Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Raja Malaysia menunjuk Mahathir menjadi Pelaksana Tugas PM sampai PM baru dilantik.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
KUALA LUMPUR, SENIN — Koalisi pendukung pemerintahan di Malaysia, Pakatan Harapan, pecah, Senin (24/2/2020). Akibatnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad harus mengundurkan diri. Sekretaris Kabinet Malaysia M Zuki Ali mengumumkan, Yang Dipertuan Agung XVI telah menerima pengunduran diri Mahathir.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip media-media Malaysia, seperti The Star dan The Edge, menanggapi pengunduran itu, Raja Malaysia menunjuk Mahathir menjadi Pelaksana Tugas PM sampai PM baru dilantik. Selain dari kursi PM, Mahathir juga mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang dibentuknya.
Langkah itu diambil setelah Presiden PPBM Muhyiddin Yassin menyatakan, 26 anggota parlemen dari PPBM keluar dari Pakatan Harapan (PH). Kantor berita Bernama juga melaporkan, 11 dari 50 anggota Partai Keadilan Rakyat (PKR), yang dipimpin Azmin Ali, menyatakan keluar dari PH. Manuver Azmin dan Muhyiddin membuat PH kini hanya punya 92 kursi. Padahal, pemerintahan Malaysia hanya bisa dibentuk oleh partai atau koalisi partai pemilik sekurangnya 112 dari 222 kursi parlemen.
Azmin adalah Wakil Presiden PKR sekaligus Menteri Ekonomi Malaysia. Sejak 2019, Azmin dan Presiden PKR Anwar Ibrahim secara terbuka bersaing menjadi calon PM setelah Mahathir. Persaingan itu salah satunya memicu baku hantam antara kader pendukung Azmin dan Anwar di lokasi musyawarah nasional PKR pada Desember 2019. Setelah itu, massa pro-Azmin meninggalkan arena munas. Tiga bulan setelah itu, Azmin dan para penyokongnya keluar dari PH.
Manuver Azmin
Anwar menyebut, Mahathir mundur karena manuver Azmin. Anwar mengetahui itu setelah bertemu Mahathir pada Senin pagi. Manuver yang disebut Anwar adalah pertemuan Minggu malam di Kuala Lumpur. Azmin dan sejumlah anggota parlemen dari PKR menghadiri pertemuan itu bersama wakil PPBM, UMNO, PAS, MIC, dan MCA. UMNO, MIC, dan MCA adalah anggota Barisan Nasional atau koalisi yang dikalahkan PH pada Pemilu 2018.
Di parlemen, pihak-pihak yang berkumpul itu mempunyai total 130 kursi atau lebih banyak dari PH. Dalam pernyataan di akun Facebook-nya, Maria Chin mengaku hadir dalam pertemuan Minggu malam itu. Anggota parlemen dari jalur perseorangan dan mantan ketua Bersih 2.0, koalisi sipil yang menuntut pengunduran diri PM Malaysia Najib Razak, itu mengakui, pertemuan tersebut membahas pembentukan pemerintahan baru.
Meski demikian, sebagaimana pengumuman PPBM, pertemuan itu sejatinya untuk menyatakan dukungan kepada Mahathir agar tetap menjadi PM. Dalam pernyataan Muhyiddin, PPBM memang disebut akan tetap mendukung Mahathir menjadi PM. Anwar menuding sejumlah kader PKR dan partai lain menyalahgunakan nama Mahathir. ”Beliau (Mahathir) menegaskan tak terlibat dalam upaya itu. Sangat jelas beliau tak mau bergabung dengan siapa pun yang punya hubungan dengan pemerintahan lalu,” kata Anwar, sebagaimana dikutip The Star.
Mahathir membutuhkan tambahan dukungan dari sekurangnya 12 anggota parlemen lagi untuk kembali menjadi PM.
Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Guan Eng menyebut, pertemuan Minggu sebagai manipulasi. ”Karena keberatan atas tindakan keji dalam bentuk percobaan untuk mendongkel mandat rakyat kepada PH, Tun Dr Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai PM dan Ketua PPBM,” ujar pemimpin partai pemilik 42 dari sisa 92 kursi PH di parlemen itu.
DAP, PKR, dan Amanah akan menggelar rapat darurat pada Selasa ini. Sementara rapat internal di setiap partai digelar Senin malam. DAP dan Amanah, yang memiliki 11 kursi di parlemen, menyatakan tetap mendukung Mahathir. Partai Warisan Sabah yang memiliki sembilan kursi di parlemen juga mendukung Mahathir. Dengan demikian, sudah ada 99 anggota parlemen yang mendukung Mahathir untuk menjadi PM.
Mahathir membutuhkan tambahan dukungan dari sekurangnya 12 anggota parlemen lagi untuk kembali menjadi PM. Konstitusi Malaysia memungkinkan hal itu. Setiap anggota parlemen yang didukung mayoritas koleganya bisa menjadi PM. Sebagai pengganti, politisi itu dapat mengusulkan kepada raja untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru. Hingga semalam, belum ada pernyataan Mahathir mengusulkan pembubaran parlemen. (REUTERS/AFP)