G-20 Gelar Rapat Darurat Bahas Respons Global Tangani Covid-19

Pertemuan darurat negara-negara G-20 terjadi setelah sejumlah pihak mengkritik betapa negara-negara blok ekonomi besar dunia itu lamban merespons kondisi global akibat pandemi Covid-19 saat ini.

FAYEZ NURELDINE / AFP

Jalan di Riyadh, Arab Saudi, lengang setelah Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan larangan beraktivitas untuk masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19. Raja Salman, Kamis (26/3/2020), akan memimpin pertemuan virtual negara-negara anggota G-20, lembaga keuangan dan finansial dunia, PBB, dan organisasi internasional untuk membuat rencana aksi bersama mengatasi kemungkinan terjadinya resesi global.

RIYADH, RABU  — Negara-negara G-20 akan melakukan pertemuan darurat, Kamis (26/3/2020), untuk membahas respons global menangani pandemi Covid-19. Pertemuan secara daring ini akan dipimpin ketua bergilir blok negara ekonomi besar itu, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz.

”Raja Salman akan memimpin pertemuan untuk mempercepat koordinasi dan respons global dalam mengatasi pandemi Covid-19, termasuk juga dampak terhadap ekonomi global,” kata pernyataan Pemerintah Arab Saudi, Rabu (25/3/2020).

Sejumlah kepala negara, seperti China, Rusia, Jepang, Singapura, Swiss, Jordania dan Spanyol, sudah menyatakan kehadirannya dalam rapat virtual tersebut. Beberapa pemimpin organisasi dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), juga menyatakan keikutsertaan mereka.

Baca juga: Negara G-20 Dibayangi Kekalutan Menghadapi Covid-19

Pertemuan darurat ini akhirnya terlaksana setelah sejumlah pihak mengkritik betapa lambannya negara-negara anggota G-20 merespons kondisi global akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan terjadinya resesi ekonomi global setelah dalam beberapa pekan terakhir pasar saham anjlok, berbarengan dengan anjloknya harga minyak dunia, dan mandeknya industri penerbangan global.

AFP/LUDOVIC MARIN

Para pemimpin negara G-20 berfoto bersama pada KTT G-20 Osaka di Osaka, 28 Juni 2019. Negara-negara anggota G-20 dikritisi karena dianggap lamban bertindak secara bersama untuk menghadapi kemungkinan resesi global di masa pandemi global Covid-19.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah mengirimkan surat kepada pimpinan negara-negara G-20 agar segera melakukan tindakan bersama dan memanfaatkan semua sumber daya mereka agar situasi global tidak mengarah kepada sebuah kehancuran.

Stimulus ekonomi

Di dalam suratnya, Guterres mendesak agar negara-negara G-20 meluncurkan stimulus ekonomi yang terkoordinasi untuk membantu negara-negara miskin; pencabutan pembatasan tarif, kuota, atau lainnya yang terkait dengan perdagangan; serta pencabutan sanksi ekonomi untuk membantu negara-negara tertentu agar mereka bisa mendapatkan suplai makanan atau obat-obatan dalam ”perang melawan Covid-19” ini.

Di dalam surat tersebut juga dinyatakan, sumber daya yang dimiliki Dana Moneter Internasional (IMF) tidak mencukupi dan harus mendapatkan sokongan dari banyak negara. Di dalam surat tersebut, restrukturisasi utang, disebut Guterres, harus menjadi prioritas negara-negara anggota G-20.

Baca juga: Negara-negara Siapkan Stimulus Triliunan Dollar AS, Terbesar sejak Perang Dunia II

”Kita harus menciptakan sebuah kondisi dan memobilisasi segala sumber daya yang dimiliki untuk memastikan negara-negara berkembang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk merespons krisis ini. Ketidaksepakatan terhadap komitmen ini akan membawa kita menuju kehancuran,” kata Guterres.

Guterres juga menyatakan, PBB membutuhkan suntikan dana sekurangnya 2 miliar dollar AS untuk membantu negara-negara miskin memerangi penyebaran virus SARS-CoV-2 dan penyakitnya, Covid-19.

Setelah WHO menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi global, beberapa negara maju memilih mengeluarkan stimulus sendiri sendiri atau kerja sama bilateral dibandingkan melakukan kerja sama global.

Perancis dan China, misalnya, melakukan pertukaran barang-barang yang bermanfaat bagi kedua pihak untuk membantu negara masing-masing memerangi wabah ini di wilayahnya. Begitu juga dengan AS.

Argentina mengingatkan negara-negara anggota G-20 bahwa mereka harus bertindak lebih tegas dan terkoordinasi untuk menghindari kehancuran sosial akibat pandemi global Covid-19.

Menteri Keuangan Argentina Martin Guzman menyatakan, seluruh negara harus menggunakan semua perangkat dan sumber daya kebijakan ekonomi, termasuk perpanjangan billateral swap, untuk membantu negara-negara yang paling membutuhkan dalam situasi ”perang” ini.

Pengiriman barang

Asosiasi Perkapalan Internasional (ICS) dan Asosiasi Pelabuhan Internasional (APH), Rabu (25/3/2020), meminta negara-negara anggota G-20 tetap membuka pelabuhan-pelabuhan mereka di masa pandemi global ini.

Kapal-kapal barang dan awaknya harus bisa bergerak bebas dengan pembatasan yang minimal untuk memastikan suplai barang tidak terhenti.

Kompas

Terminal kargo di Long Beach, California, Amerika Serikat, sibuk ketika foto ini diambil, Mei 2019. Asosiasi Perkapalan Internasional dan Asosiasi Pelabuhan Internasional mendesak negara-negara anggota G-20 tetap membuka pelabuhan mereka agar arus barang masuk dan keluar tetap lancar selama pandemi global Covid-19 berlangsung.

”Kami ingin memastikan pelaut dan kru kapal dapat melakukan perjalanan tanpa batasan yang tidak semestinya. Hal itu menjadi kunci untuk mempertahankan aliran makanan, obat-obatan, dan komoditas utama ke negara-negara yang paling membutuhkan,” kata Sekjen ICS Guy Platten.

Platten juga mendesak  negara-negara anggota G-20 memasukkan pelaut dan kru kapal sebagai pekerja vital dan penting pada masa pandemi global ini.

Baca juga: Industri Penerbangan Butuh Suntikan Dana Pemerintah

Penyebaran virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit Covid-19 di banyak negara, membuat masing-masing pemerintahan melakukan penutupan arus orang dan barang ke wilayahnya sebagai langkah pencegahan. Namun, langkah tersebut membuat pengiriman barang yang menggunakan kapal laut atau kargo menjadi terhambat, bahkan cenderung terhenti.

Banyak kapal kargo menjalani masa karantina hingga dua pekan atau lebih. Kru kapal dan pelaut pun harus mengarantina diri di negara tujuan untuk menghindari penyebaran virus yang lebih luas.

Direktur IAPH Patrick Verhoeven mengatakan, pemerintah di berbagai negara harus mengupayakan sejumlah langkah untuk mengizinkan distribusi barang dari dan keluar pelabuhan. (AP/AFP/REUTERS)