Gandeng Semua Pihak untuk Antisipasi Kerawanan di Pilkada Lombok Tengah

Lombok Tengah, NTB, menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada 2020. Pemerintah daerah dan aparat keamanan akan mengantisipasi itu dengan menggandeng semua pihak.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Anggota Kepolisian Resor Lombok Tengah dibantu warga membersihkan batu seusai kericuhan di lokasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di Praya, Lombon Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (9/5/2019) dini hari. Batu-batu itu diduga dibawa massa yang melakukan tindakan anarkistis.

PRAYA, KOMPAS — Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2020 dan memiliki tingkat kerawanan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan kepolisian berupaya mengantisipasi semua kerawanan dengan merangkul semua pihak terkait.

Lombok Tengah berada pada posisi keempat sebagai daerah dengan skor dan level kerawan tertinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 dari Bawaslu RI.

Lombok Tengah meraih skor 73,25 dan level 6 di bawah Kota Makassar (Sulawesi Selatan) di posisi ketiga, Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) di posisi kedua, dan Kabupaten Manokwari (Papua Barat) di posisi pertama.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lombok Tengah Masnun di Praya, Selasa (25/2/2020), mengatakan, pihaknya cukup terkejut dengan indeks tingkat kerawanan pemilu yang menempatkan Lombok Tengah di posisi keempat.

Baca juga: Pilkada Sulawesi Utara dan Kabupaten Manokwari Paling Rawan

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Gerbang Kantor Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah di Praya, Minggu (23/2/2020), bertuliskan ucapan selamat datang kepada bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Hari ini merupakan hari terakhir penyerahan syarat dukungan dan sebaran.

Menurut Masnun, berdasarkan pengalaman selama Lombok Tengah melaksanakan pilkada, tidak pernah ada masalah sangat signifikan. Kericuhan yang terjadi pada pemilu calon anggota legislatif 2019, menurut dia, karena persoalan internal calon anggota legislatif partai politik tertentu.

Meski demikian, menurut Masnun, jika pun ada kerawanan, itu adalah bagian dari perjalanan berdemokrasi. ”Tidak bisa serta-merta (baik). Kita harus berkaca pada negara lain yang juga butuh ratusan tahun untuk sampai pada tahap itu,” katanya.

Tidak bisa serta-merta (baik). Kita harus berkaca pada negara lain yang juga butuh ratusan tahun untuk sampai pada tahap itu.

Selain itu, kata Masnun, langkah antisipasi perlu dipersiapkan. Tujuannya agar kerawanan itu tidak terjadi. Langkah itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi semua pihak, terkait termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan tokoh agama, kelompok pemuda, partai politik, serta penyelenggara pemilu.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Lombok Tengah Komisaris Sutriyanto. Menurut Sutriyanto, antisipasi kerawanan pilkada yang mereka lakukan menyesuaikan dengan timeline pilkada, mulai dari penyerahan syarat dukungan, pendaftaran, pengumuman pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga pelantikan.

Baca juga: Peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020

DOKUMENTASI BAWASLU NTB

Pasangan calon perseorangan bupati Lombok Tengah, H Lalu Saswadi (kini Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NTB)-H Lalu Dahrun, menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor KPU Lombok Tengah di Praya, Sabtu (22/2/2020).

Terkait hal itu, kata Sutriyanto, mereka telah melakukan pemetaan tingkat kerawanan serta pola pengamanan yang diberikan, mulai dari kurang rawan, yakni daerah dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kurang, dan wilayah yang mudah dijangkau, serta daerah rawan dengan gangguan kamtibmas yang mencolok tetapi mudah dijangkau.

”Selain itu, ada juga daerah sangat rawan di mana tingkat kriminalitas tinggi dan membahayakan, misalnya pendistribusian logistik dan lainnya,” kata Sutriyanto.

Menurut Sutriyanto, mereka juga menerapkan pendekatan-pendekatan dalam mengantisipasi kerawanan, mulai dari preventif, kemitraan, dan penegakan hukum.

Preventif dilakukan dengan menyiapkan tim untuk menghalau beredarnya konten-konten di media sosial yang bisa memicu situasi tidak kondusif, misalnya hoaks, kampanye negatif, kampanye hitam, pemberitaan yang menyudutkan, termasuk isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Baca juga: Ancaman Siber Pilkada Mendesak Diantisipasi

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Komandan Kodim 1620/Loteng Letnan Kolonel Czi Prastiwanto di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (24/2/2020).

Masnun mengatakan, penggunaan media sosial termasuk kerawanan yang cukup berat. Oleh karena itu, selain bekerja sama dengan kepolisian, mereka juga akan berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika yang juga memiliki sistem untuk menghalau beredarnya hoaks dan sejenisnya.

Kemitraan

Baik Masnun maupun Sutriyanto mengatakan, membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait juga menjadi salah satu langkah antisipasi, misalnya dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya TNI, satuan polisi pamong praja, badan keamanan desa, hingga KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara. Termasuk pasangan calon dan partai politik.

”Mereka semua kita rangkul atau gandeng untuk saling bersinergi menciptakan pilkada yang harmonis, sejuk, dan damai,” kata Sutriyanto.

Menurut Masnun, tokoh agama atau adat memiliki pengaruh yang besar untuk didengar masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan secara langsung juga dilakukan. Kesbangpoldagri Lombok Tengah akan mengundang mereka untuk sosialisasi terkait pilkada. Langkah itu sekaligus mencegah munculnya politik identitas.

BAWASLU

Data Indeks Kerawanan Pemilu 2020. Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, satu-satunya kabupaten di Kalbar yang masuk skor dan level tertinggi. Sambas memiliki tantangan meningkatkan partisipasi pemilih.

”Kita akan mendorong mereka untuk berperan dalam mencegah munculnya kerawanan-kerawanan itu. Dengan demikian, pilkada ini menjadi pesta demokrasi yang dilaksanakan penuh dengan kegembiraan,” kata Masnun.

Keikutsertaan pemilih pemula, kata Masnun, juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan agar mereka ikut ambil bagian. Tidak hanya itu, para calon pemilih pemula juga akan diajak untuk secara cerdas menggunakan hak pilihnya, termasuk menghindari kemungkinan politik uang yang menyasar mereka. Sosialisasi itu saat ini tengah berlangsung.

Komandan Kodim 1620/Loteng Letnan Kolonel Czi Prastiwanto menambahkan, dengan tingkat kerawanan yang tinggi, mereka tentu akan berupaya maksimal untuk mengantisipasinya, misalnya bintara pembina desa (babinsa) lebih masuk lagi ke masyarakat untuk menjaga keamanan.

Saat ini, mereka juga tengah melaksankan survei untuk memetakan kerawanan. Survei itu dengan bertemu langsung staf setiap dusun. Hasil survei itu nantinya akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pihaknya akan menurunkan personel.

”Pada prinsipnya, kami ingin pilkada ini berjalan aman. Kami tentu harus bersinergi dengan instansi lain, misalnya dengan polres. Apa yang jadi kekurangan akan saling melengkapi,” kata Prastiwanto yang berencana meminta bantuan personel ke Batalyon Infanteri 742 jika potensi kerawanan sangat tinggi.

Baca juga: Partai Mulai Atur Strategi Jelang Pilkada 2020