Sejumlah partai menolak usulan PM Mahathir Muhammad untuk membentuk pemerintahan bersatu.
Oleh
Elok Dyah Messwati
·3 menit baca
Kuala Lumpur, Selasa--Empat partai oposisi Malaysia pada hari Selasa (25/2/2020) mendesak untuk segera digelar pemilihan umum dan menolak mendukung Pemerintahan Bersatu di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad (94).
"Kami menyerukan agar parlemen dibubarkan dan biarlah rakyat memutuskan," kata Annuar Musa, anggota Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) saat konferensi pers bersama dengan tiga partai oposisi lainnya. "Apa pun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, mengundang ketidakstabilan," kata Musa.
Mahathir Mohamad mundur sebagai PM Malaysia pada Senin (24/2/2020) karena koalisi pendukung pemerintah Pakatan Harapan (PH) pecah. Jumlah kursi parlemen yang mendukung Mahathir adalah 130 kursi. Mahathir dan Anwar membentuk koalisi Pakatan Harapan untuk mengalahkan UMNO dan aliansi Barisan Nasional pada tahun 2018.
Jumlah itu dicapai melalui kesepakatan bersama yang melibatkan lima partai politik, yakni Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO), fraksi sempalan Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Malaysia (PAS), dan Partai Amanah Negara (Amanah). Pemerintahan Malaysia hanya dapat dibentuk oleh partai atau koalisi partai pemilik sekurangnya 112 dari total 222 kursi parlemen. Dengan kekuatan 130 kursi, kursi mayoritas di parlemen sudah berhasil diraih.
Namun, sebanyak 11 dari 50 anggota PKR yang dipimpin Azmin Ali dan 26 anggota parlemen dari PPBM pimpinan Muhyiddin Yassin keluar dari koalisi PH. Akibatnya, koalisi PH tinggal mempunyai 92 kursi, memaksa pemerintahan Malaysia yang didirikan oleh koalisi itu bubar. Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI menerima pengunduran diri Mahathir, tetapi kemudian menunjuk Mahathir Mohamad sebagai Plt PM hingga PM baru dilantik.
Mahathir mengusulkan gagasan koalisi besar pada pertemuan hari Selasa dengan para pemimpin partai-partai politik besar, termasuk saingan sekaligus mitra aliansi Anwar Ibrahim dan empat partai yang mereka kalahkan dalam pemilihan umum 2018.
Namun partai-partai tersebut, yang dipimpin oleh UMNO menolak usulan Mahathir dan justru menginginkan segera digelar pemilihan umum lagi di Malaysia yang berpenduduk 32 juta orang.
Pemerintahan Bersatu bisa memberikan Mahathir otoritas yang lebih besar daripada masa jabatan sebelumnya sebagai PM dari tahun 1981 hingga pensiun pada tahun 2003, dimana Mahathir dikenal telah berhasil mengubah Malaysia menjadi negara industri.
Mahathir kembali ke panggung politik Malaysia setelah mengalahkan PM Najib Razak yang didukung UMNO dalam pemilu 2018 dan saat itu harus menghadapi tuduhan korupsi.
Ketika kekisruhan tentang pemerintahan baru dimulai, Mahathir men-tweet foto dirinya sedang berada di meja kerjanya membaca surat-surat pemerintah. "Hanya sehari di kantor," katanya di akun Twitter resminya.
Sementara itu, istana mengatakan bahwa Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI akan berusaha menemukan PM baru dengan dukungan untuk membentuk pemerintahan baru. Raja mengadakan pertemuan individu dengan semua 222 anggota majelis rendah parlemen terpilih pada hari Selasa dan Rabu.
Anggota parlemen yang meninggalkan istana mengatakan, mereka diberikan formulir untuk menunjukkan pilihan mereka siapa yang layak menjadi PM baru atau apakah mereka lebih memilih parlemen dibubarkan.
Tiga partai lain dari bekas koalisi Mahathir dan Anwar mengatakan bahwa mereka telah mencapai konsensus pada langkah berikutnya dan mereka akan menyampaikannya kepada raja pada hari Rabu.
Krisis politik ini terjadi pada saat yang sangat buruk bagi perekonomian Malaysia, setelah pertumbuhan turun ke level terendah satu dekade pada kuartal terakhir tahun lalu.
Pasar saham sedikit pulih pada hari Selasa lalu, dari level terendah selama delapan tahun pada hari sebelumnya. Sementara mata uang juga naik setelah mencapai level terendah dalam hampir enam bulan.
Mahathir dijadwalkan akan mengungkap paket stimulus pada hari Kamis untuk meringankan dampak ekonomi dari wabah Covid-19, namun rencana itu telah ditunda hingga tanggal yang tidak ditentukan.
Di tengah krisis politik nasional, kekacauan juga menyebar ke negara-negara bagian Malaysia, seperti negara Johor. Pembelotan dari Pakatan berarti kekuasaan akan bergeser ke aliansi UMNO. Di negara bagian Perak, UMNO mendesak agar digelar pemilihan umum baru.(REUTER/AP)