Sejumlah Partai Bentuk Koalisi Baru, Dukungan Mengarah Lagi kepada Mahathir
›
Sejumlah Partai Bentuk Koalisi...
Iklan
Sejumlah Partai Bentuk Koalisi Baru, Dukungan Mengarah Lagi kepada Mahathir
Sejumlah pemimpin partai dari PPBM, UMNO, fraksi sempalan PKR, PAS, dan Amanah berkumpul di Hotel Sheraton, Petailing Jaya, Selangor, Senin malam. PPBM telah menjanjikan dukungan berkelanjutan bagi Mahathir sebagai PM.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
PETALING JAYA, SELASA — Penataan kembali politik guna membentuk pemerintahan baru di Malaysia diperkirakan segera terjadi. Hal ini menyusul terkumpulnya dukungan bagi Pelaksana Tugas Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk memenuhi jumlah kursi di parlemen yang dibutuhkan guna membentuk pemerintahan baru.
Merujuk pada informasi yang berkembang di Kuala Lumpur, sebagaimana dikutip media New Straits Times, Selasa (25/2/2020), jumlah kursi parlemen yang mendukung Mahathir adalah 130 kursi. Jumlah itu dicapai melalui kesepakatan bersama yang melibatkan lima partai politik, yakni Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO), fraksi sempalan Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Malaysia (PAS), dan Partai Amanah Negara (Amanah).
Pemerintahan Malaysia hanya dapat dibentuk oleh partai atau koalisi partai pemilik sekurangnya 112 dari total 222 kursi parlemen. Dengan kekuatan 130 kursi, kursi mayoritas di parlemen sudah berhasil diraih. Seperti diberitakan sebelumnya, hari Senin lalu koalisi pendukung pemerintahan di Malaysia, Pakatan Harapan (PH), pecah, menyebabkan PM Mahathir mundur.
Sebanyak 11 dari 50 anggota PKR yang dipimpin Azmin Ali dan 26 anggota parlemen dari PPBM pimpinan Muhyiddin Yassin keluar dari koalisi PH. Akibatnya, koalisi PH tinggal mempunyai 92 kursi, memaksa pemerintahan Malaysia yang didirikan oleh koalisi itu bubar. Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI menerima pengunduran diri Mahathir, tetapi menunjuk mantan PM berusia 94 tahun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PM hingga PM baru dilantik.
Akibat pengunduran diri tersebut, Mahathir diragukan akan memenuhi janjinya untuk menyerahkan jabatan PM kepada Anwar Ibrahim sebelum masa jabatan lima tahun berakhir tahun 2023.
Seorang sumber dari kalangan partai yang terlibat dalam pengumpulan dukungan itu mengungkapkan, pada Senin malam sejumlah pemimpin partai dari PPBM, UMNO, fraksi sempalan PKR, PAS, dan Amanah berkumpul di Hotel Sheraton, Petailing Jaya, Selangor.
Hal itu, menurut sang sumber, adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan baru bukan lagi spekulasi, melainkan rumor belaka. ”Ini juga akan menjajaki dukungan di beberapa negara bagian, termasuk Kedah dan Perak. Apa pun itu, ini sejarah dan melambangkan persatuan di negara ini,” kata sumber tersebut, seperti dikutip New Straits Times.
Pada pagi Selasa ini, sejumlah pemimpin PPBM juga datang dan menggelar pertemuan khusus dengan Mahathir di kediaman Mahathir. Mahathir juga dijadwalkan bertemu dan berbicara langsung dengan Raja Malaysia tentang dinamika politik teraktual di negeri itu.
PPBM telah menjanjikan dukungannya yang berkelanjutan bagi Mahathir sebagai PM Malaysia.
PPBM telah menjanjikan dukungannya yang berkelanjutan bagi Mahathir sebagai PM Malaysia. Keputusan dengan suara bulat dicapai pada pertemuan khusus Dewan Tertinggi partai yang berlangsung lebih dari dua jam di Menara Yayasan Selangor pada Senin malam. Sekretaris Jenderal PPBM Datuk Marzuki Yahya mengatakan, partainya juga telah menolak pengunduran diri Mahathir sebagai Ketua Umum PPBM.
Masuk kantor lagi
Hari Selasa ini, Mahathir masuk kantor dan kembali bekerja sebagai Plt PM. Pemimpin tertua pemerintahan di dunia itu tidak berkomentar saat tiba di kantornya di Putrajaya. Hingga kini belum diketahui berapa lama Mahathir akan menjabat Plt PM, kapan kabinet baru diumumkan, dan bagaimana pemerintahan berikutnya akan dibentuk.
”Bagi warga Malaysia, trauma ketidakpastian sulit untuk dilebih-lebihkan,” tulis New Straits Times dalam tulisan Tajuk Rencana-nya.
Jaksa Agung Tommy Thomas mengatakan kepada wartawan, tidak ada batasan waktu soal berapa lama seseorang menjabat Plt PM. Selama menjabat Plt PM, Mahathir memegang semua kewenangan yang dimiliki PM, termasuk menunjuk sendiri anggota kabinet.
Secara konstitusi, anggota parlemen yang menguasai kursi mayoritas di parlemen bisa mewujudkan klaim untuk membentuk pemerintahan. Setelah pemerintahan terbentuk, Raja Malaysia harus memberi persetujuannya sebelum PM baru dilantik dan diambil sumpahnya.
Secara terpisah, Presiden PKR Anwar Ibrahim mengatakan, dirinya telah memohon kepada Mahathir agar Mahathir tetap menjabat sebagai PM. Namun, Mahathir menolak permohonan Anwar itu. Anwar mengungkapkan, dirinya mengajukan permohonan sekaligus banding atas nama partainya dan koalisi PH. Mahathir tetap bergeming dengan keputusannya untuk mundur.
”Saya memohon kepadanya atas nama Keadilan (PKR) dan Pakatan (Harapan) agar kondisi ketidakpercayaan saat ini dapat diatasi bersama. Namun, dirinya punya pikiran yang berbeda,” kata Anwar, sebagaimana dikutip media The Star. ”Dia pikir, dia seharusnya tidak diperlakukan seperti itu untuk mengasosiasikan dirinya bekerja dengan para (pemimpin) itu.”
Ditanya apakah Mahathir merasa bertanggung jawab atas kerusuhan politik yang terjadi di negara tersebut, Anwar menjawab bahwa Mahathir tidak boleh disalahkan. Menurut Anwar, nama Mahathir yang telah digunakan oleh beberapa pihak demi kepentingan politik mereka.
”Dia sangat jelas menyatakan tidak akan pernah bekerja dengan mereka yang terkait dengan rezim masa lalu,” ucap Anwar.
Ditanya apakah dia akan tetap menjadi PM Malaysia selanjutnya, Anwar hanya tersenyum dan mengucap singkat, ”Kita lihat saja.”
Saat beraudiensi dengan Raja, Anwar mengatakan, pertemuan itu untuk saling bertukar pandangan. Anwar juga mengaku untuk meminta saran dari Raja guna kepentingan perdamaian dan stabilitas Malaysia. (REUTERS/SAM)