Tokoh Masyarakat Dilibatkan Antisipasi Konflik di Manokwari
›
Tokoh Masyarakat Dilibatkan...
Iklan
Tokoh Masyarakat Dilibatkan Antisipasi Konflik di Manokwari
Pemkab Manokwari menggandeng tokoh masyarakat untuk meredam potensi konflik pilkada di daerah tersebut. Tokoh masyarakat, terutama dari unsur gereja dan adat, memiliki pengaruh besar untuk memersuasi warga.
Oleh
FABIO COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggandeng tokoh masyarakat untuk meredam potensi konflik pilkada di daerah tersebut. Tokoh masyarakat, terutama dari unsur gereja dan adat, memiliki pengaruh besar untuk memersuasi warga.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten Manokwari Maria Rahareng, saat dihubungi dari Jayapura, Senin (24/2/2020). Maria menuturkan, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan telah menginstruksikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari bersinergi dengan tokoh masyarakat dalam menciptakan pilkada yang damai.
Pemkab Manokwari telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pencairan anggaran bagi KPU dan Bawaslu di Manokwari.
"Tokoh agama, seperti dari pihak gereja, dapat mengimbau warga untuk menjaga agar pelaksanaan pilkada di Manokwari terhindar dari konflik," papar Maria.
Tahun ini, ibu kota Provinsi Papua Barat itu menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Maria menuturkan, Pemkab Manokwari telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pencairan anggaran bagi KPU dan Bawaslu di Manokwari.
Total anggaran untuk KPU Manokwari sebesar Rp 50 miliar. Sementara, anggaran untuk Bawaslu Manokwari sebesar Rp 16,5 miliar. "Pemkab Manokwari menyiapkan anggaran dengan perhitungan untuk lima kandidat kepala daerah. Apabila tidak mencapai jumlah tersebut, maka anggaran yang tersisa dikembalikan ke pemerintah," tutur Maria.
Secara terpisah, Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Papua Barat Ajun Komisaris Besar Semmy Thabaa menyatakan, telah menyiapkan sekitar 90 personel untuk pengamanan Manokwari jelang Pilkada 2020.
"Brimob tetap mengutamakan cara persuasif untuk meredam konflik dalam pilkada. Apabila ada pihak yang ingin menggagalkan pilkada, kami akan menempuh langkah penegakan hukum," katanya.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Ajun Komisaris Besar Mathias Krey menegaskan, pihaknya memprioritaskan Manokwari dalam pengamanan pilkada pada September mendatang. Hal ini dilatarbelakangi Manokwari yang baru mengalami kerusuhan tahun lalu.
Kerusuhan kala itu dipicu ujaran bernada rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Selain di Manokwari, kerusuhan juga terjadi di dua daerah lain di Papua Barat, yakni Kota Sorong pada 19 Agustus 2019 dan Fakfak pada 21 Agustus 2019.
"Sampai saat ini, kami belum menentukan jumlah personel untuk pengamanan di Manokwari. Biro Operasi Polda Papua Barat masih menyiapkan data pembagian pasukan di daerah yang melaksanakan pilkada," kata Mathias.