Kendati Kemudahan Diberikan, Izin Impor Tetap Selektif

Impor bahan baku tetap akan dilakukan selektif. Jika industri dalam negeri dikira mampu mencukupi pasokan bahan baku secara mandiri, keran impor untuk komoditas itu tidak akan dibuka.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Proses produksi obat di pabrik PT Kalbe Farma Tbk, Cikarang, Bekasi, Senin (2/5/2011). Pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri mendesak direalisasikan untuk menekan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat yang mencapai 90 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi kalangan industri untuk mendatangkan bahan baku impor. Namun, di sisi lain, pemerintah akan selektif terhadap kemudahan impor bahan-bahan  itu agar tidak merugikan produk-produk sejenis di dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (4/3/2020), mengatakan, sekitar 30 persen impor bahan baku industri manufaktur Indonesia selama ini berasal dari China. Ketika industri di China terhenti, impor bahan baku dari negeri itu bakal terhambat.

Untuk itu, pelaku industri harus mencari negara-negara alternatif sumber bahan baku agar proses produksi tidak terganggu. Pemerintah akan hadir memberikan stimulus dan asistensi. ”Kami akan memberikan keringanan bea masuk khusus untuk bahan baku industri. Kalau bisa bea masuknya dinolkan jauh lebih bagus,” kata Agus Gumiwang seusai memberi paparan dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Menurut Agus, Kementerian Perindustrian sudah berdialog dengan Bank Indonesia dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Perindustrian menyampaikan agar pelaku industri nasional yang mengimpor bahan baku diberikan keringanan bunga surat kredit (letter of credit/LC).

Pertimbangannya adalah  harga bahan baku dari sumber selain China lebih mahal. ”Apalagi pada kondisi seperti sekarang ketika banyak negara selain Indonesia juga berebutan mencari bahan baku. Ini masalah pasokan dan permintaan,” ujarnya.

Baca juga: Stimulus Pacu Perdagangan

Kementerian Perindustrian menyampaikan agar pelaku industri nasional yang mengimpor bahan baku diberikan keringanan bunga surat kredit (letter of credit/LC).

Sementara, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui konferensi video meminta Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun menginformasikan perkembangan di China. Langkah ini dilakukan agar  para pelaku usaha mendapatkan informasi yang lebih cepat.

Dalam konferensi video tersebut, Djauhari menyatakan telah mengirimkan dua laporan analisis tentang kondisi perekonomian di China. Dia juga berkomitmen akan terus menginformasikan perkembangan ”Negeri Tirai Bambu” tersebut.

Baca juga: Negara Alternatif Sumber Bahan Baku Dicari

Impor tetap selektif

Untuk memperlancar arus impor bahan baku, pemerintah telah mengelompokkan 500 importir bereputasi baik (reputable importer). Importir dalam daftar reputasi baik itu akan mendapat kelonggaran berupa pengurangan perlakuan dan pemeriksaan.

Agus Suparmanto menjamin impor bahan baku tetap akan dilakukan selektif. Jika industri dalam negeri dikira mampu mencukupi pasokan bahan baku secara mandiri, maka keran impor untuk komoditas itu tidak akan dibuka.

”Jadi kita selektif, perlu atau tidak, karena ini juga untuk mempermudah mempercepat industri dan menggenjot ekspor. Intinya, hanya kalau barangnya tidak ada, kita impor,” kata Agus.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, jika impor bahan baku tidak segera dibuka, industri tidak bisa bergerak dan akan terjadi kelangkaan pasokan. ”Pelaku usaha sangat sulit mencari bahan baku alternatif untuk mendorong produksi,” ujarnya.