Industri Indonesia Menanggung Dampak Langkah AS

Langkah Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat mengubah status Indonesia dari negara berkembang ke negara maju akan berdampak pada sejumlah industri. Sebab, fasilitas industri tersebut untuk ekspor ke AS akan hilang.

JAKARTA, KOMPAS — Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Perubahan status itu antara lain karena produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia di atas 4.000 dollar AS.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno mengatakan, hal itu akan berdampak terhadap industri yang memproduksi barang-barang yang diberikan fasilitas sistem tarif preferensial umum (GSP).

”Di antaranya, yang cukup besar, adalah (industri) perhiasan,” kata Benny lewat pesan tertulis di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Menurut Benny, pemerintah dapat menyikapi langkah AS itu  melalui kebijakan fiskal terhadap industri-industri yang terdampak. ”Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat mengompensasi besaran bea masuk produk-produk tersebut ke AS,” katanya.

KOMPAS/Badan Pusat Statistik

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia berdasarkan sektor sepanjang 2019 yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik.

Terkait GSP, Benny mengatakan, kedua belah pihak,  yakni importir di AS dan eksportir di Indonesia, menikmati GSP tersebut. GSP diberikan dengan jumlah nilai tertentu untuk setahun. ”Namun, kalau penggunaannya sudah mencapai nilai dollar AS tertentu, fasilitas GSP sudah habis walaupun tahunnya belum habis (berakhir),” kata Benny.

Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan, penempatan Indonesia yang tidak lagi berstatus sebagai negara berkembang akan berkaitan dengan GSP. ”GSP itu ditujukan untuk negara-negara berkembang yang bertransaksi dagang dengan AS,” katanya.

Kompas/Priyombodo

Pengunjung melihat produk alas kaki produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Bandung dalam kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini berlangsung hingga 16 November 2019. ISEF menjadi platform dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset dan edukasi syariah. Rangkaian kegiatan ISEF terdiri dari pertemuan internasional dan forum tingkat tinggi, konferensi internasional, forum investasi, konnsultasi bisnis, serta pameran innternasional yang menyertakan pelaku UMKM syariah dan pesantren sebagai bentuk inklusivitas strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

Namun, untuk industri alas kaki, menurut Firman, pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang oleh AS tidak berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke negara tersebut. Sebab, ekspor alas kaki Indonesia ke AS tidak mendapatkan GSP.

”Jadi, kami bersaing secara terbuka dengan pesaing-pesaing seperti China dan Vietnam. Industri di AS juga memproduksi sepatu olahraga. Produk sepatu dari Indonesia yang diekspor ke AS tidak mendapatkan GSP. Ketika (status Indonesia sebagai negara berkembang) itu dicabut, tidak ada pengaruhnya,” katanya.

Sebagai gambaran, Firman mengatakan, AS merupakan negara pasar besar pertama, yakni menyerap 27 persen dari total ekspor alas kaki Indonesia. Adapun secara kawasan, Uni Eropa merupakan pasar terbesar yang menyerap 33 persen total ekspor alas kaki Indonesia.

Baca juga : Pemerintah Juga Khawatir Kehilangan Fasilitas Perdagangan dari AS

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona Suharso Monoarfa menyebutkan, perubahan status itu akan berdampak luas. Kemudahan fasilitas ke pasar AS yang selama ini dinikmati Indonesia akan hilang.