Bersaing secara Sehat

Pilkada 2020 akan memunculkan banyak tantangan dan dinamika. Namun, para pihak yang berkontestasi hendaknya bersaing secara sehat serta tak gunakan praktik yang cederai demokrasi. Sebanyak 15 daerah pun dinilai rawan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan memukul kentongan sebagai simbol Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan pilkada provinsi dalam kategori rawan tinggi. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 23 September mendatang.

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan agar peserta Pilkada 2020 bersaing secara sehat. Bawaslu mengindikasikan 15 kabupaten/kota termasuk daerah dengan kerawanan tinggi.

JAKARTA, KOMPAS - Pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan memunculkan banyak tantangan dan dinamika. Namun, para pihak yang berkontestasi hendaknya bersaing secara sehat serta tidak menggunakan praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik uang, kabar bohong, dan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

Suasana yang kondusif saat pilkada serentak 2020 untuk memilih kepala daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 27 kota perlu dikedepankan.

Baca Juga: Tantangan Pilkada 2020

”Yang terpenting bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan. Menciptakan pemilu yang kondusif akan melahirkan pemimpin yang demokratis, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

”Yang terpenting bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan. Menciptakan pemilu yang kondusif akan melahirkan pemimpin yang demokratis, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat”

DOKUMEN BAWASLU

Indeks Kerawanan Pilkada 2020 Tingkat Provinsi.

Wapres Amin juga mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemilihan terdapat banyak tantangan dan akan ada pihak yang menang atau kalah. Meskipun demikian, tantangan tersebut jangan dikompromikan dengan prosedur atau praktik yang mencederai tujuan demokrasi.

Sebab, menurut Wapres Amin, penggunaan politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran kabar bohong menunjukkan bahwa sesungguhnya calon tersebut tidak mampu bersaing secara sehat. ”Pemilu bukanlah tujuan demokrasi, melainkan hanya sebuah proses. Tujuan hakiki dari pemilu adalah menyejahterakan rakyat dan memajukan negara,” kata Wapres.

Kerawanan tinggi

Sebanyak 15 kabupaten/kota termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan tinggi level 6 dengan nilai di atas 63,88. Di daerah itu, hampir semua potensi kerawanan berpotensi terjadi. Dari 15 daerah tersebut, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menjadi daerah dengan skor kerawanan tertinggi, yakni 80,89 dari nilai maksimal 100. Sementara itu, di pemilihan gubernur/wakil gubernur, Sulawesi Utara menjadi daerah dengan skor kerawanan tertinggi, yaitu mencapai 86,42.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Komisioner Bawaslu M Afifuddin memaparkan penelitian Bawaslu dalam Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan pilkada provinsi dalam kategori rawan tinggi. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 23 September mendatang.

Ada empat dimensi yang diukur dalam IKP, yaitu dimensi konteks sosial dan politik serta dimensi pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, juga dimensi kontestasi dan partisipasi.

Anggota Bawaslu, M Afifuddin, mengatakan, selain politik uang dan penyebaran ujaran kebencian, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) sering terjadi pada pelaksanaan pilkada. Dari data IKP Pilkada 2020, kerawanan pada subdimensi ketidaknetralan ASN ada di 167 kabupaten/kota.

”Kasus keberpihakan ASN menjadi isu pertama yang paling menonjol. Potensi penggunaan cara tersebut sering terjadi pada calon petahana,” kata Afifuddin.

Permasalahan ASN ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu. Pada IKP sebelumnya, keberpihakan ASN ada di peringkat kedua, tetapi tahun ini berada di peringkat pertama. Bawaslu berharap, ASN tidak berpihak pada calon tertentu.

”Kasus keberpihakan ASN menjadi isu pertama yang paling menonjol. Potensi penggunaan cara tersebut sering terjadi pada calon petahana”

Terkait kerawanan itu, pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay mengatakan, ketidaknetralan ASN terjadi karena karakter organisasi pemerintahan di Indonesia. Penilaian terhadap prestasi dan posisi jabatan ASN sangat tergantung dari atasannya.

DOKUMEN BAWASLU

Indeks Kerawanan Pilkada 2020 tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Pengamanan Tanpa Pandang Bulu di Sulawesi Utara

”Atasan yang tinggi pada pemerintahan daerah adalah kepala daerah. Akibatnya, ada sejumlah ASN yang rela merusak integritasnya dengan berperilaku memihak dalam rangka menarik simpati agar bisa mendapatkan penilaian baik dari pimpinannya,” kata Hadar.

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan atau agar tidak kehilangan jabatan yang sangat ditentukan oleh pimpinannya yang menjadi peserta pilkada. Tren ketidaknetralan ASN juga cenderung meningkat. Menurut dia, hal itu terjadi karena adanya penegakan hukum yang lemah. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan, salah satunya melalui kampanye untuk menyadarkan ASN dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat juga dapat melaporkan jika ada pelanggaran. Namun, hal tersebut harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.

Daerah bersiap

Terkait hasil IKP Pilkada 2020 yang menempatkan Kabupaten Manokwari sebagai daerah dengan nilai kerawanan tertinggi, Pemkab Manokwari akan menggandeng tokoh masyarakat untuk meredam potensi konflik pilkada di daerah tersebut. Tokoh masyarakat, terutama dari unsur gereja dan adat, memiliki pengaruh besar untuk memersuasi warga.

”Tokoh agama, seperti dari pihak gereja, dapat mengimbau warga untuk menjaga agar pelaksanaan pilkada di Manokwari terhindar dari konflik,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Manokwari Maria Rahareng, saat dihubungi dari Jayapura.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 di Jakarta, yang dihadiri Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, Selasa (25/2/2020). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan pilkada provinsi dalam kategori rawan tinggi. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 23 September mendatang.

”Tokoh agama, seperti dari pihak gereja, dapat mengimbau warga untuk menjaga agar pelaksanaan pilkada di Manokwari terhindar dari konflik”

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Ajun Komisaris Besar Mathias Krey menegaskan, pihaknya memprioritaskan Manokwari dalam pengamanan pilkada pada September. Hal ini dilatarbelakangi Manokwari yang baru mengalami kerusuhan tahun lalu.

Baca Juga: Pilkada Sulawesi Utara dan Kabupaten Manokwari Paling Rawan

Adapun Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong mengatakan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir soal kerawanan penyelenggaraan pilkada di Sulut. Sebab, Sulut hampir tidak pernah mengalami kerusuhan setelah pilkada. Kerusuhan setelah pilkada sempat terjadi di Kepulauan Talaud karena bupati terpilih, Elly Lasut, dan wakilnya, Moktar Parapaga, yang memenangi Pilkada 2018 belum dilantik hingga kini. Jemmy mengatakan, hal tersebut karena masalah administratif.

Untuk mencegah kerawanan terjadi, kata Jemmy, Pemprov Sulut berkoordinasi dengan Polda Sulut dan penyelenggara pemilu. Pemprov akan mengucurkan dana hibah bagi aparat keamanan untuk mengamankan Pilkada 2020.