Dampak virus Korono tak tertahankan. Setelah berdampak pada kesehatan, kini bergulir pada ekonomi. Indeks Harga Saham Gabungan pun tak terelakkan. Pemerintah bersama otoritas di sektor keuangan pun turun tangan.
Oleh
FX LAKSANA AS dan NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Dampak virus korona terhadap perekonomian domestik berisiko membesar menyusul dua warga Kota Depok, Jawa Barat, yang terinfeksi. Oleh sebab itu, pemerintah bersama otoritas di sektor keuangan mengintensifikan koordinasi sekaligus menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
Sehubungan dengan itu, Presiden Joko Widodo menggelar dua rapat sekaligus di Jakarta, Senin (02/03/2020). Di antara kedua rapat, Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua warga Depok yang terinfeksi virus korona. Saat ini, kedua pasien, ibu dan anak itu, dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta.
Rapat pertama membahas seputar antisipasi sektor keuangan. Hadir Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarni Djajadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Rapat kedua membahas antisipasi sektor riil. Hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
”Jangan sampai pergerakan pasar akan disalahgunakan oleh siapa saja untuk mengambil keuntungan sesaat. Namun, kita melihat menjaga mekanisme pasar agar berjalan semulus mungkin”
Pasar keuangan di seluruh dunia sebagaimana terjadi pada pekan lalu, menurut Sri Mulyani, bergejolak. Untuk itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) berkoordinasi untuk mencermati dinamika tersebut secara detail dan teliti sekaligus menyiapkan semua langkah antisipasi.
”Jangan sampai pergerakan pasar akan disalahgunakan oleh siapa saja untuk mengambil keuntungan sesaat. Namun, kita melihat menjaga mekanisme pasar agar berjalan semulus mungkin,” kata Sri Mulyani.
BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan, sebagai komponen KSSK, Sri Mulyani melanjutkan, akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangannya masing-masing untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Harapannya, pasar tidak reaktif melainkan rasional.
Sejalan dengan menjaga stabilitas sektor keuangan, pemerintah juga berupaya mengantisipasi transmisi dampak virus korona di sektor riil. Kota Wuhan di Provinsi Hubei sebagai pemicu persebaran virus korona adalah salah satu produsen manufaktur di China yang memasok kebutuhan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Di antaranya adalah plastik, tekstil, alas kaki, baja, dan kimia.
Sejak merebaknya virus korona, pasokan ke luar negeri berhenti atau ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dengan demikian, sejumlah usaha di Indonesia akan kesulitan bahan baku yang diimpor dari China tersebut. Sejumlah industri mengandalkan 20-30 persen bahan baku dari China. Bahkan beberapa industri sampai 50 persen.
”Kalau mereka menunda produksi karena masalah korona, pasti akan memengaruhi Indonesia. Jadi kita juga akan lihat langkah-langkah apa yag bisa kita lakukan untuk mempercepat impor bahan baku yang sekarang ini posisinya (stok) sudah menipis di berbagai industri manufaktur,” kata Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani menambahkan, Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait untuk mempermudah impor bahan baku. Di area kepabeanan misalnya, sekitar 500 importir dengan akumulasi impor mencapai 40 persen dari total impor Indonesia yang reputasinya baik sedianya dipermudah perijinan dan prosedur impornya.
”Mereka minta restitusinya dipercepat. Kami akan terus melakukan perbaikan dan percepatan restitusi itu. Dengan demikian, isu tentang bahan baku itu bisa segera dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Dinamika virus korona, Sri Mulyani menambahkan, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, harga minyak, dan nilai tukar. Hal ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam posisi itu, APBN akan difokuskan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan daya ekonomi.
Airlangga, menyatakan, berhentinya industri manufaktur di Provinsi Hubei akan berpengaruh langsung pada industri di Indonesia. Sebab, sebagian kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dipenuhi dari Hubei. Di antaranya adalah elektronik, bahan baku farmasi, bahan baku tekstil, dan baja.
Stabilisasi Pasar
Pemerintah, menurut Airlangga, sudah mengeluarkan beberapa stimulus dan masih akan menyiapkan langkah-langkah lanjutan. ”Kita juga dorong barang-barang tertentu terkait konsumsi agar dipermudah. Karena makanan dan minuman akan berpengaruh terhadap inflasi,” kata Airlangga.
Sementara itu, Perry, menyatakan, BI sudah menurunkan suku bunga acuan, mengendorkan kebijakan makroprudensial, dan terus melakukan langkah-langkah stabilisasi di pasar keuangan terutama berkaitan dengan nilai tukar rupiah dan pasar SBN.
”Tentu saja intervensi di pasar valas, di spot untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan intervensi di pasar forward untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kami juga telah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan”
”Tentu saja intervensi di pasar valas, di spot untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan intervensi di pasar forward untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kami juga telah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,” kata Perru.
Sejauh ini, menurut Perry, BI sudah membeli SBN dari pasar sekunder senilai Rp 103 triliun dari awal tahun. SBN senilai Rp 80 triliun, BI beli sejak merebaknya kasus virus korona.
Wimboh, menyatakan, OJK sudah memberikan kebijakan pelonggaran. Pertimbangannya adalah sejumlah persoalan yang dialami nasabah akibat dampak merebaknya virus korona.
Di antaranya adalah ketentuan membayar utang. Ketepatan membayar tetap disyaratkan hanya sumber dananya bisa diperoleh dari sejumlah alternatif. ”Bisa dari grupnya, bisa dari sister company. Silakan saja. Sehingga nanti NPL tidak terganggu. Dan akhirnya bisa memberikan ruang kepada peminjam untuk meminjam lagi dan memberikan ruang kepada perbankan untuk bisa pemberian pinjaman yang lebih besar lagi,” kata Wimboh.