Optimalkan Layanan Rumah Sakit

Setelah ada dua kasus Covid-19, pemerintah bergerak lebih cepat menghadapi penyakit itu. Kebijakan untuk pendatang dari Iran, Italia, dan Korsel akan diberlakukan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Kapal pesiar berbendera Norwegia, Viking Sun, bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2020), hanya untuk mengisi kebutuhan logistik. Berdasarkan surat Wali Kota Semarang, para penumpang kapal yang sebelumnya berlayar dari Darwin, Australia, itu tidak diizinkan turun karena ada penumpang kapal yang berasal dari Australia, negara yang telah terdapat kasus Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS— Dengan ditemukannya dua kasus positif Covid-19, terbuka kemungkinan muncul kasus lain di Indonesia. Karena itu, kesiapsiagaan Indonesia menghadapi penyakit ini dilakukan kian masif seiring sulitnya deteksi dini karena gejala penyakit itu tidak spesifik. Kapasitas penanganan pasien di rumah sakit dan laboratorium mesti diperkuat.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri, Kamis (5/3/2020), juga mengumumkan, mulai 8 Maret ada kebijakan bagi pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan. Langkah ini diambil karena di tiga negara itu terjadi peningkatan signifikan kasus Covid-19.

Kebijakan itu antara lain larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di sejumlah wilayah di tiga negara itu. Wilayah itu adalah Tehran, Qom, dan Gilan di Iran; Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche, dan Piedmont di Italia; serta kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do di Korea Selatan.

Tidak ada cara yang sama untuk mencegah dan mengendalikan virus SARS-CoV-2.

Selain itu, seluruh pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan yang berasal dari luar wilayah di atas juga harus menunjukkan surat keterangan sehat yang ditunjukkan kepada pihak maskapai saat check in. Sebelum mendarat, mereka juga wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan yang disiapkan Kementerian Kesehatan.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih menuturkan, pemerintah memang perlu memperluas penapisan di pintu masuk negara.

”Tidak ada cara yang sama untuk mencegah dan mengendalikan virus SARS-CoV-2. Namun, apa yang dilakukan China dan Singapura bisa ditiru, yakni menutup daerah di mana terjadi penularan antarmanusia dan aktif melacak mereka yang pernah kontak dengan pasien Covid-19,” kata Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Indonesia N Paranietharan. Penyebaran korona baru di Italia, Korea Selatan, dan Iran hanya dalam 10-14 hari.

AFP/JUNG YEON-JE

Tentara Korea Selatan mengenakan baju pelindung menyemprotkan disinfektan untuk membantu mencegah penyebaran virus korona COVID-19, di sebuah distrik perbelanjaan di Seoul pada 4 Maret 2020.

Kesiapan rumah sakit

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto, yang juga juru bicara pemerintah terkait Covid-19, menuturkan, pemerintah mengecek ulang kesiapan rumah sakit (RS) rujukan penyakit infeksi berpotensi wabah. ”Ada beberapa yang siap, ada yang tak siap. Penyebabnya antara lain SOP (prosedur operasional standar) hilang atau belum diperbarui, tenaga medis pensiun atau pindah, sehingga perlu pelatihan kembali. Peralatan juga mesti diperbaiki, misalnya pompa vakum ruang isolasi tidak berfungsi,” ujarnya.

Lokasi pengujian spesimen terduga Covid-19 juga diperluas ke 10 lokasi. Selain Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, pengujian juga dilakukan di 4 Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) di DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarbaru, serta 6 Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Ambon.

Hingga kemarin, spesimen para pasien terduga Covid-19 di sejumlah daerah, seperti di Yogyakarta dan Pontianak, masih dikirim ke Balitbangkes di Jakarta. Di RSUP Sardjito, pemeriksaan sampel pasien terduga Covid-19 dilakukan di Balitbangkes di Jakarta karena laboratorium BBTKLPP di Yogyakarta belum punya reagen. Beberapa rumah sakit juga baru menyiapkan ruang isolasi seperti di Jayapura.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melibatkan RS swasta yang memenuhi syarat, terutama tipe A, menghadapi Covid-19. ”Sebaiknya semua RS, meski bukan rujukan, disiapkan agar kalau menerima pasien terduga Covid-19 sebelum dikirim ke RS rujukan bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.

Muhammadiyah, misalnya, menyiapkan 15 RS untuk menerima pasien dalam pengawasan (PDP). Karena itu, RS itu tidak hanya menyiapkan ruang isolasi, tetapi juga melakukan simulasi prosedur penanganan pasien diduga Covid-19, termasuk perlindungan petugas.

Menteri Kesehatan juga diminta mempertajam penelusuran rantai kontak dengan pasien Covid-19.

Yurianto menjelaskan, dari penelusuran kontak dengan Kasus-1 ditemukan 14 orang. Adapun 11 orang di Batam, yang pernah kontak dengan pasien Covid-19 dari Singapura, negatif Covid-19. Sebanyak 11 warga Bali yang kontak dengan turis Jepang juga negatif Covid-19.

Sampai Rabu (4/3), sebanyak 156 spesimen dari PDP dari 35 RS di 23 provinsi diperiksa memakai metode PCR atau tes cepat. Ada dua kasus positif Covid-19 di Indonesia. Kondisi dua pasien Covid-19 itu telah membaik.

Menteri Kesehatan juga diminta mempertajam penelusuran rantai kontak dengan pasien Covid-19.

Di sejumlah daerah, pasien terduga Covid-19 terus bertambah, seperti di Makassar, Pontianak, Yogyakarta, Sidoarjo, Jayapura, dan Pemalang. Di Jayapura, 59 orang dalam pemantauan. Sementara itu, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 316 orang berisiko terkena korona baru.

Tes cepat (PCR), menurut Yurianto, hanya diberlakukan pada PDP yang kontak dengan kasus Covid-19. Belum ada rencana memperluas penerapan PCR. Adapun stok reagen (pereaksi kimia) mencukupi. Menurut Muhadjir, petugas medis RS umumnya bisa mengambil spesimen terduga Covid-19.

Terkait protokol penanganan Covid-19, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Kemenkes punya petunjuk teknis, tetapi terlalu rumit sehingga disederhanakan. Setelah penyusunan protokol selesai, pemerintah akan menyosialisasikannya ke berbagai institusi.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla menyatakan, PMI menyiapkan ribuan sukarelawan PMI di delapan daerah untuk mengantisipasi ancaman wabah Covid-19.

(INA/INK/ATK/TAN/REN/FLO/ESA/HRS/XTI)