Menkopolhukam Koordinasikan Penanganan Papua

Mendagri Tito Karnavian memerintahkan pemda menjamin kebutuhan pokok pengungsi dari Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD akan menggelar rapat koordinasi penanganan pada Selasa.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Menkopolhukam Mahfud MD dalam sesi “press update,” Senin (9/3/2020) petang di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS -  Pemerintah akan mengoordinasikan penanganan terakhir pengungsian ribuan warga di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua ke Timika pada Selasa (10/3/2020). Sementara itu, pemerintah daerah diperintahkan untuk menyediakan kebutuhan para pengungsi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam sesi “press update,” Senin (9/3) petang di Jakarta, mengatakan bahwa saat ini aparat dan pemerintah sudah bekerja. Ia menanggapi perkembangan terkini konflik tersebut yang berdasarkan informasi terakhir telah membuat seorang anggota TNI gugur, selain lebih dari seribu warga Distrik Tembagapura yang sudah mengungsi ke Timika.

Sebelumnya diberitakan, warga enam kampung di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, mengungsi ke Timika setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) merampas stok kebutuhan pokok mereka. Berdasarkan data Kepolisian Sektor Tembagapura, ribuan pengungsi berasal dari Kampung Opitawak, Banti, Jadera, Waa, Kombeli, dan Utik. Di Papua, kampung adalah desa dan distrik merupakan kecamatan.

Menurut Mahfud, secara prosedural sudah ada prosedur operasi standar untuk mengatasi hal itu. Akan tetapi ia menambahkan karena hal tersebut merupakan peristiwa, maka secara lebih detail, penanganannya masih akan dibicarakan dalam rapat di Kemenkopolhukam. Sejumlah lembaga negara, imbuh Mahfud, akan diundang untuk membicarakan respon terkait hal tersebut.

Baca juga: Gelombang Pengungsian ke Timika Terus Terjadi

“Besok, saya ngundang Polri, Kejaksaan, TNI, dan semua lah. Lembaga kementerian dan lembaga terkait besok (Selasa) diundang kesini (Kemenkopolhukam),” sebut Mahfud.

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan pokok para pengungsi dari Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Hingga kemarin, setidaknya 1.373 warga mengungsi ke Timika karena gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata di sekitar areal tambang PT Freeport Indonesia.

Kompas

Mendagri Tito Karnavian

“Kami minta kepada pemerintah daerah untuk mereka-mereka yang sekarang mengungsi di Timika diberikan bantuan, makan, dan tempat tinggal,” ujar Tito.

Tito menyebutkan, pangkal utama masalah KKB adalah persoalan keamanan. Oleh karena itu, Kapolri dan Panglima TNI telah membentuk satu satuan tugas khusus untuk menangani kelompok tersebut. Sementara itu, lanjut Tito, peran pemda adalah membangun dialog dengan tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh adat setempat untuk meredam KKB. Dari dialog tersebut, diharapkan muncul solusi dan titik temu.

“Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan lewat pemerintah setempat dengan mekanisme yang ada. Jangan menggunakan kekerasan,” tutur Tito.

Namun, kata Tito, apabila KKB tetap melakukan tindak kekerasan bahkan sampai jatuh korban, maka hukum harus ditegakkan. “Kita tidak boleh membiarkan adanya kekerasan pelanggaran hukum seperti pembunuhan dan lain-lain. Pasti akan ditindak tegas itu,” ucapnya.

Tingkatan Baru

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor mengatakan bahwa ada dua kemungkinan terkait respon awal Menkopolhukam terhadap pengungsi Timika. Pertama, hal itu kemungkinan ialah bentuk kehati-hatian komunikasi publik untuk meredakan ketegangan dan mencegah kepanikan. Kemungkinan kedua, koordinasi di antara pihak-pihak terkait yang boleh jadi cenderung tidak seintens di masa sebelumnya.

Hal lain, imbuh Firman, bisa saja hal itu mengindikasikan pula diperlukannya lebih banyak waktu oleh Menkopolhukam untuk dapat benar-benar mengendalikan situasi. Namun, secara umum, menurutnya respon yang diberikan cenderung tidak taktis dan relatif lambat.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor,

Adapun terkait peristiwa penyerangan yang masih terus terjadi sejak beberapa waktu terakhir, Firman menilai dalam tubuh  kelompok kriminal bersenjata kini tengah terjadi semacam kebangkitan. Hal ini terutama setelah ada momen penyatuan beberapa kelompok di dalamnya yang membuat kelompok itu lebih percaya diri.

Firman menilai, konflik tersebut kini memasuki tingkatan baru yang cenderung makin eskalatif.  Intensitas konflik yang cenderung makin tinnggi, imbuh Firman, disebabkan kelompok kriminal bersenjata yang makin solid. Menurutnya, respon dari TNI diperlukan dalam konteks yang seimbang.

“Saya kira TNI sudah relatif punya rumus lah untuk satu wilayah yang sudah berkonflik cukup lama ,” kata Firman.