Keterlambatan Penapisan Korona Bisa Membahayakan Kesehatan Warga

Keterlambatan penapisan Covid-19 di Indonesia dinilai bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menemukan kasus sebanyak mungkin melalui kolaborasi dengan semua pihak terkait.

Kompas/Priyombodo

Guru memeriksa suhu tubuh siswa sebelum memasuki ruang kelas di SD Islam Al Bayan, Kota Tangerang, Banten, Senin (9/3/2020). Pemerintah menerbitkan lima protokol terkait penanganan Covid-19. Protokol area institusi pendidikan merupakan salah satu protokol selain protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, serta protokol area publik dan transportasi. Pemerintah meminta masyarakat untuk lebih waspada dalam menghadapi penyebaran virus korona baru.

JAKARTA, KOMPAS — Keterlambatan penapisan Covid-19 di Indonesia dinilai bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mengubah cara penanganan kasus ini dari yang semula menyangkal kemungkinan masuknya virus korona baru menjadi berupaya menemukan kasus sebanyak mungkin dan itu menuntut kolaborasi.

Pemerintah telah mengumumkan ada penambahan 13 kasus baru Covid-19 sehingga jumlah total kasus menjadi 19 penderita pada Senin (9/3/2020). ”Sekalipun ada kemajuan penapisan dengan ditemukannya sejumlah kasus positif, ini masih belum cukup. Kemungkinan yang terinfeksi jauh lebih banyak karena kelemahan penapisan kita sebelumnya,” kata Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, di Jakarta, Senin.

Menurut Pandu, sejak awal epidemi korona ini, pemerintah berupaya menyangkal kemungkinan masuknya wabah korona. ”Seolah-olah menjadi prestasi jika di Indonesia tidak ada kasus korona, padahal secara saintifik itu tidak mungkin,” lanjutnya.

Sekalipun ada kemajuan penapisan dengan ditemukannya sejumlah kasus positif, ini masih belum cukup. Kemungkinan yang terinfeksi jauh lebih banyak karena kelemahan penapisan kita sebelumnya.

Penyangkalan itu menyebabkan persiapan menghadapi epidemi ini menjadi terlambat. ”Ini mirip kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang menyangkal ancaman epidemi dan memusatkan penapisan. Kebijakan ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat karena keterlambatan deteksi akan memicu penyebaran luas dan risiko keparahan hingga kematian,” ujar Pandu, yang pernah menjadi anggota Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza pada tahun 2006.

Baca juga : Kalau Batuk di Ruang Publik, Jangan Lupa Tutup Mulut

Saat ini, kasus infeksi dan kematian karena Covid-19 di Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Data terakhir menunjukkan, jumlah infeksi di AS mencapai 554 kasus dengan 22 kematian. Seperti Indonesia, menurut Pandu, AS awalnya tidak menggencarkan penapisan.

”Sebelumnya penanganan korona di AS terpusat dan dikontrol Trump. Mirip kita persis. Mereka sering menyerukan berdoa untuk mengatasi wabah. Sekarang AS berubah dan merencanakan penapisan besar-besaran. Setiap negara bagian sudah bisa melakukan penapisan, tidak lagi tergantung CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS), sekalipun banyak yang khawatir ini terlambat dan virusnya kemungkinan bersirkulasi lebih luas,” ungkapnya.

Lemahnya penapisan di Indonesia juga dikhawatirkan Ahmad Utomo, peneliti utama di Stemcell and Cancer Institute, Jakarta. ”Saya masih penasaran kenapa Kemenkes (Kementerian Kesehatan) seakan menutup diri dari kolaborasi, terutama untuk penapisan, padahal ini bagian paling krusial,” ujarnya.

Menurut Utomo, prosedur penapisan harusnya dibuka secara transparan seperti dilakukan negara lain. Bahkan, Singapura sudah menerbitkan prosedur penapisan mereka di jurnal ilmiah, Journal American Medical Association, pada awal Maret. ”Ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” ucapnya.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Satgas Covid-19 keliling RSUD Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, memasukkan pasien terduga Covid-19 ke ambulans dalam simulasi penanganan terhadap pasien Covid-19 di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Senin (9/3/2020). Jika berdasarkan pemeriksaan di rumah sakit diketahui ada potensi infeksi virus korona baru atau SARS-Cov-2, pasien akan dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah untuk menangani pasien Covid-19 terdekat.

