Gencarkan Sosialisasi Jaga Jarak

Tak hanya Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin juga turun tangan. Ia minta pemda bergerak cepat atasi wabah Covid-19. Selain menyiapkan sarana dan tenaga untuk tangani Covid-19, pemda harus lebih gencar patuhi protokol.

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendengarkan penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, saat melakukan peninjauan di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Senin (23/3/2020) siang. Wapres melakukan peninjauan untuk memastikan penanganan pandemi korona berjalan dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah bergerak cepat menanggulangi wabah Covid-19. Selain menyiapkan sarana serta tenaga untuk menangani Covid-19, pemerintah daerah juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga jarak serta menghindari kerumuman sebagai upaya pencegahan, selain juga menjaga kebersihan.

Saat meninjau aktivitas Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Pramuka, Jakarta, Senin (23/3/2020), Wapres menyampaikan bahwa sebenarnya penanganan wabah virus korona oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat sudah terorganisasi dengan baik. Akan tetapi, hal itu tidak akan cukup tanpa adanya sinergi dari pemerintah daerah.

Baca juga : Penanganan Virus Korona Diharapkan Tuntas 3-6 Bulan Mendatang

Sampai saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah terbentuk di 21 provinsi dan dipimpin langsung oleh gubernur masing-masing. Wapres Amin berharap gugus tugas di tingkat daerah bisa bekerja dengan cepat, seperti yang dilakukan gugus tugas di tingkat nasional.

”Hal yang terpenting sekarang adalah mendorong gugus tugas di provinsi yang diketuai oleh gubernur bekerja untuk memberikan, pertama, tentu pencegahan berkembangnya penularan itu melalui sosialisasi tentang social distancing atau jaga jarak,” kata Amin.

Hal yang terpenting sekarang adalah mendorong gugus tugas di provinsi yang diketuai oleh gubernur bekerja untuk memberikan, pertama, tentu pencegahan berkembangnya penularan itu melalui sosialisasi tentang social distancing atau jaga jarak.

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, saat melakukan peninjauan di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Senin (23/3/2020) siang. Wapres melakukan peninjauan untuk memastikan penanganan pandemi korona berjalan dengan baik.

Sosialisasi tentang pentingnya menjaga jarak penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona. Selain itu, penting pula memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menggelar pertemuan-pertemuan dengan jumlah massa yang banyak.

Kendati telah melakukan berbagai strategi, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah masih memerlukan dukungan berupa keterlibatan masyarakat dalam menghadapi Covid-19. Dukungan, di antaranya, diharapkan datang dari para tokoh masyarakat serta pemuka agama. Para tokoh diharapkan dapat menyampaikan pentingnya mematuhi arahan pemerintah untuk menjaga jarak.

”Seharusnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama ikut menjaga, memasyarakatkan, memberikan tuntunan nasihat kepada masyarakat, kepada umat untuk ikut mematuhi seruan pemerintah ini. Apalagi sudah ada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan,” tuturnya.

Wapres juga menegaskan, bukan saatnya lagi berdebat, apalagi sampai menimbulkan polemik, terkait penanganan Covid-19. Sebab, hal yang diperlukan saat ini adalah persatuan semua elemen bangsa untuk menjalankan langkah-langkah pencegahan secara konkret.

BNPB/DUME SINAGA

Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta Romo V Adi Prasojo Pr menyampaikan dukungan gereja Katolik terhadap penanganan wabah Covid-19, Sabtu (21/3/2020), di Graha BNPB, Jakarta. Turut menyaksikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo (kanan).

RS khusus

Di Banten, Gubernur Wahidin Halim telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten menjadi rumah sakit khusus untuk menangani pasien Covid-19.

Menurut dia, mulai Rabu (25/3/2020), RSUD Banten akan dioperasikan sebagai pusat rujukan Covid-19 di Banten. Dengan begitu, diharapkan warga Banten yang harus menjalani perawatan karena Covid-19 tidak perlu lagi dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso ataupun RSUP Persahabatan, Jakarta.

Tak hanya itu, Wahidin juga menyebut, Laboratorium Kesehatan Provinsi Banten dan Laboratorium RSUD Tangerang ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan spesimen pasien. Tes Covid-19 massal juga akan segera dilakukan karena saat ini alat tes bantuan dari pemerintah pusat sudah diterima.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Amin, Wahidin juga terus melakukan sosialisasi pentingnya menjaga jarak. Politikus Partai Demokrat itu pun meminta seluruh masyarakat memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan berbagai aktivitas.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kondisi rumah sakit tua bekas kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/3/2020). Bangunan itu menurut rencana akan dipugar menjadi rumah sakit khusus Covid-19 dan penyakit menular lainnya.

Persiapan haji

Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menyampaikan, otoritas Arab Saudi belum memutuskan penundaan ibadah haji seperti informasi yang tersebar di masyarakat. Menurut Zainut, Pemerintah Arab Saudi hanya meminta RI untuk menunda persiapan teknis, seperti hotel, katering, dan transportasi.

”Memang ada surat dari Menteri Haji dan Umrah KSA (Kerajaan Arab Saudi) yang merujuk pada MOU dengan Menteri Agama RI terkait persiapan teknis di Arab Saudi, baik masalah hotel, katering, dan transportasi di Saudi maupun angkutan udara dari Tanah Air. Inti suratnya adalah menunda sampai keadaan wabah korona mereda, tidak ada klausul haji ditunda,” tuturnya.

Inti suratnya adalah menunda sampai keadaan wabah korona mereda, tidak ada klausul haji ditunda.

Baca juga : Imbas Korona, Ratusan Calon Anggota Jemaah Umroh di Bandara Juanda Gagal Berangkat

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan, penundaan hanya dilakukan untuk penyusunan kontrak serta pembayaran sarana dan prasarana haji di Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Sementara persiapan penyelenggaraan ibadah haji lainnya sampai saat ini masih tetap berjalan.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Jemaah umrah menunggu kepastian di area pelaporan (check in) Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, setelah gagal berangkat ke Arab Saudi, Kamis (27/2/2020). Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penangguhan perjalanan umrah oleh warga negara dari luar Arab Saudi untuk mencegah penularan virus korona jenis baru penyebab penyakit Covid-19.