Investor Diundang Masuk Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah berupaya menarik investor masuk ke kawasan ekonomi khusus. Pengembangan kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, dan lapangan kerja.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Abdulbar M Mansoer (kiri) menjelaskan maket rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika yang akan menjadi lokasi sirkuit MotoGP 2021 kepada Presiden Joko Widodo bersama romobongan di Balawisata Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus berupaya menarik investor untuk masuk ke kawasan ekonomi khusus. Pengembangan kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, dan lapangan kerja.

”Lokasi kawasan ekonomi khusus (KEK) diarahkan ke luar Jawa dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia,” kata Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Enoh mengatakan hal tersebut pada Seminar Roadmap Industri Manufaktur Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan oleh Dewan Nasional KEK bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Menurut Enoh, pemerintah menyadari ekosistem pengembangan KEK di luar Jawa belum terbentuk. Fasilitas khusus, baik fiskal maupun nonfiskal, diberikan untuk mengompensasi kondisi tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, ada beberapa hal mendasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan industri, antara lain kejelasan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan kompetensi inti keunggulan produk daerah yang akan dikembangkan.

Menurut Sanny, ada sisi positif kerja sama dengan mitra asing untuk memproduksi barang berorientasi ekspor. Hal ini karena mitra asing dapat mendatangkan dana dengan biaya lebih murah dan pengembalian dalam jangka panjang. ”Mereka memiliki kemampuan menarik investor ke kawasan dan punya teknologi yang lebih efisien. Dengan bermitra juga bisa berbagi risiko,” kata Sanny.

Baca juga : Demi Target Investasi KEK, Pusat Minta Daerah Sederhanakan Regulasi

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Drajad Irianto mengatakan, pengembangan perwilayahan industri tidak bisa hanya dipegang Kementerian Perindustrian. Kerja itu mesti lintas kementerian.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan, investasi yang diperlukan untuk hilirisasi sawit adalah pabrik kelapa sawit dan pengilangan. ”Kita harus melihat tipikal industrinya. Pabrik kelapa sawit tentu harus mendekatkan diri pada tanaman,” katanya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Presiden Joko Widodo mengunjungi Pelabuhan ASDP Bitung didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, Jumat (5/7/2019). Presiden merencanakan pengembangan Pelabuhan ASDP Bitung dengan pembangunan dermaga baru sebagai penunjang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Berikutnya, minyak sawit mentah dalam jumlah besar harus dikirim dengan mudah dan aman. Transportasi lewat laut menjadi hal yang diinginkan. ”Jadi, CPO harus didorong atau didatangkan ke dermaga. Nanti ada bahan baku di situ, pengolahan dekat dari situ, hasilnya juga bisa dikirim dari situ. Mohon, kalau boleh, KEK sedapat mungkin mengikuti jalur,” tutur Kanya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Djoko Widajatno mengatakan, ada sejumlah tantangan dan peluang industri pertambangan di Indonesia.

Tantangan saat ini adalah memperkuat ekspor dan substitusi impor untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Industri pertambangan berpeluang meningkatkan pendapatan negara; antara lain melalui penciptaan produk bernilai tambah.

Baca juga : KEK Berbasis Digital di Batam Batal Ditetapkan Tahun Ini