Perubahan protokol

Informasi yang diperoleh Kompas dari pihak internal Kemenkes, sejak awal Maret 2020, Indonesia memutuskan memakai enam lapis dalam penapisan korona, yaitu protokol yang dipakai China, Jerman, Hong Kong, Jepang, Thailand, dan AS. Sebelumnya, Indonesia hanya memakai protokol yang dipakai AS yang dinyatakan ada masalah pada reagent kit mereka dan protokol Thailand.

Utomo menambahkan, perubahan itu kemungkinan memengaruhi hasil pemeriksaan dengan ditemukannya Kasus 1 dan Kasus 2 positif Covid-19 di Indonesia, yang kemudian diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. ”Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang dinyatakan negatif sebelumnya? Termasuk juga pasien terduga Covid-19 yang meninggal di Semarang,” ucapnya.

Keterlambatan penapisan itu dikhawatirkan telah menyebabkan virus ini bersirkulasi secara domestik di Indonesia. Minimnya laporan kasus ini bisa disebabkan hal itu tidak terlaporkan, apalagi yang paling rentan terpapar Covid-19 adalah populasi lanjut usia.

Kompas/Priyombodo

Warga antusias mengikuti edukasi cara membersihkan tangan dengan hand sanitizer oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). Edukasi yang digelar di empat lokasi di sepanjang ruas jalan yang melaksanakan kegiatan ini disambut baik masyarakat. Pemerintah meningkatkan pemantauan terkait penularan penyakit yang disebabkan virus korona baru ini.

”Kita mempunyai masalah pendataan sejak lama. Riset saya banyak terkait kanker dan saya tahu persis data kanker kita basisnya rumah sakit, bukan populasi. Padahal, untuk menghitung insiden itu, basisnya harus populasi. Jadi, kalau pasien tidak ke rumah sakit, ya, tidak terdaftar,” tutur Utomo.

Kekhawatiran terhadap kemampuan mengidentifikasi masuknya korona di Indonesia muncul sejak bulan lalu. Profesor dari Harvard TH Chan School of Public Health telah membuat kajian yang tertuang dalam layanan arsip prapublikasi ilmiah daring medRxiv pada 5 Februari 2020. ”Pemerintah seharusnya lebih transparan dari awal, bukannya malah merasa terhina ketika dikasih masukan dari Harvard,” ujar Utomo.

Baca juga : Delapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19 di DKI

Untuk mengatasi ketertinggalan ini, Utomo menyarankan agar dilakukan penapisan lebih besar lagi, terutama di daerah lain yang berisiko dan merunut riwayat kontak. Sejauh ini, Kemenkes baru memeriksa 543 orang yang diduga terinfeksi korona.

”Jumlah ini sangat kecil, dan sebagian kasus di daerah setelah diperiksa negatif. Selain persoalan kemampuan laboratorium, faktor sangat penting yang menyebabkan negatif palsu adalah pengambilan dan pengiriman sampel. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan juga harus diulang lagi, terutama untuk pasien terduga korona,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, di Korea Selatan tes korona telah dilakukan terhadap 109.591 orang atau 2.138 per 1 juta penduduk mereka. Dari jumlah itu, ditemukan 7.382 orang yang positif.

Saat ini, pemerintah juga telah membuka empat Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang tersebar di Jakarta, Banjarbaru, Yogyakarta, dan Surabaya serta enam Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang tersebar di Medan, Batam, Palembang, Makassar, Manado, dan Ambon untuk membantu mendeteksi korona. Namun, identifikasi lebih lanjut tipe SARS-CoV-2 yang memicu Covid-19 masih harus dipusatkan di Litbangkes.

Namun, menurut Pandu, hal ini belum cukup. Idealnya, setiap daerah sudah mampu mendeteksi korona. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan kampus-kampus, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga, serta lembaga pemerintah lain, misalnya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Kementerian Riset dan Teknologi yang memiliki kemampuan untuk memperkuat penapisan.

Selain itu, lanjut Pandu, hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat kapasitas rumah sakit untuk merawat pasien korona. ”Saya tidak setuju jika dibangun rumah sakit baru di Pulau Galang karena akan ada kerumitan dan risiko untuk mengirim pasien ke sana melalui jalur laut atau udara,” katanya.

Daripada membangun rumah sakit baru di Galang, menurut dia, pemerintah sebaiknya fokus memperkuat laboratorium untuk penapisan, kapasitas rumah sakit, dan tenaga medis untuk mengidentifikasi pasien terduga korona. ”Dulu saat wabah flu burung juga begitu, banyak yang lolos karena dokter tidak tahu membedakan sakitnya. Kemudian dilatih dan akhirnya bisa lebih baik penanganannya,” ujarnya.