Total anggaran untuk pembangunan perbatasan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Anggaran tersebar di 20 kementerian/lembaga. Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas selain infrastruktur.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar/Edna C Pattisina
·4 menit baca
KEPULAUAN ANAMBAS, KOMPAS — Anggaran pemerintah untuk program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Tahun 2020 mencapai Rp 24,2 triliun. Anggaran yang tersebar di 20 kementerian dan lembaga tersebut sebagian besar akan diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk pelayanan dasar masyarakat.
”Sumber daya manusia merupakan yang terpenting selain pembangunan fisik. Kedua, soal peningkatan pelayanan dasar yang sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu juga mengembangkan ekonomi lokal dan produk-produk unggulan,” kata Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Rudianto saat pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2020 di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Senin (16/3/2020).
Dibandingkan dengan alokasi anggaran Gerbangdutas 2019 yang berjumlah Rp 12,22 triliun, alokasi anggaran tahun ini meningkat dua kali lipat. Jika tahun lalu dana itu tersebar pada 14 kementerian dan lembaga, tahun ini anggaran tersebar pada 20 kementerian dan lembaga. Program Gerbangdutas sudah dimulai sejak 2011.
Dari total Rp 24,2 triliun untuk 2020, total anggaran dana desa yang terbesar, yakni Rp 7,8 triliun untuk 7.976 desa di perbatasan. Alokasi terbesar berikutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 6,6 triliun. Kemudian anggaran di TNI sebesar Rp 2,1 triliun, di Kementerian Kesehatan Rp 2,7 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1,2 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 1,3 triliun. Untuk kementerian dan lembaga lainnya ada di kisaran puluhan dan ratusan miliar rupiah.
Menurut Rudianto, agar pembangunan wilayah perbatasan dapat lebih dirasakan masyarakat, pemanfaatan anggaran di setiap kementerian dan lembaga tersebut mesti dilakukan secara terpadu. Di sisi lain, kepala daerah di wilayah perbatasan pun diminta proaktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
”Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan di lapangan,” kata Rudianto.
Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Suhajar Diantoro menyampaikan, selama ini pembangunan di wilayah perbatasan banyak digunakan untuk membuka keterisolasian masyarakat.
Sebagai contoh, pembangunan jalan sejajar perbatasan dengan negara lain di Pulau Kalimantan, Papua, dan Timor. Adapun untuk wilayah perbatasan yang berupa kepulauan, yang banyak diperlukan adalah pelabuhan beserta angkutan laut. Sementara untuk wilayah yang sulit dijangkau jalan darat ataupun transportasi laut, pembangunan bandara beserta penerbangan perintisnya diprioritaskan.
”Lalu perlu didorong ekonomi berbasis potensi lokal. Misalnya di Kepulauan Anambas, potensinya adalah hasil laut, maka dibangun sentra kelautan dan perikanan terpadu. Dan ini berbeda-beda satu daerah dengan yang lain,” kata Suhajar.
Tahun 2020, alokasi anggaran untuk pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 350 miliar. Jumlah itu dua kali lipat dari anggaran tahun lalu sebesar Rp 121 miliar.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan, sebagai kabupaten yang baru dibentuk pada 2008, Kepulauan Anambas memiliki banyak potensi maupun tantangan untuk pengembangannya. Potensi ekonomi berupa hasil laut dan keindahan alam, sementara infrastruktur masih terbatas.
”Ekonomi masyarakat tergantung musim dan gelombang. Pada saat musim angin utara, ketersediaan bahan pokok menjadi sulit,” kata Abdul.
Pada acara pencanangan Gerbangdutas tersebut, secara simbolis diresmikan pula hasil pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2019. Hasil pembangunan itu berupa kantor bupati, pasar, gudang pelabuhan, puskesmas, dan sekolah.
Penyelundupan di perbatasan
Sementara itu, di perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Satgas Yonif R-641/Bru mengamankan 27 karung gula pasir dengan berat total 1.350 kilogram yang ditinggalkan di semak-semak jalur ”tikus” sektor kanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.
Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 641/Bru Letkol Inf Kukuh Suharwiyono, Senin, mengatakan, diamankannya gula pasir ilegal tersebut bermula saat Serda Reza beserta tiga personel satgas lainnya melakukan patroli wilayah pada malam hari di jalur ”tikus” sektor kanan PLBN Entikong.
Petugas melihat sekelompok orang memikul karung berwarna putih. Ketika didekati, mereka malah lari. ”Ternyata karung-karung tersebut berisi gula pasir sebanyak 27 karung dengan berat per karung 50 kilogram,” kata Kukuh.
Kukuh mengatakan, patroli rutin dilakukan untuk mengantisipasi sekaligus mencegah penyelundupan melalui jalur-jalur ”tikus” sektor kanan dan kiri PLBN Entikong. Jalur itu selama ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memasukkan barang elektronik, bahan pokok, satwa, tumbuh-tumbuhan, TKI ilegal, dan narkoba.