga.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar itu perlu dilakukan karena ada hubungan timbal balik pada keduanya. Dalam pembangunan proyek ini didirikan beberapa penampungan sementara untuk tempat istirahat para pekerja proyek.
”Artinya, dalam kegiatan sehari-hari para pekerja akan membutuhkan masyarakat sekitar yang berjualan di warung untuk membeli rokok atau makan,” katanya saat meninjau lokasi pembangunan terowongan atau Tunnel 4 di Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (23/2/2020).
Budi didampingi Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China Chandra Dwiputra dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro. Mereka memasuki terowongan tersebut secara bersamaan dengan memakai atribut keselamatan, antara lain helm proyek dan sepatu khusus.
Artinya, dalam kegiatan sehari-hari para pekerja akan membutuhkan masyarakat sekitar yang berjualan di warung untuk membeli rokok atau makan.
Ia optimistis proyek ini dapat rampung dan beroperasi pada akhir 2021. Saat ini pembangunan sudah mencapai 44 persen. Pembebasan lahan yang sudah dilakukan mencapai 99,96 persen.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China Chandra Dwiputra menyebutkan, tidak ada kendala berarti selama pembangunan proyek ini, baik dari segi komunikasi dengan warga terdampak, cuaca, maupun isu virus korona. ”Tidak ada kendala, semua lancar-lancar saja,” ucapnya.
Menimbulkan konflik
Dalam catatan Kompas, pembangunan proyek ini beberapa kali menimbulkan konflik sosial dengan warga di sekitar lokasi proyek. Pada November 2019, warga Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, melakukan demo dengan menghentikan kendaraan besar yang mengangkut material proyek.
Mereka melarang truk besar melintas di daerah tersebut karena semakin memperparah kondisi rumah mereka yang dindingnya retak dan keramik lantai terbelah. Pada bulan yang sama, para wali murid juga melakukan demo karena sekolah anak mereka terpaksa direlokasi di Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Purwakarta.
Belum lama ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum merespons aspirasi petani yang terdampak proyek kereta cepat di Kecamatan Darangdan, Purwakarta. Sejumlah petani di desa itu mengeluhkan sawah miliknya tertimbun tanah galian akibat proyek kereta cepat.
Aksi protes sudah dilakukan kedua kali, tetapi kesepakatan ganti rugi tak kunjung ada. Mereka tak ingin tanahnya hanya disewa Rp 50.000 per meter persegi per tahun. Namun, mereka meminta agar tanah sawah mereka dibeli dengan harga Rp 1 juta per meter persegi.
Uu mengimbau, pengelola lebih intens membangun komunikasi sehingga tidak ada lagi dampak negatif yang menyengsarakan warga. Hal tersebut sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan proyek, kemudian komunikasi kedua pihak sebaiknya tetap dijaga.
”Segala hal harus disampaikan kepada warga, tak hanya yang baik, tetapi juga yang negatif. Kalau tidak membangun komunikasi yang baik, jadi seperti ini adanya (warga menuntut kejelasan ganti rugi),” kata Uu.