Pengawasan Lalu Lintas Laut di Pelabuhan Cirebon Ditingkatkan

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Suasana ruang pemantauan Vessel Traffic Service Cirebon di Pelabuhan Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020). Sistem layanan lalu lintas kapal ini mampu menyumbang pemasukan negara bukan pajak sekaligus mengurangi risiko kecelakaan laut.

CIREBON, KOMPAS — Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengoperasikan Vessel Traffic Service Cirebon untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas laut. Sistem layanan lalu lintas kapal ini diharapkan mampu menyumbang pemasukan negara bukan pajak sekaligus mengurangi risiko kecelakaan laut.

Peresmian Gedung Vessel Traffic Service (VTS) Cirebon dilakukan di Jalan Ambon 7, Pelabuhan Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020). Turut hadir Direktur Navigasi Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok Capt Antoni Arif Priadi, serta pejabat Ditjen Perhubungan Laut lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub juga meresmikan pembangunan Gedung VTS Teluk Bayur dan rehabilitasi Gedung Kantor Distrik Navigasi Cilacap. Peningkatan sarana dan prasarnana tersebut untuk mendukung keselamatan pelayaran.

Baca juga: Revitalisasi Pelabuhan Sabang Ditargetkan Rampung Pertengahan 2020

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Menara Vessel Traffic Service Cirebon di Pelabuhan Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, mulai beroperasi pada Selasa (25/2/2020). Sistem layanan lalu lintas kapal ini mampu memantau lalu lintas kapal di area Pelabuhan Cirebon.

Gedung VTS Cirebon terdiri atas empat lantai. Terdapat ruangan pelayanan pemasukan negara bukan pajak (PNBP), server peralatan operasional VTS, ruang generator, serta ruang pemantauan lalu lintas kapal di area Pelabuhan Cirebon. Potret lalu lintas kapal tersebut juga langsung terhubung dengan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok serta Pelabuhan Merak.

”Kalau tadinya navigasi kapal lewat radio, sekarang bisa dengan visual. Ini bentuk keseriusan kami meningkatkan pengawasan dan keselamatan lalu lintas laut,” ujar Hengki. VTS Cirebon dengan investasi sekitar Rp 2 miliar itu terintegrasi dengan Tanjung Priok dan Merak.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Direktur Navigasi Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hengki Angkasawan saat diwawancarai di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020).

Integrasi ini dapat memudahkan petugas mengatur kedatangan kapal. Apalagi, ketiga pelabuhan itu cukup padat. Di Pelabuhan Merak saja tercatat 35 kapal hilir mudik setiap 20-30 menit. Sementara di Pelabuhan Cirebon tercatat 10-14 kapal kargo berkunjung setiap hari.

”Dengan VTS ini, tubrukan kapal bisa dihindari karena kami mengarahkannya melalui navigasi untuk mengubah haluan,” lanjutnya. Saat ini, sebanyak 23 VTS yang tersebar di sejumlah pelabuhan di Tanah Air dinilai sudah sesuai dengan lalu lintas puluhan ribu kapal. Jumlah tersebut bisa bertambah seiring peningkatan arus lalu lintas kapal.

Akan tetapi, saat ini, hanya VTS Pelabuhan Cirebon, Merak, dan Tanjung Priok yang terintegrasi. ”Target kami, tahun ini bisa diimplementasikan (integrasi VTS secara nasional). Tiga bulan ke depan kami akan evaluasi dan laporkan kepada Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi),” ujarnya.

Dengan VTS ini, tubrukan kapal bisa dihindari karena kami mengarahkannya melalui navigasi untuk mengubah haluan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Suasana ruang pemantauan Vessel Traffic Service Cirebon di Pelabuhan Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020). Sistem layanan lalu lintas kapal ini mampu menyumbang pemasukan negara bukan pajak sekaligus mengurangi risiko kecelakaan laut.

Menurut dia, integrasi VTS akan diprioritaskan untuk destinasi wisata, seperti Benoa (Bali) dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Jumlah kunjungan kapal, lanjutnya, cukup tinggi di daerah wisata.

Antoni Arif Pribadi menambahkan, keberadaan VTS dapat meningkatkan jumlah PNBP. Di Pelabuhan Cirebon, PNBP diperkirakan lebih dari Rp 63 juta per tahun. Adapun di Tanjung Priok dan Merak masing-masing sekitar Rp 3,1 miliar dan Rp 3,9 miliar per tahun.

Untuk mengoptimalkan fungsi VTS, Antoni mendorong pemilik kapal menggunakan sistem identifikasi otomatis atau AIS. Ketentuan penggunaan dan pengaktifan AIS diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan AIS bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Suasana ruang pemantauan Vessel Traffic Service Cirebon di Pelabuhan Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020). Sistem layanan lalu lintas kapal ini mampu menyumbang pemasukan negara bukan pajak sekaligus mengurangi risiko kecelakaan laut.

Regulasi berlaku mulai 20 Agustus 2019. ”Hampir semua dari 27.00 kapal sudah menggunakan AIS. Penindakan atas pelanggaran dilakukan kantor kesyahbandaran. Kami terus sosialisasi terkait aturan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor SAR Bandung Deden Ridwansyah menilai, beroperasinya VTS Cirebon akan mempermudah pencarian terhadap korban kecelakaan laut di wilayah pantura. ”Jadi, pencarian korban bisa fokus karena titiknya sudah diketahui. Tidak sporadis seperti saat ini,” ujarnya.

Tahun lalu, pihaknya mencatat kasus kecelakaan laut di pantura yang membutuhkan upaya pencarian mencapai lima kasus. Sementara tahun ini hingga akhir Februari sebanyak tiga kasus.

Baca juga: Pelindo Gelontorkan Rp 365 Miliar untuk Pelabuhan Bitung